Penarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaSenin 1 Apr 2019 10:46Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua KategoriKeputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) disayangkan. Pasalnya, kebijakan ini seharusnya bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku perdagangan elektronik.selengkapnya
Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineKamis 18 Jan 2018 10:38Ridha Anantidibaca 778 kaliSemua KategoriPemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.selengkapnya
Berapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaRabu 16 Jan 2019 11:12Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua KategoriJika benar efektif diterapkan, PMK No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan memperbaiki peforma penerimaan PPN dalam negeri.selengkapnya
Bea Masuk dan Pajak Barang Kiriman E-Commerce DinaikkanRabu 25 Des 2019 09:54Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif pajak pada barang kiriman melalui niaga daring (e-commerce). Kebijakan ini diberlakukan untuk nilai barang kiriman yang berada di atas batas minimal pembebasan (de minimis) bea masuk, yaitu tiga dolar AS per pengiriman atau consignment note (CN).selengkapnya
Bhinneka dukung kebijakan pajak e-commerceSelasa 20 Ags 2019 09:14Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua KategoriRancangan Kebijakan perpajakan pada tahun 2020 telah di susun oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ada tujuh poin kebijakan yang dikerahkan, salah satunya adalah gebrakan baru di point ketiga.selengkapnya
Tokopedia Respons Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 10:05Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua KategoriTokopedia menanggapi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce, yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya
Berlaku 1 April, Bhinneka siap jalankan aturan pajak e-commerceJumat 29 Mar 2019 09:50Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua KategoriPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) akan diberlakukan 1 April 2019. Group Head, Brand Communications & PR Bhinneka Astrid Warsito mengatakan, pihaknya siap menjalankan aturan pajak e-commerce ini.selengkapnya
idEA: Pungutan pajak pelapak jangan lewat e-commerceKamis 28 Feb 2019 11:12Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua KategoriPeraturan Menteri Keuangan tahun 2018 nomor 210 (PMK 210) terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik masih dibahas alot oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta asosiasi e-commerce. Meski begitu, aturan ini akan resmi ditetapkan pada 1 April mendatang.selengkapnya
RPP E-Commerce Sudah 3 Tahun Tanpa KabarSelasa 22 Jan 2019 11:14Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua KategoriAsosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menunggu kepastian terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-Commerce yang tengah digodok oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan.selengkapnya
Aturan pajak e-commerce akan diterapkan bertahapRabu 10 Jan 2018 09:44Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya
Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Senin 27 Nov 2017 11:46Ridha Anantidibaca 1089 kaliSemua KategoriTransaksi bisnis online (e-commerce) di Indonesia diprediksi dapat mencapai US$ 130 miliar pada 2020. Peluang ini harus dapat ditangkap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis online tersebut.selengkapnya
Pemerintah Siapkan Konsep Pemajakan untuk E-Commerce Cross BorderKamis 17 Jan 2019 10:45Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua KategoriSetelah menetapkan mekanisme perlakuan perpajakan bagi e-commerce lokal, pemerintah telah mematangkan konsep pengenaan pajak bagi praktik perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas batas atau cross border.selengkapnya
Ditjen Pajak Siapkan Kantor Pajak Khusus E-CommerceKamis 26 Apr 2018 09:39Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua KategoriSelain menyelesaikan pembahasan beleid mengenai perlakuan fiskal perdagangan daring atau e-commerce, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga tengah menyusun konsep pengembangan kantor pajak khusus bagi pelaku e-commerce.selengkapnya
Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanSenin 10 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua KategoriBersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa.selengkapnya
Pemerintah harus cari cara dan pendekatan lain setelah pajak e-commerce batalSenin 1 Apr 2019 10:12Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan untuk menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya
Pebisnis Fesyen: Pajak Bikin Perdagangan Elektronik Lebih TertibSenin 21 Jan 2019 09:33Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua KategoriAsosiasi perancang mode busana menyatakan, rantai distribusi berbagai produk fesyen kini jauh lebih efisien seiring terbukanya akses perdagangan secara daring. Sejalan dengan berbagai kemudahan yang ada, pebisnis selayaknya taat aturan termasuk soal pajak.selengkapnya
Cari Solusi Soal Pajak E-Commerce, Sri Mulyani `Ngadu` ke WCOSenin 15 Jul 2019 11:32Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua KategoriPemerintah memberi rekomendasi kepada World Customs Forum Organization (WCO) untuk membentuk kelompok penelitian bersama terkait barang-barang digital lintas batas.selengkapnya
Pajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaRabu 16 Jan 2019 11:20Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua KategoriBaru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber.selengkapnya
Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Kamis 4 Apr 2019 09:50Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membatalkan berlakunya aturan pajak bagi e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu tadinya akan efektif berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya
Asosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceSelasa 15 Jan 2019 10:31Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua KategoriAsosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menentang terbitnya aturan terkait pajak untuk setiap transasksi perdagangan di platform online yang akan berlaku per 1 April 2019. Ketua Umum idEA, Ignatius Untung, mengatakan bahwa peraturan itu diterbitkan tanpa studi, uji publik, dan sosialisasi yang komprehensif.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
