PROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetPROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetAhad 19 Jun 2016 07:38Administratordibaca 2659 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesederhana mungkin dan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan untuk memacu minat pelaku usaha. Franciscus Welirang, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., mengungkapkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana. Dia juga berharap pemerintah siap menerima pengajuan yang masif dari pengusaha.selengkapnya

 Tiga Skenario Pemerintah jika Tax Amnesty GagalTiga Skenario Pemerintah jika Tax Amnesty GagalRabu 8 Jun 2016 15:45Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga kini perdebatannya masih alot antara Dewan dan pemerintah dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Padahal, target selesai pembahasan rancangan aturan tax amnesty ini pada pertengahan Juni. Harapannya bisa diterapkan mulai Juli dan berlaku selama enam bulanselengkapnya

 Ini Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan PajakIni Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan PajakRabu 8 Jun 2016 14:24Administratordibaca 1410 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapatselengkapnya

 Dana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunDana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunSenin 23 Mei 2016 13:46Administratordibaca 1446 kaliSemua Kategori

Beleid pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan bisa menarik dana Rp 200 triliun melalui opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen surat utang negara (SUN).selengkapnya

 Pengurangan PPh Final dan BPHTB Properti Disambut PositifPengurangan PPh Final dan BPHTB Properti Disambut PositifKamis 24 Mar 2016 06:59Administratordibaca 5662 kaliSemua Kategori

Rencana penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) disambut baik oleh pengembang. Diharapkan, rencana kebijakan tersebut terealisasi sehingga dapat menekan harga properti.selengkapnya

 Ribuan Akun Bank di Luar Negeri DikejarRibuan Akun Bank di Luar Negeri DikejarRabu 23 Mar 2016 09:50Administratordibaca 2666 kaliSemua Kategori

Ini ultimatum bagi para pengemplang pajak yang menyimpan dananya di luar negeri. Pemerintah mengklaim sudah memiliki data komplet ribuan nama Warga Negara Indonesia yang menyimpan dananya di negara-negara surga pajak (tax heaven) serta akan menelusuri transaksi keuangannya. Kementerian Keuangan mengklaim telah memiliki data 6.000 orang WNI yang memiliki rekening di British Virgin Island.selengkapnya

 Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifRabu 17 Feb 2021 09:06Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

 Sri Mulyani Beri Tugas Khusus ke Pegawai Pajak saat Pandemi, Apa Itu?Sri Mulyani Beri Tugas Khusus ke Pegawai Pajak saat Pandemi, Apa Itu?Jumat 23 Okt 2020 14:41Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menceritakan mengenai dampak pandemi Corona yang sudah terjadi lebih dari tujuh bulan sejak Maret. Kali ini dirinya bercerita dampak COVID-19 ke seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam acara Spectaxcular 2020 Virtual Festival.selengkapnya

 Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiAirlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiRabu 24 Jun 2020 15:51Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.selengkapnya

 Anggaran subsidi pajak turun sebesar Rp 300 miliar tahun iniAnggaran subsidi pajak turun sebesar Rp 300 miliar tahun iniRabu 15 Apr 2020 11:40Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020.selengkapnya

 Kesepakatan Indonesia-Singapura juga mencakup penurunan tarif pajak royaltiKesepakatan Indonesia-Singapura juga mencakup penurunan tarif pajak royaltiRabu 5 Feb 2020 11:31Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Kesepakatan tersebut menurunkan sejumlah tarif pajak. Antara lain untuk pajak royalti dan branch profit tax.selengkapnya

 Bea Cukai Batam Matangkan Implementasi Penurunan Barang Impor Kena PajakBea Cukai Batam Matangkan Implementasi Penurunan Barang Impor Kena PajakRabu 22 Jan 2020 09:01Ridha Anantidibaca 1493 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai (BC) Tipe B Batam telah melakukan sejumlah persiapan untuk menjamin kelancaran penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.04/2019 pada 30 Januari mendatang.selengkapnya

 Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus LawMenko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus LawSenin 11 Nov 2019 11:38Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyusun sejumlah aturan dan kebijakan yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law bidang ekonomi. Dengan adanya omnibus law, aturan-aturan yang tumpang-tindih dalam bidang ekonomi atau berbagai aturan yang terlalu banyak mengatur satu hal bisa disatukan dalam sebuah UU.selengkapnya

 Ribuan Orang Antusias Hadiri Gebyar Pajak Daerah Kota SemarangRibuan Orang Antusias Hadiri Gebyar Pajak Daerah Kota SemarangSenin 11 Nov 2019 10:23Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Gebyar Pajak Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan di Halaman Balaikota Semarang pada Kamis (7/11) kemarin berlangsung meriah. Berbeda dengan sebelumnya, pada tahun ini tak tanggung - tanggung lima penampil dilibatkan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk mengisi acara, antara lain Abah Lala bersama MG 86 Production, Jihan Audy, Ilux.Id, Senopati Band, dan Jamaah Tribun.selengkapnya

 TangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakTangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakKamis 10 Okt 2019 14:38Ridha Anantidibaca 936 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan pembayaran elektronik berbasis aplikasi yang diberi nama TangselPay dan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bersama Wakil Wali Kota Benyamin Davnie dan disaksikan oleh unsur Muspida lainnya.selengkapnya

 Luhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikLuhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikSelasa 3 Sep 2019 14:32Ridha Anantidibaca 855 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ingin mempercepat implementasi Perpres nomor 55 tahun 2019 soal kendaraan listrik. Dia memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartato ke kantornya.selengkapnya

 Ridwan Kamil: Tren Transaksi Pajak Kendaraan Via Online NaikRidwan Kamil: Tren Transaksi Pajak Kendaraan Via Online NaikRabu 21 Ags 2019 10:09Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tren transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi marketplace terus naik. “Pembayaran pajak kendaraan ternyata banyak di aplikasi, dan rangking satunya ada di Tokopedia,” kata dia di Bandung, Selasa, 20 Agustus 2019.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai Semester I Tertinggi dalam 3 Tahun TerakhirPenerimaan Bea Cukai Semester I Tertinggi dalam 3 Tahun TerakhirSenin 19 Ags 2019 15:21Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, dengan indikasi pencapaian turunnya angka kemiskinan, rendahnya ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatnya kualitas SDM hingga pembangselengkapnya

 Ditjen Pajak Siap Buru Wajib Pajak Tak PatuhDitjen Pajak Siap Buru Wajib Pajak Tak PatuhKamis 8 Ags 2019 15:04Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satu sasarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh.selengkapnya

 Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Kamis 1 Ags 2019 10:00Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mengejar tingkat kepatuhan wajib pajak. Maklum, pemerintah menargetkan tingkat rasio pajak bisa mencapai 13,7% pada 2024 mendatang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :