Kadin Indonesia memuji upaya pemerintah yang melakukan sosialisasi program amnesti pajak (Tax Amnesty) karena dinilai bisa menjadi tumpuan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, adanya dana yang kembali Indonesia melalui mekanisme repatriasi dinilai akan banyak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan dia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2 persen pada tahunselengkapnya

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Jokoselengkapnya

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai Senin (2/3).selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengamini kemungkinan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

Langkah Kementerian Keuangan merelaksasi tarif pajak kendaraan disambut baik oleh pelaku usaha otomotif nasional. Usalan Kemenkeu untuk menerapkan tarif berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan emisi CO2 dinilai sejalan dengan tren global.selengkapnya

Pemerintah diminta menurunkan pajak barang mewah motor gede (moge) dari yang saat ini diberlakukan sebesar 125% dari harga motor. Besaran pajak itu dinilai terlalu tinggi hingga membuat penjualan motor gede kurang berkembang di Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang kurang bagus saat ini.selengkapnya

Kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dinilai positif. Kendati dampak penurunan itu akan mengurangi pemasukan pemerintah.selengkapnya

Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia menolak pengenaan tarif cukai plastik yang dinilai tidak mendesak untuk diberlakukan.selengkapnya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap plastik tak ramah lingkungan pada tahun 2019 untuk dikaji secara mendalam. Pasalnya hal itu dinilai bisa menimbulkan kesalahpaman di kalangan industri.selengkapnya

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan tekanan sosial guna membuat masyarakat patuh membayar pajak. Langkah ini dianggap lebih efektif ketimbang pemaksaan kepatuhan pajak oleh otoritas.selengkapnya

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menyambut baik rencana Kementerian Perhubungan untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan logistik dengan kereta api. Namun, kebijakan ini dinilai belum mampu mengatasi permasalahan utama, yakni biaya logistik dengan kereta api yang lebih mahal dibandingkan angkutan darat seperti truk.selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tiga opsi untuk menyelesaikan permasalah pajak penjualan minyak mentah jatah kontraktor ke PT Pertamina (Persero). Pajak ini dinilai sebagai kendala dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.selengkapnya

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan cukai plastik. Sebab, plastik dinilai bukan barang yang berbahaya sehingga perlu dibatasi konsumsinya.selengkapnya

Teknologi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki sistem IT supaya lebih canggih dan mudah digunakan.selengkapnya

Porsi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatra Barat terhadap total penerimaan pajak dinilai masih rendah.selengkapnya

Kementerian Perindustrian memberi usulan terkait skema pajak baru. Menggunakan variabel yang berbeda, pajak dinilai lebih baik disesuaikan dengan tingkat emisi gas buang atau CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan, dengan satuan gram per kilometer.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya