Penerimaan Pajak Minim, DJP Peringati Pengemplang PajakPenerimaan Pajak Minim, DJP Peringati Pengemplang PajakKamis 26 Jan 2017 13:40Ajeng Widyadibaca 541 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nampaknya tidak main-main untuk menindak Wajib Pajak (WP) yang berani berbuat nakal dengan memanfaatkan celah demi menghindari pembayaran pajak serta mengambil keuntungan dengan itu.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakJumat 20 Jan 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 724 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Hanya 1.976 dari 16.789 pengacara punya NPWPSri Mulyani: Hanya 1.976 dari 16.789 pengacara punya NPWPKamis 24 Nov 2016 15:43Ajeng Widyadibaca 613 kaliSemua Kategori

Ditektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, jumlah pengacara di Indonesia mencapai 16.789 orang. Namun, yang baru memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru mencapai 1.976 pengacara.selengkapnya

 Mengadili Persepsi AmnestiMengadili Persepsi AmnestiRabu 12 Okt 2016 16:56Administratordibaca 608 kaliSemua Kategori

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya

 Jamwas Widyo Pramono Ingin Jadi Pelopor Tax AmnestyJamwas Widyo Pramono Ingin Jadi Pelopor Tax AmnestySabtu 1 Okt 2016 11:09Administratordibaca 940 kaliSemua Kategori

Selain pejabat kepolisian, Jaksa Agung Muda Pengawas Widyo Pramono juga mengikuti program pengampunan pajak. Menurutnya, sebagai seorang penegak hukum harus bisa menjadi contoh.selengkapnya

 Kepastian Hukum untuk Pengusaha Diharapkan Tak Cuma Omong KosongKepastian Hukum untuk Pengusaha Diharapkan Tak Cuma Omong KosongSenin 19 Sep 2016 21:43Administratordibaca 1068 kaliSemua Kategori

Salah satu orang terkaya di Indonesia, Murdaya Poo, kembali menambah daftar wajib pajak besar yang ikut dalam program tax amnesty. Murdaya pun berjanji mengajak dan mengampanyekan program tax amnesty ke pengusaha-pengusaha terutama dari etnis Tionghoa.selengkapnya

 Hastag Stop Bayar Pajak, Menko Darmin Klaim Tax Amnesty Berjalan sesuai JadwalHastag Stop Bayar Pajak, Menko Darmin Klaim Tax Amnesty Berjalan sesuai JadwalSelasa 30 Ags 2016 07:36Administratordibaca 721 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada publik untuk tidak meramaikan kepastian UU Tax Amnesty yang saat ini tengah digugat. Saat ini pun sosial media tengah ramai dengan hastag Stop Bayar Pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani Seleksi 12 Calon Staf Ahli Menkeu Bidang Hukum PajakSri Mulyani Seleksi 12 Calon Staf Ahli Menkeu Bidang Hukum PajakAhad 14 Ags 2016 08:01Administratordibaca 1366 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan seleksi terhadap 12 orang yang akan berebut kursi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Masih Timbulkan Kegalauan bagi Wajib PajakTax Amnesty Masih Timbulkan Kegalauan bagi Wajib PajakSenin 8 Ags 2016 19:44Administratordibaca 800 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak masih menimbulkan banyak kegalauan bagi para wajib pajak. Hal ini lantaran banyaknya kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas di lapangan.selengkapnya

 Tax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanTax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanAhad 24 Jul 2016 10:42Administratordibaca 1139 kaliSemua Kategori

Kepastian hukum kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ditunggu oleh para pelaku usaha, khususnya pengusaha dan investor. Mereka mengaku masih khawatir mengenai kepastian iklim investasi tanah air untuk melakukan repatriasi.selengkapnya

 Buruh Segera Ajukan Judicial Review UU Amnesti Pajak ke MKBuruh Segera Ajukan Judicial Review UU Amnesti Pajak ke MKRabu 20 Jul 2016 11:10Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Buruh akan menyerahkan berkas gugatan judicial review Undang-Undang UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (22/7). Ada beberapa alasan buruh mengajukan judicial review tersebut.selengkapnya

 Analis: Tak Perlu Khawatir Gugatan UU Tax Amnesty di MKAnalis: Tak Perlu Khawatir Gugatan UU Tax Amnesty di MKSenin 18 Jul 2016 12:47Administratordibaca 1165 kaliSemua Kategori

Analis First Asia Capital David Sutyanto mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, proses hukum tersebut akan berlangsung lamselengkapnya

 HIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax AmnestyHIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax AmnestyJumat 15 Jul 2016 19:48Administratordibaca 1609 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mencermari proses judicial review atau uji materi UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak mengganggu psikologi warga negara yang memanfaatkan kebijakan itu.selengkapnya

 Galaknya Jokowi Peringatkan Petugas Pajak dan PolisiGalaknya Jokowi Peringatkan Petugas Pajak dan PolisiRabu 6 Jul 2016 13:25Administratordibaca 895 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengingatkan kepada seluruh petugas Direktorat Jendral Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disepakati DPR pada Selasa (28/6) lalu. Presiden meminta agar petugas meningkatkan intergritas dan profesionalitas dalam perpajakkan.selengkapnya

 Buruh: UU Pengampunan Pajak Cederai Rasa KeadilanBuruh: UU Pengampunan Pajak Cederai Rasa KeadilanJumat 1 Jul 2016 15:04Administratordibaca 920 kaliSemua Kategori

Kaum buruh menilai Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah mencederai rasa keadilan kaum buruh. Di sisi lain, UU tersebut dipandang telah melanggar hukum.selengkapnya

 Buruh akan Ajukan `Judicial Review` UU Tax AmnestyBuruh akan Ajukan `Judicial Review` UU Tax AmnestyJumat 1 Jul 2016 13:56Administratordibaca 1836 kaliSemua Kategori

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Rumah Rakyat Indonesia (RRI) akan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amesty).Judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut akan dilakukan akhir Juli.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyUU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 22:19Administratordibaca 1669 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah resmi disetujui oleh DPR untuk diundangkan pada Selasa (28/6/2016). Lantas apa saja daftar istilah yang ada di dalam payung hukum yang terdiri atas 13 bab, 25 pasal itu? Menilik Undang-Undang tersebut, dalam bab I pasal 1, ada 15 istilah yang mencerminkan ruang lingkup kebijakan ini. Berikut ini 15 poin yang ada dalan bab Ketentuan Umum ituselengkapnya

 Mabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakMabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakSenin 20 Jun 2016 13:46Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Mabes Polri mendukung upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selama melakukan penegakan hukum. Ini dilakukan supaya tak terjadi tindakan kekerasan terhadap petugas pajak. "Kami dari Mabes Polri maupun jajaran siap membantu melakukan pengamanan dan penegakan hukum,"ujar Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Heru Sulistianto,selengkapnya

 Ditjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarDitjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarSenin 20 Jun 2016 13:04Administratordibaca 1164 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan bantuan Polri telah melaksanakan tindakan penyanderaan (gijzeling) atas 25 penanggung pajak. Adapun nilai tagihan mencapai sebesar Rp106 miliar.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak, Jokowi Diusul Ambil Alih Kendali PembahasanRUU Pengampunan Pajak, Jokowi Diusul Ambil Alih Kendali PembahasanSenin 6 Jun 2016 13:25Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo disarankan mengambil alih kendali pembahasan draf undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini lantaran pembahasan rancangan beleid diharapkan bisa menggenjot penerimaan pajak tersebut yang dilakukan panitia kerja DPR-RI berjalan lambat. "Mencermati sangat cairnya pembahasan termasuk bertele-telenya rapat Panja dan beragamnya aspirasi tiap Fraksi,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :