Presiden Jokowi yakini `Tax Amnesty` di Indonesia SuksesPresiden Jokowi yakini `Tax Amnesty` di Indonesia SuksesJumat 23 Sep 2016 11:42Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Indonesia merupakan salah satu negara di Indonesia yang sukses dalam melakukan program "tax amnesty" alias pengampunan pajak.selengkapnya

 Catat! Syarat Emiten Dapat Pajak RendahCatat! Syarat Emiten Dapat Pajak RendahSelasa 20 Okt 2020 15:37Ridha Anantidibaca 816 kaliSemua Kategori

Perusahaan berstatus terbuka atau emiten bisa mendapat pajak yang lebih rendah. Asal, emiten memenuhi persyaratan tertentu.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Meleset, Hanya Mencapai Rp1.315 TriliunPenerimaan Pajak Meleset, Hanya Mencapai Rp1.315 TriliunRabu 23 Jan 2019 14:46Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,93 triliun. Jumlah ini meleset atau hanya tercapai 92,41% dari target yang ditetapkan ABPN 2018 sebesar Rp1.424 triliun.selengkapnya

 Asosiasi DPLK: Butuh dukungan teknologi dan insetif pajak untuk pacu segmen ritelAsosiasi DPLK: Butuh dukungan teknologi dan insetif pajak untuk pacu segmen ritelKamis 12 Jul 2018 10:11Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) terus mendorong industri untuk mengembangkan segmen individu yang saat ini masih rendah. Upaya ini dilakukan untuk menggairahkan bisnis DPLK.selengkapnya

 Negara Ini 59 Kali Terapkan Kebijakan Pengampunan PajakNegara Ini 59 Kali Terapkan Kebijakan Pengampunan PajakSelasa 3 Mei 2016 19:12Administratordibaca 1622 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) seperti barang baru bagi Indonesia. Padahal negara ini sudah dua kali menerapkan kebijakan tersebut di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Sementara di Italia, telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak hingga 59 kali.selengkapnya

 Ekonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniEkonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniSenin 8 Apr 2019 11:20Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik Asia Pasifik dari Majalah FinanceAsia. Sri Mulyani meraih penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya.selengkapnya

 2019, Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik2019, Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu Terbaik se-Asia PasifikJumat 5 Apr 2019 14:23Ridha Anantidibaca 766 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik 2019, versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2 April 2019. Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri dalam posisi tersebut pada 2017 dan 2018.selengkapnya

 Hingga April 2021, penerimaan Bea Cukai Jateng DIY tembus Rp 13,44 TriliunHingga April 2021, penerimaan Bea Cukai Jateng DIY tembus Rp 13,44 TriliunSelasa 18 Mei 2021 15:50Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas mengumpulkan penerimaan negara, Bea Cukai terus berupaya untuk mencapai target setiap tahunnya.selengkapnya

 Bhinneka meraih penghargaan dari Ditjen Pajak sebagai pembayar pajak VIP-1Bhinneka meraih penghargaan dari Ditjen Pajak sebagai pembayar pajak VIP-1Selasa 13 Nov 2018 10:12Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

PT Bhinneka MentariDimensi (Bhinneka) yang merupakan perusahaan pioneer e-commerce Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai Wajib Pajak (WP) VIP-1 untuk Kantor Pajak Pratama (KPP) Kemayoran. Penghargaan ini diberikan kepada Bhinneka dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara, maupun terkait kepatuhan pajak (clean tax dan tertib administrasi).selengkapnya

 OECD: Capaian Tax Amnesty Indonesia di Luar PerkiraanOECD: Capaian Tax Amnesty Indonesia di Luar PerkiraanSelasa 25 Okt 2016 08:21Administratordibaca 684 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak terbilang cukup sukses dilaksanakan di Indonesia. Hal ini pun turut dipamerkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam pertemuan dengan Organization for Economic Cooperation & Development (OECD).selengkapnya

 Tax Amnesty Periode II Tak Akan Semeriah SebelumnyaTax Amnesty Periode II Tak Akan Semeriah SebelumnyaSelasa 18 Okt 2016 11:08Ajeng Widyadibaca 1021 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak telah memasuki periode kedua. Pada periode kali ini, tax amnesty diproyeksi tidak akan semeriah sebelumnya.selengkapnya

 Bea Cukai Gempur Peredaran Rokok Ilegal di Berbagai DaerahBea Cukai Gempur Peredaran Rokok Ilegal di Berbagai DaerahJumat 2 Ags 2019 15:27Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara kontinyu melakukan penindakan rokok ilegal dan barang kena cukail ilegal lainnya di berbagai daerah. Bea Cukai Kudus dan Bea Cukai Wilayah Bali, dan Nusa turut menambah daftar panjang penindakan di bidang cukai sebagai bagian dari semangat untuk menggempur rokok ilegal.selengkapnya

 Kehadiran Tax Amnesty Cegah Kegaduhan PajakKehadiran Tax Amnesty Cegah Kegaduhan PajakRabu 10 Ags 2016 07:26Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj) John L Hutagaol mengatakan, jika program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak bergulir maka akan menimbulkan kegaduhan terutama di sektor perpajakan nasional. Menurutnya jumlah wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, sehingga butuh perantara untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.selengkapnya

 Shortfall pajak tahun ini terancam mencapai Rp 211 triliunShortfall pajak tahun ini terancam mencapai Rp 211 triliunSelasa 11 Feb 2020 13:30Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di tahun ini diprediksi tidak bakal capai target. Biarpun tahun 2020 baru berjalan satu bulan lebih, minimnya rencana baru intensifikasi dan ekstensifikasi dinilai tidak bakal berlangsung banyak di tahun ini.selengkapnya

 50 Wajib Pajak Gianyar Dapat Penghargaan50 Wajib Pajak Gianyar Dapat PenghargaanRabu 12 Des 2018 13:44Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Pemkab Gianyar memberikan penghargaan kepada 50 wajib pajak atas kontribusinya terhadap pembangunan di daerah melalui pembayaran pajak.selengkapnya

 Status Freeport jadi IUPK, Potensi PNBP Bertambah Rp 7,5 TStatus Freeport jadi IUPK, Potensi PNBP Bertambah Rp 7,5 TRabu 21 Nov 2018 14:57Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai negara berpotensi meraih penerimaan negara cukup besar. Hal itu diperoleh dari perusahaan tambang yang mengamandemen kontrak dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

 Penguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifPenguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifSelasa 30 Okt 2018 12:57Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Memasuki tahun kedua, Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang diusung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah banyak membuahkan hasil.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengusaha Asing Baru 43%Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengusaha Asing Baru 43%Rabu 1 Ags 2018 15:09Ridha Anantidibaca 907 kaliSemua Kategori

Pada 2018, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menargetkan penerimaan sebesar Rp 21,39 triliun dari PMA. Hingga semester I 2018, realisasinya baru 43% atau Rp 9,2 triliun.selengkapnya

 Misbakhun Ingatkan Pentingnya Penguatan DJPMisbakhun Ingatkan Pentingnya Penguatan DJPJumat 13 Jul 2018 09:28Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, mengingatkan kesadaran warga akan pentingnya kesadaran membayar pajak. Karena dengan pajak, merupakan ikhtiar penting untuk membuat negara semakin kuat.selengkapnya

 DJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakDJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakKamis 12 Jul 2018 13:49Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :