De Minimus Value Berlaku Akhir Bulan Ini, 3 Produk Dapat PengecualianDe Minimus Value Berlaku Akhir Bulan Ini, 3 Produk Dapat PengecualianSelasa 14 Jan 2020 14:48Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengundangkan aturan baru mengenai de minimus value impor barang kiriman.selengkapnya

 Perhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakPerhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakRabu 25 Des 2019 10:23Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya US menjadi US per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/de minimis).selengkapnya

 Mobil Mewah Masuk RI Kena Pajak Hampir 200%Mobil Mewah Masuk RI Kena Pajak Hampir 200%Kamis 6 Sep 2018 16:02Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk menyelamatkan rupiah dari tekanan dolar AS. Caranya dengan menaikkan pajak penghasilan (PPH) pasal 22 terkait impor terhadap 1.147 komoditas.selengkapnya

 Penasaran mengapa bea cukai menahan barang-barang jastip? Ini alasannyaPenasaran mengapa bea cukai menahan barang-barang jastip? Ini alasannyaSenin 30 Sep 2019 15:13Ridha Anantidibaca 1420 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa penertiban terhadap pelaku jasa titipan.selengkapnya

 Bea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporBea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporRabu 10 Okt 2018 14:38Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui bea cukai telah mengeluarkan aturan baru untuk melindungi para pengusaha dalam negeri khususnya yang bergerak di bidang produksi ubin keramik. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya beredar ubin keramik impor yang dapat mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.selengkapnya

 Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Selasa 12 Nov 2019 09:36Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan kebijakan tarif bea masuk baru bagi beberapa komoditas impor. Kebijakan baru itu ditujukan kepada produk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019selengkapnya

 Kenaikan tarif PPh impor tidak untuk mendorong penerimaan pajakKenaikan tarif PPh impor tidak untuk mendorong penerimaan pajakJumat 7 Sep 2018 09:35Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Kenaikan Pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor tidak akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Ini plus minus pelemahan rupiah bagi penerimaan pajakIni plus minus pelemahan rupiah bagi penerimaan pajakRabu 5 Sep 2018 09:47Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Dalam beberapa pekan belakangan nilai rupiah perlahan semakin melemah. Namun demikian pelemahan ini dinilai berdampak postif pada penerimaan pajak.selengkapnya

 GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea CukaiGIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea CukaiRabu 23 Mei 2018 11:09Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, program reformasi yang dijalankan Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah sengketa penentuan klasifikasi jenis barang.selengkapnya

 Ada 72 Ribu Transaksi Impor E-commerce yang Coba Kelabui Aturan Bea CukaiAda 72 Ribu Transaksi Impor E-commerce yang Coba Kelabui Aturan Bea CukaiKamis 13 Des 2018 10:53Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Demi melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce.selengkapnya

 Bea Cukai Dorong Pemegang HKI Lakukan RecordialBea Cukai Dorong Pemegang HKI Lakukan RecordialJumat 8 Jun 2018 14:42Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI mendorong pemegang HKI untuk melakukan perekaman atau recordial di Bea Cukai sejak 21 Juni 2018 nanti. Hal ini untuk meredam peredaran barang palsu atau ilegal di dalam negeri.selengkapnya

 Tak Perlu Risau Lewati Pemeriksaan Bea Cukai, Isi Benar Jadi LancarTak Perlu Risau Lewati Pemeriksaan Bea Cukai, Isi Benar Jadi LancarSenin 27 Ags 2018 15:18Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri.selengkapnya

 Pemerintah himbau masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas penurunan pajak imporPemerintah himbau masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas penurunan pajak imporSelasa 18 Sep 2018 10:03Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112 tahun 2018. Dalam beleid tersebut terdapat penurunan batas pembebasan bea masuk dan pajak impor (de minimis value) yang sebelumnya US$ 100 menjadi US$ 75.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporKemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporSelasa 12 Nov 2019 15:06Ridha Anantidibaca 903 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Ketiga aturan tersebut dikeluarkan untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.selengkapnya

 Pemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaPemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaRabu 18 Ags 2021 13:28Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 620 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 India pangkas pajak impor minyak nabati demi menstabilkan hargaIndia pangkas pajak impor minyak nabati demi menstabilkan hargaSenin 13 Sep 2021 10:07Ridha Anantidibaca 1507 kaliSemua Kategori

India memangkas pajak impor dasar untuk minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari. Importir minyak nabati terbesar dunia itu mencoba untuk mendinginkan kenaikan harga yang telah mendekati rekor tertingginya.selengkapnya

 Jaga Daya Saing Petani Lokal, Pemerintah Bakal Kendalikan Impor TembakauJaga Daya Saing Petani Lokal, Pemerintah Bakal Kendalikan Impor TembakauJumat 8 Nov 2019 10:03Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Pengendalian impor tembakau bakal ditempuh sebagai jalan tengah untuk mendorong daya saing petani lokal di tengah himpitan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT).selengkapnya

 Menteri Airlangga Rayu Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor KapasMenteri Airlangga Rayu Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor KapasSelasa 17 Sep 2019 14:15Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merayu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mau membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari aktivitas impor bahan baku kapas. Tujuannya, untuk menambah daya saing ekspor produk olahan dari bahan baku tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani soal Pajak Buku Impor: Nanti Saya DimarahiSri Mulyani soal Pajak Buku Impor: Nanti Saya DimarahiJumat 8 Mar 2019 15:37Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan menelusuri pengenaan bea musik dan pajak buku impor yang dijual di perhelatan Big Bad Wolf (BBW) 2019 di ICE BSD, Tangerang, yang berlangsung sejak 1 - 11 Maret 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :