Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, pendapatan negara akan tembus dari target yang ditetapkan.selengkapnya

Kendati dibayangi risiko shortfall penerimaan pajak, namun pemerintah tetap optimis kinerja anggaran sampai akhir tahun sesuai ekspektasi. Defisit anggaran dipercaya akan berada dikisaran 2,67% atau 2,7%.selengkapnya

Pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah di kuartal kedua tahun ini melambat dibandingkan kuartal pertama 2017. Padahal, belanja modal merupakan salah satu penyumbang pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

Direktur LSM Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menduga kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri adalah untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.selengkapnya

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Pemerintah masih belum memutuskan rencana pembiayaan di muka (front loading) pada akhir tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran belanja tahun ini dan awal 2017. Realisasi rencana tersebut baru akan ditentukan pemerintah pada bulan November atau Desember mendatang.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau tax amnesty pada periode pertama lalu terbilang sukses. Bahkan, tarif tebusan pun mencapai sekira Rp97 triliun sepanjang periode pertama lalu.selengkapnya

Ya, benar. Saat ini, pemerintah sangat butuh pemasukan, sebab brangkas negara selalu jebol oleh defisit. Lantaran, biaya belanja negara lebih besar ketimbang penerimaan. Kejadian ini terjadi sepanjang tahun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan shortfall atau penurunan penerimaan dari pajak akan melebar hingga sekitar Rp 238,4 triliun dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp 219 triliun. Menanggapi kemungkinan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusinya adalah dengan kembali melakukan penghematan anggaran.selengkapnya

Kekurangan penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan bakal lebih besar dari taksiran pemerintah. Ketimbang menambah utang, pemerintah disarankan untuk memperbesar pemangkasan anggaran belanja.selengkapnya

Pemerintah berencana kembali memangkas anggaran yang sudah tertuang dalam APBN-P 2016. Belanja yang ingin dikurangi mencapai Rp 133,8 triliun yang diambil dari kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.selengkapnya

"Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyampaikan dalam sidang kabinet untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer daerah dipangkas sebesar Rp68,8 triliun. Ia memastikan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk masa kontrak atau sedang berjalan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016. Hal ini lantaran target penerimaan negara dari perpajakan diperkirakan akan meleset hingga Rp219 triliun di bawah target.selengkapnya

Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 hanya akan turun sebesar Rp 16 triliun. Padahal sebelumnya, potensi shortfall bisa mencapai diatas Rp 200 triliun Kebijakan pengampunan pajak menjadi senjata pemerintah dalam memangkas potensi shortfall. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016,selengkapnya

Pemerintah mengandalkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menutup seretnya pendapatan negara tahun ini. Bahkan, potensi penerimaan dari program itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Padahal, pembahasan beleid pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih alot dan sulit rampung akhir bulan ini.selengkapnya

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, dengan indikasi pencapaian turunnya angka kemiskinan, rendahnya ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatnya kualitas SDM hingga pembangselengkapnya

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya

Komisi XI DPR RI kembali melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain menanyakan perihal klarifikasi pemangkasan anggaran pada APBNP 2016, Komisi VI DPR RI menanyakan progres kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan diatur dalam undang undang (UU) tak boleh serta-merta menjadi andalan penerimaan negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan (APBNP) berikutnya dalam hal penerimaan yang ditargetkan hingga Rp195 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya