Pemerintah masih menunggu undangan dari DPR untuk penyelesaian revisi UU tentang perpajakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tax base.selengkapnya

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak yang saat ini sudah berada di Senayan. Pasalnya, ketentuan hukum yang mengatur keberadaan dan pelaksanaan konsultan pajak selama ini hanya berupa keputusan atau peraturan menteri keuangan.selengkapnya

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk memecat pegawai pajak dan bea cukai yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi. Saat ini, dua pegawai yang sudah menjadi tersangka ini berstatus diberhentikan sementara atau pegawai non aktif.selengkapnya

Pemerintah sedang melakukan reformasi perpajakan melalui revisi sejumlah undang-undang (UU). Hal ini supaya bisa mendukung program perpajakan yang saat ini berjalan yaitu pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pengamat Perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Ronny Bako meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak ingkar janji mencapai target penerimaan pajak dari hasil uang tebusan tax amnesty sebesar Rp 165 triliun. Jika tidak berhasil, kredibilitas pemerintah dan DPR bisa menjadi taruhannya.selengkapnya

Program amnesti pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sejak Juli silam rupanya tidak hanya menarik antusias dari kalangan pengusaha. Sejumlah anggota parlemen yang turut menggodog undang-undang itu pun rupanya tertarik untuk mengikuti program tersebut.selengkapnya

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam hal pengampunan pajak atau tax amnesty. Minimnya sosialisasi itu tentu berdampak pada lambatnya pencapaian target pemasukan negara dari tax amnesty.selengkapnya

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya

DPR RI akan membahas rancangan undang-undang perpajakan sebagai upaya keberlanjutan pembenahan sistem perpajakan nasional pascapemberlakuan kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya

Pengambilan Keputusan soal RUU Tax Amnesty dalam sidang Paripurna DPR besok, Selasa (28/6/2016), diperkirakan berjalan mulus setelah mayoritas fraksi setuju memberitakan pendapat. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menilai tidak adanya ganjalan dalam proses legislasi RUU Tax Amnesty karena mayoritas fraksi optimistis produk legislasi itu akan membuat perekonomian lebih baik.selengkapnya

Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan aturan mengenai pengampunan pajak akan memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Saat mengunjungi kompleks perindustrian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, Akom mengatakan bila aturan pengampunan pajak berlangsung secara efektif akan mendorong pendapatan negara.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafisz Thohir mengakui persoalan siapa yang berhak mengajukan pengampunan pajak termasuk di antara beberapa pasal krusial yang masih alot dibahas di DPR meski pemerintah ngotot agar RUU Tax Amnesty disahkan akhir Juni mendatang. Menurutnya, isu siapa yang boleh mengajukan pengampunan pajak tersebut masih menjadi perdebatan di antara fraksi yang ada di DPR dengan pihakselengkapnya

Urusan pengampunan pajak atawa tax amnesty yang RUU-nya tengah dibahas DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ingin segera rampung. Dipatok, minggu depan harus kelar. "Semoga minggu depan bisa menjadi titik akhir perjalanan undang-undang tax amnesty, kami ingin undang-undang ini bisa disahkan sebelum undang-undang RAPBNP 2016,"kata Menkeu Bambang di Kantor Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak masih berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, pemerintah berharap beleid itu bisa disahkan akhir bulan ini sehingga potensi penerimaannya bisa diperhitungkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Jika gagal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaku sudahselengkapnya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan diatur dalam undang undang (UU) tak boleh serta-merta menjadi andalan penerimaan negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan (APBNP) berikutnya dalam hal penerimaan yang ditargetkan hingga Rp195 triliun.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan, kebijakan pemerintah soal pengampunan pajak atau tax amnesty, masih sangat rancu alias tidak jelas. Hafisz bilang, tax amnesty masih menyisakan banyak masalah, namun pemerintah seolah-olah memaksakan situasi ini. "Program pengampunan pajak yang ingin digulirkan pemerintah masih menyisakan banyak masalah. Baik secara ekonomi maupun hukum," kataselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya