23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen Pajak23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen PajakKamis 31 Mar 2016 10:07Administratordibaca 2657 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya

 Kemenkeu: Dampak Paket Kebijakan akan Dirasakan di 2016Selasa 16 Feb 2016 04:40Administratordibaca 2082 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

 Gus Sholah: Tingkat Kesadaran WP Masih Rendah!Gus Sholah: Tingkat Kesadaran WP Masih Rendah!Selasa 9 Feb 2016 13:58Administratordibaca 1349 kaliSemua Kategori

“Tidak membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di golongan orang yang kaya saja.” Demikian dikatakan Dr. (H.C.) Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah)selengkapnya

 Mengukur dampak penerapan cukai minuman bagi emiten konsumerMengukur dampak penerapan cukai minuman bagi emiten konsumerSenin 24 Feb 2020 10:58Ridha Anantidibaca 704 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengusulkan pengenaan tarif cukai untuk produk minuman berpemanis. Usulan ini lantaran banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena penyakit akibat gula dan makanan berpemanis.selengkapnya

 Pemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakPemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakRabu 11 Des 2019 09:42Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.selengkapnya

 Pajak Elektronik Genjot Kenaikan PADPajak Elektronik Genjot Kenaikan PADSelasa 29 Okt 2019 15:54Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Pembayaran pajak daerah secara elektronik di Kota Solo mampu menggenjot kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, kenaikan PAD di Kota Solo melampaui rata-rata standar nasional.selengkapnya

 BCA Solo Layani Pembayaran Pajak DaerahBCA Solo Layani Pembayaran Pajak DaerahSelasa 29 Okt 2019 15:08Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Bank BCA Kantor Cabang Solo sudah bisa melayani pembayaran pajak daerah warga. Peluncuran layanan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di BCA KCU Slamet Riyadi, Solo, Senin (28/10).selengkapnya

 DJP Permudah Pembayaran Pajak Lewat Agen Laku PandaiDJP Permudah Pembayaran Pajak Lewat Agen Laku PandaiRabu 23 Okt 2019 15:27Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai yang bekerja sama dengan beberapa bank pelat merah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).selengkapnya

 Bank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakBank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakSelasa 16 Jul 2019 14:45Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Bank Milik Negara (Himbara) akan memperluas kanal di masing-masing perbankan untuk digunakan masyarakat dalam membayar pajak. Direktur Distribusi dan Jaringan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Dasuki Amsir mengatakan Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet perbankan (internet banking), layanan perbankan dalam gawai (mobile banking), agen laku pandai, dan ATM yang memiliselengkapnya

 Bank pelat merah permudah pembayaran pajakBank pelat merah permudah pembayaran pajakSelasa 16 Jul 2019 14:10Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) pada peringatan Hari Pajak bersinergi untuk memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bentuknya, Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet banking, mobile banking, agen laku pandai dan ATM yang memiliki kemampuan auto create ID billing.selengkapnya

 Pembayaran Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat Aplikasi E-SamsatPembayaran Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat Aplikasi E-SamsatJumat 28 Jun 2019 09:52Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Masyarakat DKI Jakarta kian dimudahkan dalam pembayaran pajak. Salah satunya pengecekan info pajak dan pembayaran pajak kendaraan kini bisa online melalui aplikasi e-Samsat.selengkapnya

 Potong Tarif PBB, Walkot Semarang Klaim Setoran Pajak Malah NaikPotong Tarif PBB, Walkot Semarang Klaim Setoran Pajak Malah NaikJumat 21 Jun 2019 14:35Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Pada tahun 2018, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengambil kebijakan pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat Kota Semarang. Dengan kebijakan tersebut tidak kurang dari 161.860 merasakan dampak dari pembebasan PBB karena memiliki aset kurang dari 130 juta.selengkapnya

 Peta Jalan E-Commerce Bakal Dorong Pertumbuhan EkonomiPeta Jalan E-Commerce Bakal Dorong Pertumbuhan EkonomiJumat 12 Apr 2019 14:08Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan mengklaim peta jalan (roadmap) e-commerce yang sedang dirancang pemerintah bakal mendorong pertumbuhan dan ekosistemnya di dalam negeri sehingga Indonesia berkemungkinan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara 2020.selengkapnya

 Kemenkeu Berikan Penghargaan bagi Wajib Pajak BesarKemenkeu Berikan Penghargaan bagi Wajib Pajak BesarRabu 13 Mar 2019 15:44Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi dan penghargaan bagi 30 wajib pajak (WP) di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Para penerima penghargaan itu terdiri dari enam WP badan dari masing-masing KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat, serta enam WP Orang Pribadi dari KPP Wajib Pajak Besar Empat.selengkapnya

 Pemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasPemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasKamis 20 Des 2018 11:42Ridha Anantidibaca 1143 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol 5% atau golongan jenis A sebesar 15,3% nampaknya membuat emiten khamar juga harus bekerja keras di tahun depan untuk dapat mempertahankan margin.selengkapnya

 Kantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineKantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineJumat 31 Ags 2018 15:19Ridha Anantidibaca 981 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mulai memelototi transaksi belanja online. Nanti, kantor pajak akan mengedarkan kartu digital untuk transaksi belanja online.selengkapnya

 Akuntansi UKM Permudah UMKM Lakukan Pembukuan PajakAkuntansi UKM Permudah UMKM Lakukan Pembukuan PajakJumat 13 Jul 2018 10:06Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini dituntut untuk melakukan pembukuan terhadap neraca keuangan menyusul revisi aturan dan juga penurunan tarif pajak mereka. Langkah itu diharapkan memberikan stimulus untuk UMKM tumbuh lebih maksimal sejalan dengan meningkatnya daya saing UMKM di masa mendatang.selengkapnya

 Asosiasi DPLK: Butuh dukungan teknologi dan insetif pajak untuk pacu segmen ritelAsosiasi DPLK: Butuh dukungan teknologi dan insetif pajak untuk pacu segmen ritelKamis 12 Jul 2018 10:11Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) terus mendorong industri untuk mengembangkan segmen individu yang saat ini masih rendah. Upaya ini dilakukan untuk menggairahkan bisnis DPLK.selengkapnya

 Data kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakData kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakRabu 25 Apr 2018 10:41Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Perhimpunan bank nasional (Perbanas) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) terkait kewajiban pembukaan data kartu kredit nasabah bank.selengkapnya

 Ini Kata Dirjen Pajak soal Pegawainya yang Lakukan PemerasanIni Kata Dirjen Pajak soal Pegawainya yang Lakukan PemerasanKamis 19 Apr 2018 11:51Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menyayangkan terjadinya kasus pemerasan oleh oknum pegawai pajak. Dia mengakui ada celah kebocoran yang dimanfaatkan oknum tersebut untuk mengetahui data wajib pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :