Tak Bayar Pajak, 43 Reklame Ilegal di Jakarta DitertibkanTak Bayar Pajak, 43 Reklame Ilegal di Jakarta DitertibkanSenin 10 Des 2018 15:18Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban reklame ilegal baik yang tak punya izin dan belum membayar pajak. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Kusmanto mengatakan, ada 43 reklame yang ditertibkan dengan melakukan pembongkaran di sejumlah titik di wilayah Jakarta.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai Terus Berantas Rokok IlegalDitjen Bea Cukai Terus Berantas Rokok IlegalSelasa 4 Des 2018 09:54Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah untuk memperkecil ruang gerak rokok ilegal terus dilakukan. Bahkan, saat ini langkah tersebut berlangsung massif dan menjangkau berbagai lokasi.selengkapnya

 Tak Sampai 2 Jam, 36 Motor dan Mobil Penunggak Pajak DitilangTak Sampai 2 Jam, 36 Motor dan Mobil Penunggak Pajak DitilangRabu 25 Jul 2018 14:51Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Petugas Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) telah selesai menjalankan operasi tilang para penunggak pajak kendaraan di Jalan Lingkar Luar Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Total ada 36 kendaraan yang menunggak pajak.selengkapnya

 Tunggak Pajak, 4 Kendaraan Pemkab Purwakarta Terjaring RaziaTunggak Pajak, 4 Kendaraan Pemkab Purwakarta Terjaring RaziaRabu 11 Jul 2018 15:30Ridha Anantidibaca 831 kaliSemua Kategori

Petugas gabungan menggelar razia kendaraan di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari ratusan kendaraan bermotor yang diperiksa petugas, tercatat empat unit kendaraan milik Pemkab Purwakarta terjaring razia gara-gara menunggak pajak.selengkapnya

 Beleid perpajakan hambat perubahan kontrak karyaBeleid perpajakan hambat perubahan kontrak karyaJumat 16 Mar 2018 11:42Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani perubahan untuk enam Kontrak Karya (KK) pertambangan, kemarin. Artinya, masih tersisa tiga kontrak karya lagi yang belum meneken amendemen isi kontrak ini.selengkapnya

 Soal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti DibenahiSoal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti DibenahiSenin 29 Ags 2016 20:14Administratordibaca 770 kaliSemua Kategori

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 masih belum rampung pendiskusiannya. Adapun, PP tersebut tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. "Ternyata masih ada hal struktural yang musti kita benahi," kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakartaselengkapnya

 Menkeu: Peningkatan Ekspor Masih Jadi Tantangan BesarMenkeu: Peningkatan Ekspor Masih Jadi Tantangan BesarJumat 1 Mar 2019 16:01Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, tantangan terbesar bagi ekonomi Indonesia pada 2019 tidak terlepas dari neraca pembayaran yang berkelanjutan. Khususnya, dalam meningkatkan nilai ekspor yang saat ini pertumbuhannya masih setengah lebih rendah dibanding dengan impor.selengkapnya

 JK: Pengusaha Sombong jika Tak Manfaatkan Tax AmnestyJK: Pengusaha Sombong jika Tak Manfaatkan Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 15:41Administratordibaca 699 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mulai melakukan sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (21/7) pagi. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya di hadapan para pengusaha mengharapkan pengusaha agar memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secepatnya.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 987 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 KKP ingin tingkatkan rasio penerimaan pajak dari sektor perikananKKP ingin tingkatkan rasio penerimaan pajak dari sektor perikananSenin 24 Sep 2018 09:34Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perikanan untuk meningkatkan kontribusi pajak dari sektor tersebut.selengkapnya

 Giliran KKP Dukung Nelayan Kecil Tak Dikenakan PNBPGiliran KKP Dukung Nelayan Kecil Tak Dikenakan PNBPJumat 10 Feb 2017 11:18Ajeng Widyadibaca 1065 kaliSemua Kategori

Menyusul Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta agar nelayan, pembudidaya, dan petambak garam kecil tidak dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).selengkapnya

 Usai Tax Amnesty, Jokowi Segera Terbitkan Banyak Aturan PajakUsai Tax Amnesty, Jokowi Segera Terbitkan Banyak Aturan PajakAhad 3 Jul 2016 20:16Administratordibaca 1296 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dalam waktu dekat pemerintahan kabinet kerja akan merilis kembali beberapa peraturan baru di sektor perpajakan. Hal tersebut menjadi tindak lanjut usai disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Tingginya Tarif Tebusan Membuat Repatriasi Modal Tax Amnesty Tak OptimalTingginya Tarif Tebusan Membuat Repatriasi Modal Tax Amnesty Tak OptimalSenin 6 Jun 2016 16:28Administratordibaca 1280 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai sukses tidaknya repatriasi modal ke Tanah Air sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif tebusan yang tinggi bisa membuat wajib pajak baik kalangan UKM maupun pengusaha enggan mengikutinya. “Bila tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal,” tegas Pengamat Pajak Ronni Bako di Jakarta, akhir pekanselengkapnya

 Sidak Menteri Susi Temukan Praktik Manipulasi KapalSidak Menteri Susi Temukan Praktik Manipulasi KapalJumat 3 Mar 2017 14:01Ajeng Widyadibaca 738 kaliSemua Kategori

Susi mencurigai, masih banyak kecurangan mark down ukuran kapal terjadi di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baruselengkapnya

 Dua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahDua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahRabu 23 Nov 2016 11:51Ajeng Widyadibaca 891 kaliSemua Kategori

KPK menahan Country Director PT EKP (E.K.Prima Ekspor Indonesia) RRN (Rajesh Rajamohanan Nain) dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak HS (Handang Soekarno) di dua tempat terpisah pasca ditetapkan sebagai tersangka.selengkapnya

 PRESIDEN JOKOWI: Tax Amnesty Guna Dorong Pembangunan EkonomiPRESIDEN JOKOWI: Tax Amnesty Guna Dorong Pembangunan EkonomiAhad 3 Jul 2016 21:42Administratordibaca 901 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.selengkapnya

 Potensi Pajak Rp209 Miliar Lenyap Akibat Illegal FishingPotensi Pajak Rp209 Miliar Lenyap Akibat Illegal FishingKamis 30 Jun 2016 14:08Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) tidak hanya merugikan negara dengan terkurasnya sumber daya laut di Indonesia. Namun, lebih jauh Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan negara dari pajak senilai Rp209,1 miliar akibat hal tersebut.selengkapnya

 Anwar Nasution Ragu Pengampunan Pajak Sukses Tarik Uang WNIAnwar Nasution Ragu Pengampunan Pajak Sukses Tarik Uang WNISelasa 21 Jun 2016 11:38Administratordibaca 1642 kaliSemua Kategori

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berupaya menggolkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk segera disahkan menjadi UU pada Juni ini. Hanya saja, tak sedikit pihak yang meragukan keberhasilan tax amnesty karena berbagai permasalahan di dalam negeri terutama masalah kepastian dan penegakan hukum.selengkapnya

 Pengamat: Tarif Tebusan Tinggi Repatriasi Modal tak OptimalPengamat: Tarif Tebusan Tinggi Repatriasi Modal tak OptimalSenin 6 Jun 2016 13:17Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai sukses tidaknya repatriasi modal ke Tanah Air sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak, bila tarif tebusan tinggi bisa membuat wajib pajak kalangan UKM maupun pengusaha enggan mengikutinya. "Bila tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal," kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako diselengkapnya

 Tingkatkan Penerimaan Pajak Perikanan, Perizinan DipermudahTingkatkan Penerimaan Pajak Perikanan, Perizinan DipermudahKamis 12 Des 2019 14:47Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, penerimaan pajak perikanan sampai November 2019 sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2018 yang mencapai Rp 1,6 triliun. Angka tersebut diperkirakan terus naik hingga akhir tahun, meski tidak secara signifikan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :