DPR Sahkan UU Pengampunan PajakDPR Sahkan UU Pengampunan PajakRabu 29 Jun 2016 13:22Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Setelah melawati masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU. Ketua DPR Ade Komarudi mengatakan, mayoritas fraksi di DPR telah setuju untuk mengesahkan RUU ini. Saat ini 9 dari 10 fraksi telah menyetujui penyesahan UU.selengkapnya

 4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank Indonesia4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank IndonesiaSabtu 18 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1952 kaliSemua Kategori

Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak diharapkan oleh pemerintah akan mampu memberikan pengaruh positif bagi negara. Akan tetapi, menurut mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, keberadaan RUU tax amnesty justru disebut akan memberikan banyak pengaruh negatif.selengkapnya

 Bea Cukai dan Ditjen Pajak Bentuk Satgas Bersama SinergitasBea Cukai dan Ditjen Pajak Bentuk Satgas Bersama SinergitasKamis 7 Jun 2018 13:26Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.01/2018 tentang Pembentukan Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018, kedua instansi menandatangani Keputusan Bersama tentang Satuan Tugas Bersama Sinergitas (Joint Programs).selengkapnya

 OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalSenin 3 Okt 2016 11:31Administratordibaca 942 kaliSemua Kategori

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: WP Bebas Memilih Instrumen InvestasiUU PENGAMPUNAN PAJAK: WP Bebas Memilih Instrumen InvestasiKamis 30 Jun 2016 07:12Administratordibaca 1109 kaliSemua Kategori

Wajib pajak yang melakukan repatriasi hartanya yang ada di luar negeri bebas memilih salah satu instrumen investasi yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam beleid yang telah disetujui parlemen untuk diundangkan itu tidak ada ketentuan instrumen investasi yang wajib dipakai wajib pajak (WP). Aturan itu hanya mengamanatkan patokan waktu kewajiban investasi (lock-up) minimal 3selengkapnya

 Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakJumat 16 Sep 2016 14:04Administratordibaca 1501 kaliSemua Kategori

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

 Bank Mandiri Kantongi 22 Nasabah Amnesti PajakBank Mandiri Kantongi 22 Nasabah Amnesti PajakJumat 29 Jul 2016 09:42Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyatakan telah mengantongi pendaftaran 22 nasabahnya yang akan ikut program amnesti pajak.selengkapnya

 Tebusan Amnesti Pajak di BCA Sudah Rp8,7 TriliunTebusan Amnesti Pajak di BCA Sudah Rp8,7 TriliunSelasa 20 Sep 2016 09:46Administratordibaca 481 kaliSemua Kategori

Dana tebusan hasil program amnesti pajak di Bank Central Asia (BCA) Tbk selaku bank persepsi pembayaran tebusan dan repatriasi telah mencapai Rp8,7 triliun, kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja.selengkapnya

 OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestySabtu 6 Ags 2016 10:30Administratordibaca 1169 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Siap-Siap, E-Billing Mulai Berlaku pada 1 JuliSiap-Siap, E-Billing Mulai Berlaku pada 1 JuliJumat 3 Jun 2016 13:20Administratordibaca 1299 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) harus mulai bersiap dengan sistem pembayaran pajak elektronik atau e-billing system, yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016. Dengan e-billing, semua pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan kode billing berupa 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak.selengkapnya

 Singapura Jegal Tax Amnesty, Ini Kata Menkeu SriSingapura Jegal Tax Amnesty, Ini Kata Menkeu SriSabtu 17 Sep 2016 11:20Administratordibaca 768 kaliSemua Kategori

Kabar Pemerintah Singapura yang ingin menggagalkan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merebak lagi.selengkapnya

 Penampung Dana Repatriasi Wajib Lapor Setiap BulanPenampung Dana Repatriasi Wajib Lapor Setiap BulanRabu 27 Jul 2016 12:21Administratordibaca 1216 kaliSemua Kategori

Institusi penampung dana repatriasi atau gateaway memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitasnya kepada pemerintah secara periodik. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebut hal itu diatur dalam kontrak yang telah ditandatangani.selengkapnya

 Genjot fee based income dan penerimaan pajak, BTN luncurkan Kartu NPWP PintarGenjot fee based income dan penerimaan pajak, BTN luncurkan Kartu NPWP PintarSenin 14 Mei 2018 14:27Ridha Anantidibaca 731 kaliSemua Kategori

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) BTN Pintar. Langkah ini diambil untuk mengejar target peningkatan fee based income (FBI) dari seluruh lini bisnis mencapai di atas 25 persen pada akhir tahun nanti. Selain itu, kerja sama ini juga untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak.selengkapnya

 DJP Sumut Ajak WP Lapor SPT Lewat e-FilingDJP Sumut Ajak WP Lapor SPT Lewat e-FilingRabu 21 Mar 2018 15:25Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I bersama 9 Kantor Pelayanan Pajak di lingkungannya menggelar kampanye pajak dengan nama "Spectaxcular 2018". Tema yang diusung adalah "bayar pajak lewat e-billing, lapornya lewat e-Filing".selengkapnya

 Bjb T-Samsat, Cara Mudah Bayar Pajak MotorBjb T-Samsat, Cara Mudah Bayar Pajak MotorRabu 11 Apr 2018 11:18Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Bank bjb senantiasa berkomitmen untuk menyentuh masyarakat dengan konsep human to human melalui beragam kemudahan layanan produk dan jasa yang diberikan.selengkapnya

 Menkeu: Bank Repatriasi Jangan Coba-Coba Bawa Dana ke Luar NegeriMenkeu: Bank Repatriasi Jangan Coba-Coba Bawa Dana ke Luar NegeriRabu 20 Jul 2016 08:21Administratordibaca 1101 kaliSemua Kategori

Sejumlah bank sudah menyatakan minatnya untuk mau menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun demikian, tidak semua bank bisa menjadi penampung dana repatriasi.selengkapnya

 Gandeng Perbankan, Langkah Pajak Tingkatkan Layanan ElektronikGandeng Perbankan, Langkah Pajak Tingkatkan Layanan ElektronikRabu 18 Apr 2018 15:12Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendaral Pajak menggandeng tiga bank pemerintah untuk meningkatkan layanan perpajakan dan jasa perbankan secara elektronik. Ketiga bank pelat merah tersebut yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.selengkapnya

 KPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakKPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:48Administratordibaca 1480 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung adanya UU Pengampunan Pajak. Malah bagi KPK, UU Pengampunan Pajak yang sedang digodok tersebut terlambat. Karena negara lain bahkan sudah memiliki sejak puluhan tahun lalu. Demikian disampaikan Komisioner KPK, Saut Situmorang, dalam rapat gabungan bersama Komisi XI DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan PPATK untuk membahas UU Tax Amnesti di Senselengkapnya

 Kanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaKanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaJumat 5 Feb 2016 10:14Administratordibaca 2295 kaliSemua Kategori

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

 Tahun 2016, Bayar Pajak Secara OnlineTahun 2016, Bayar Pajak Secara OnlineSenin 11 Jan 2016 13:21Administratordibaca 5327 kaliSemua Kategori

Mulai tahun 2016 Pemerintah menggalakkan Pembayaran Pajak oleh secara Online. Metode Online menjadikan Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran pajak kapanpun dan dimanapun. Di era digital seperti sekarang ini, Wajib Pajak sudah bisa meninggalkan pembayaran pajak yang berbasis manual (hard copy), yang selama ini dilayani oleh berbagai Bank dan Kantor Pos.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :