Optimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganOptimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganSenin 24 Jun 2019 13:16Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam proses pengawasan pajak yang dihasilkan dari belanja APBD.selengkapnya

 Dukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataDukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataRabu 24 Apr 2019 10:57Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Selasa (23/4). Sinergi kedua instansi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengawasan dan keamanan, optimalisasi penerimaan pada e-commerce dan perusahaan jasa titipan, sertaselengkapnya

 Pangkas Rantai Layanan Ekspor, Bea Cukai Bersinergi dengan Barantan dan BKIPMPangkas Rantai Layanan Ekspor, Bea Cukai Bersinergi dengan Barantan dan BKIPMSenin 8 Apr 2019 10:21Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Badan Karantina Pertanian (Barantan) bekerja sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM) serta Direktorat Jenderal Bea Cukai menjalin kerja sama penyederhanaan layanan pengurusan ekspor komoditas dengan tujuan mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dan asing.selengkapnya

 Pajak Mobil Listrik 0%, Indonesia Bisa Ekspor ke AustraliaPajak Mobil Listrik 0%, Indonesia Bisa Ekspor ke AustraliaRabu 13 Mar 2019 11:14Ridha Anantidibaca 737 kaliSemua Kategori

Melalui skema Pajak Penjualan Brang Mewah (PPnBM) baru dan insentif untuk kendaraan rendah emisi, kendaraan listrik (hybrid dan plug-in hybrid) bisa terbebas atas pajak. Selain membuat 'segar' produsen otomotif di dalam negeri, Indonesia memiliki kesempatan untuk ekspor kendaraan listrik ke berbagai negara salah satunya Australia.selengkapnya

 Pelayanan di Perbatasan, Bea Cukai Atambua Luncurkan Aplikasi SILAWANPelayanan di Perbatasan, Bea Cukai Atambua Luncurkan Aplikasi SILAWANJumat 22 Feb 2019 13:55Ridha Anantidibaca 998 kaliSemua Kategori

Petugas Bea Cukai Atambua kembali membuat terobosan dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan kepada para pelintas batas dengan meluncurkan aplikasi SILAWAN. Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui alamat website http://bcatambua.beacukai.go.id/SILAWAN.selengkapnya

 Lapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-FilingLapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-FilingJumat 8 Feb 2019 11:52Ridha Anantidibaca 828 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merevisi aturan tentang tata cara penyampaian laporan pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, dimana mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan E-Filing. Hal ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/201 untuk dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT.selengkapnya

 DJP dorong wajib pajak sampaikan SPT lewat e-FillingDJP dorong wajib pajak sampaikan SPT lewat e-FillingKamis 31 Jan 2019 13:39Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak yang menyangkut penyampaian SPT.selengkapnya

 Pemkot Depok Berencana Naikkan Pajak Air Tanah Tahun IniPemkot Depok Berencana Naikkan Pajak Air Tanah Tahun IniKamis 24 Jan 2019 14:12Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Depok berencana menaikkan pajak air tanah pada tahun 2019 ini. Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai Pajak air tanah saat ini masih rendah dibandingkan kota lainnya.selengkapnya

 Nama-Nama Lama Dominasi Pejabat PajakNama-Nama Lama Dominasi Pejabat PajakKamis 24 Jan 2019 11:44Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Nama-nama lama masih mendominasi dalam rotasi jabatan di internal Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan hari ini.selengkapnya

 Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakPenurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakRabu 9 Jan 2019 10:27Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini pemerintah menyebut masih mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ini dilakukan berbagai usulan yang menyarankan agar tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan kembali.selengkapnya

 Sistem Manifes Baru Bea Cukai Bikin Bongkar Muat Lebih CepatSistem Manifes Baru Bea Cukai Bikin Bongkar Muat Lebih CepatSelasa 8 Jan 2019 11:13Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai meluncurkan Manifes Generasi lll. Manifes Generasi III ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka mempermudah kelancaran arus barang di Indonesia.selengkapnya

 Warga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceWarga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceSenin 7 Jan 2019 13:23Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil luncurkan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung membayar pajaknya lewat jaringan ATM Bank BJB, gerai retail modern, hingga toko online.selengkapnya

 Pemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNPemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNRabu 2 Jan 2019 14:21Ridha Anantidibaca 932 kaliSemua Kategori

Setelah resmi mengakuisisi saham Freeport Indonesia, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang IUPK Operasi Produksi Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata caranya.selengkapnya

 Target Pajak Baru Tercapai 88,9 Persen, DKI Lakukan Jemput BolaTarget Pajak Baru Tercapai 88,9 Persen, DKI Lakukan Jemput BolaSelasa 11 Des 2018 15:34Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak bisa mencapai 38,12 triliun pada tahun ini. Namun hingga pertengahan Desember 2018 baru tercapai 88,9 persen hingga DKI melakukan sistem jemput bola.selengkapnya

 Menkeu: Untuk Pertama Kalinya, Penerimaan negara Melampaui Target APBNMenkeu: Untuk Pertama Kalinya, Penerimaan negara Melampaui Target APBNKamis 6 Des 2018 15:12Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, penerimaan negara di tahun ini akan melampaui target dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) 2018. Ini untuk pertama kalinya penerimaan negara melebihi target APBN. Mengutip Kontan.co.id Kamis (6/12/2018), hingga akhir 2018 Sri Mulyani meyakini penerimaan negara bisa mencapai Rp 1.936 triliun atau naik 18,2 persen dariselengkapnya

 Menkeu: Penerimaan Negara Rp 1.936 TriliunMenkeu: Penerimaan Negara Rp 1.936 TriliunKamis 6 Des 2018 13:50Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penerimaan negara akan tumbuh hingga 18,2 persen dan akan melebihi dari target yang ditetapkan di Undang-Undang APBN. Ia memperkirakan, penerimaan negara akan mencapai Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dari APBN sebesar Rp 1.894 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani Yakin Penerimaan Negara Tahun Ini Cetak SejarahSri Mulyani Yakin Penerimaan Negara Tahun Ini Cetak SejarahKamis 6 Des 2018 13:47Ridha Anantidibaca 873 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin penerimaan negara di tahun ini akan melebihi target yang direncanakan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

 Kemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKamis 6 Des 2018 10:56Ridha Anantidibaca 854 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2018.selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta permudah pembayaran pajakPemerintah Provinsi DKI Jakarta permudah pembayaran pajakSenin 3 Des 2018 15:07Ridha Anantidibaca 679 kaliSemua Kategori

Provinsi DKI Jakarta mempermudah pelayanan pembayaran pajak dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. “Caranya dengan mendekatkan pelayanan pembayaran pajak ke wajib pajak. Sehingga mereka bisa membayar pajak di lokasi terdekat, di mana pun dan kapan pun,” kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, diselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :