Sri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSelasa 21 Jul 2020 11:37Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya

 Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangPajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangKamis 5 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan pajak ekonomi digital sebagai salah satu aspek penerimaan pajak di tahun depan.selengkapnya

 Indonesia akan Ikut Tarik Pajak Perusahaan DigitalIndonesia akan Ikut Tarik Pajak Perusahaan DigitalRabu 12 Jun 2019 16:33Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan G-20 di Jepang beberapa hari lalu adalah perpajakan. Negara-negara anggota G20 menyepakati penyusunan kerangka kerja baru untuk perpajakan digital secara internasional.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporPemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporRabu 29 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan aturan ekspor baru agar platform niaga digital bisa memasuki pasar global. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Joseph Pesik mengatakan, saat ini kajian mengenai aturan yang memungkinkan e-commerce mengekspor barang secara ritel tersebut sedang berlangsung.selengkapnya

 Pacu bisnis ritel, Pemerintah Inggris akan pangkas pajak pebisnis offlinePacu bisnis ritel, Pemerintah Inggris akan pangkas pajak pebisnis offlineSenin 29 Okt 2018 11:30Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Menteri keuangan Inggris Phillip Hammond dikabarkan akan memangkas pajak hingga GBP 900 juta atau setara dengan US$ 1,15 miliar untuk pelaku ritel kelas kecil menengah.selengkapnya

 Sri Mulyani Soroti Pajak Masih Jadi Bahasan SensitifSri Mulyani Soroti Pajak Masih Jadi Bahasan SensitifSelasa 15 Jan 2019 10:27Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai pajak masih menjadi bahasan sensitif bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya jika masyarakat Indonesia mendengar kata pajak, hal itu membuatnya pusing atau bahkan ketakutan.selengkapnya

 Pajak Dipangkas, UMKM Lebih EkspansifPajak Dipangkas, UMKM Lebih EkspansifSenin 25 Jun 2018 15:57Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah baru saja menetapkan pajak penghasilan final (PPh final) UMKM turun menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%.selengkapnya

 Nyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakNyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakKamis 14 Apr 2016 11:02Administratordibaca 1481 kaliSemua Kategori

Sungguh malang nasib dua orang petugas pajak di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka dibunuh dengan cara ditusuk oleh wajib pajak saat berusaha menagih tunggakan pajak senilai Rp 14 miliar. Berita ini cukup mengejutkan publik Indonesia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kala rapat dengan Komisi XI malam tadi, sempat melaporkan anak buahnya ini gugur saat melaksanakan tugas.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Pajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanPajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanJumat 29 Mar 2019 09:55Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sebagaimana diketahui, aturan itu rencananya diberlakukan pada 1 April 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak PopulerSri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak PopulerKamis 23 Jan 2020 11:49Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Tugas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan pendapatan negara dengan menarik pajak adalah tidak populer. Oleh karena semua harus mengerjakannya dengan ekstra hati-hati, ekstra keras, extra smart dan extra effort.selengkapnya

 Pajak Netflix cs Mundur ke AgustusPajak Netflix cs Mundur ke AgustusKamis 18 Jun 2020 14:20Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pemungutan pajak untuk Netflix Cs akan mundur ke Agustus mendatang. Padahal sebelumnya, pungutan pajak ini akan dilakukan pada 1 Juli 2020.selengkapnya

 Awas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakAwas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakSenin 16 Des 2019 13:38Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak makin berat di pengujung tahun ini. Pasalnya, hingga jelang akhir tahun, realisasi penerimaan negara masih saja lesu.selengkapnya

 Jokowi Luncurkan PPh Final UMKM 0,5%Jokowi Luncurkan PPh Final UMKM 0,5%Senin 25 Jun 2018 15:08Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan PPh final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 0,5%. Peluncuran tersebut manjadi bagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleSri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleJumat 25 Nov 2016 13:26Ajeng Widyadibaca 593 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah memungut pajak dari Google dan perusahaan digital berbasis Internet (Over the Top/OTT) lainnya, tampaknya akan segera terwujud. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan perakilan Google masih menegosiasikan kesepakatan pembayaran pajak.selengkapnya

 E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiE-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiSelasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.selengkapnya

 Pajak Netflix cs Bikin Trump Marah, Apa Kata Sri Mulyani?Pajak Netflix cs Bikin Trump Marah, Apa Kata Sri Mulyani?Kamis 4 Jun 2020 14:33Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ogah mengomentari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) yang marah gara-gara layanan jasa digital asal negaranya bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Pemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnPemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnRabu 4 Sep 2019 13:18Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan ketentuan umum perpajakan (KUP).selengkapnya

 Luncurkan Contact Center, BPRD Jakarta Permudah Masyarakat Bayar PajakLuncurkan Contact Center, BPRD Jakarta Permudah Masyarakat Bayar PajakSelasa 30 Okt 2018 13:05Ridha Anantidibaca 997 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta meluncurkan layanan contact center "Halo Pajak Jakarta" untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Layanan Contact center ini diluncurkan pada Jumat, (26/10/2018) bertempat di Ruang Contact Centre BPRD Lantai 15, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Selebgram Tidak Patuh Bayar PajakDitjen Pajak: Selebgram Tidak Patuh Bayar PajakJumat 14 Okt 2016 15:47Ajeng Widyadibaca 1362 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut bahwa pemungutan pajak kepada masyarakat yang menggunakan akun di media sosial untuk keperluan endorsement produk, seperti Selebgram dan lapak jual beli barang online bukanlah hal baru. Namun memang di Indonesia para pemilik akun tersebut kurang patuh membayar Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :