Permudah Traveler, Bea Cukai Makassar Kenalkan Electronic Customs DeclarationPermudah Traveler, Bea Cukai Makassar Kenalkan Electronic Customs DeclarationJumat 12 Apr 2019 10:35Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi para traveler atau masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri, seperti batas pembebasan barang bawaan penumpang dinaikkan menjadi USD500 per penumpang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barangselengkapnya

 Ditjen Bea Cukai terapkan manifest generasi ke III untuk percepat arus barangDitjen Bea Cukai terapkan manifest generasi ke III untuk percepat arus barangSelasa 8 Jan 2019 12:41Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akhirnya mengimplementasikan sistem terbaru yakni Manifest Generasi III sejak 2018. Ini merupakan langkah DJBC untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan kelancaran arus barang.selengkapnya

 DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarKamis 23 Nov 2017 09:54Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmTunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmRabu 11 Mei 2016 13:07Administratordibaca 2102 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai Rp1,33 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu bisa membangun tiga dermaga atau membangun jalan sepanjang 300 kilometer (km). Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, melihat besarnya tunggakan PAP itu, pihaknya mendukungselengkapnya

 Bea Cukai Kenalkan Electronic Customs DeclarationBea Cukai Kenalkan Electronic Customs DeclarationJumat 12 Apr 2019 13:34Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi para traveler atau masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri. Batas pembebasan barang bawaan penumpang dinaikkan menjadi 500 dolar Amerika Serikat (AS) per penumpang.selengkapnya

 Menperin Usul Insentif Pajak Industri Pengolahan ke Sri MulyaniMenperin Usul Insentif Pajak Industri Pengolahan ke Sri MulyaniSenin 27 Nov 2017 13:32Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengupayakan adanya insentif perpajakan untuk industri pengolahan.selengkapnya

 Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan `Hak Istimewa`Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan `Hak Istimewa`Kamis 16 Nov 2017 12:21Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Sejumlah peserta pengampunan pajak (tax amnesty) mengeluhkan sulitnya memperoleh surat keterangan bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) dari kantor pelayanan pajak (KPP). Surat tersebut merupakan jaminan bagi wajib pajak yang telah mengikuti TA untuk bebas PPh saat membalik nama atas barang yang sudah dideklarasikan.selengkapnya

 Menko Darmin Pede Perluasan Pembebasan Pajak Jasa Dorong Ekspor RIMenko Darmin Pede Perluasan Pembebasan Pajak Jasa Dorong Ekspor RISenin 8 Apr 2019 14:21Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan, kebijakan perluasan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bagi ekspor jasa bisa mendorong laju pertumbuhan ekspor jasa ke depannya. Meski begitu, dia belum bisa memperkirakan besaran kenaikannya.selengkapnya

 Revisi UU Perpajakan, Reformasi di Ditjen Pajak Tetap BerjalanRevisi UU Perpajakan, Reformasi di Ditjen Pajak Tetap BerjalanJumat 30 Nov 2018 09:17Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Meski reformasi dalam hal regulasi perpajakan tertunda, pemerintah memastikan bahwa reformasi perpajakan tetap berjalan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sebentar Lagi dapat Intip Data Keuangan WNI di ASDitjen Pajak Sebentar Lagi dapat Intip Data Keuangan WNI di ASSenin 9 Jul 2018 13:31Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hampir rampung dalam pertukaran data keuangan secara otomatis. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan proses negosiasi berjalan lancar dan diharapkan selesai dalam waktu dekat.selengkapnya

 Perbaikan Administrasi Pajak Tak Bisa DitawarPerbaikan Administrasi Pajak Tak Bisa DitawarSelasa 3 Apr 2018 09:53Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah yang menerbitkan insentif perpajakan dari mulai pemberian tax holiday bagi penanaman modal minimal Rp30 triliun, relaksasi restitusi, hingga yang terakhir penundaan pelaksanaan kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur elektronik layak diapresiasi.selengkapnya

 Pajak Jangan Sampai Menjegal KamiPajak Jangan Sampai Menjegal KamiSelasa 10 Mei 2016 20:18Administratordibaca 1369 kaliSemua Kategori

Di mata salah seorang Pendiri (Co-Founder) Tiket.com, Natali Ardianto, pemerintah saat ini menaruh perhatian besar terhadap perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce). Bahkan, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan menyiapkan lingkungan yang mendukung untuk melahirkan e-commerce berskala besar di Indonesia dan diperhitungkan di level dunia.selengkapnya

 Masih dalam proses pemulihan, target pertumbuhan penerimaan pajak 2021 hanya 5,8%Masih dalam proses pemulihan, target pertumbuhan penerimaan pajak 2021 hanya 5,8%Selasa 18 Ags 2020 13:56Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematok penerimaan pajak di tahun 2021 hanya tumbuh 5,8% dari target akhir tahun ini. Padahal dalam lima tahun terakhir target pos penerimaan utama negara tersebut selalu diharapkan tumbuh 10% secara tahunan (year on year/yoy).selengkapnya

 Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Jumat 6 Apr 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1926 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan temuan BPK terkait penagihan piutang pajak merupakan masalah klasik yang setiap tahun selalu dijumpai.selengkapnya

 Perbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunPerbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunSenin 5 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mengalokasikan anggaran senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan pembaruan sistem inti perpajakan (core tax system).selengkapnya

 Ditjen Pajak akan permudah proses pengajuan kesepakatan harga transfer (APA)Ditjen Pajak akan permudah proses pengajuan kesepakatan harga transfer (APA)Senin 11 Mar 2019 10:57Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengubah aturan terkait pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA). Aturan baru ini diharapkan bisa diselesaikan tahun ini.selengkapnya

 Pembahasan RUU KUP dan PNBP Dilakukan ParalelPembahasan RUU KUP dan PNBP Dilakukan ParalelSenin 8 Jan 2018 15:53Ridha Anantidibaca 876 kaliSemua Kategori

Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diharapkan dibahas secara bersamaan dengan proses pembahasan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dibahas lebih awal.selengkapnya

 Pengamat pajak dukung pelayanan Ditjen Pajak untuk go digitalPengamat pajak dukung pelayanan Ditjen Pajak untuk go digitalRabu 14 Ags 2019 15:58Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak menyambut positif konsep pelayanan kantor pajak akan dirancang lebih digital dari yang sebelumnya bersifat offline.selengkapnya

 Punya Keluhan Soal Pelayanan Pajak? Laporkan Saja ke SiniPunya Keluhan Soal Pelayanan Pajak? Laporkan Saja ke SiniKamis 18 Apr 2019 11:05Ridha Anantidibaca 876 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak kini tak perlu risau lagi jika mengalami masalah dalam proses pelayanan yang terkait perpajakan karena Kementerian Keuangan sudah menyediakan saluran khusus untuk itu.selengkapnya

 Soal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSoal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSelasa 27 Nov 2018 09:11Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan tampaknya masih menjadi poin pengganjal dalam draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di sisi lain, Kemkeu pasrah pada proses pembahasan dengan DPR yang tak kunjung dijadwalkan, bahkan akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :