Ekonom BCA David Sumual menilai kelambatan wajib pajak mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty adalah soal teknis. Dirinya pun menjabarkan beberapa persoalan teknis seperti gugatan tax amnesty di Mahkamah Konstitusi, kejelasan jaminan data tax amnesty, dan instrumen jangka panjang tax amnesty.selengkapnya

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia optimistis upaya Singapura menjegal pengampunan pajak (tax amnesty) akan gagal. Lantaran pengusaha sudah sejak lama menunggu kebijakan tersebut.selengkapnya

Pemerintah mengandalkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menutup seretnya pendapatan negara tahun ini. Bahkan, potensi penerimaan dari program itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Padahal, pembahasan beleid pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih alot dan sulit rampung akhir bulan ini.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) seperti barang baru bagi Indonesia. Padahal negara ini sudah dua kali menerapkan kebijakan tersebut di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Sementara di Italia, telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak hingga 59 kali.selengkapnya

Program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terus digalakkan pemerintah meskipun banyak nada sumir atas pelaksanaannya. Apalagi dana tebusan tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp3,69 triliun.selengkapnya

Usulan Fraksi Partai Demokrat dan PKS soal Tax Amnesty atau pengampunan pajak dinilai tidak masuk akal. Jika usulan mereka diterapkan, maka minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam kebijakan tax amnesty bakal berkurang drastis sehingga akhirnya kebijakan tax amnesty berpotensi tidak laku atau tidak optimalselengkapnya

Usulan dua fraksi yaitu Demokrat dan PKS soal tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai tidak masuk akal. Jika usulan mereka diterapkan, maka minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam kebijakan tax amnesty bakal berkurang drastis sehingga akhirnya kebijakan tax amnesty berpotensi tidak laku atau tidak optimal.selengkapnya

Kebijakan penghapusan denda pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017 membuat Wajib Pajak (WP) yang telah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) khawatir. Salah satunya terkait kepastian hukum.selengkapnya

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla merasa yakin target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp165 triliun terlampaui pada September 2016.selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terkait dengan uji materi Undang Undang Amnesti Pajak yang diajukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan dua orang warga Indonesia.selengkapnya

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi meyakini Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) layak tidak batal karena telah melalui prosedur panjang dan sesuai dengan ketentuan penyusunan perundang-undangan.selengkapnya

Pemerintah sedang berupaya menambah penerimaan negara dari pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Jika berhasil, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 165 triliun dari kebijakan tersebut. Namun, kebijakan tax amnesty belum tentu berhasil, sehingga diperlukan syarat-syarat jika ingin kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.selengkapnya

Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menggelar seminar nasional perpajakan bertajuk "Strategi Perencanaan Pajak PTS Menyongsong Era Baru Perpajakan" guna membahas masalah-masalah perpajakan terkait perundang-undangan terbaru, khususnya terkait Yayasan sebagai penyelenggara PTS, di Hotel Borobudur, Jakarta dalam siaran persnya, Kamis (30/11/2017).selengkapnya

Gelombang pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) hampir berakhir. Tapi perolehan dana tebusan hingga pekan ini masih jauh dari target pemerintah Rp 165 triliun. Melihat perkembang tersebut, beberapa kalangan, seperti ekonom dan pengusaha, mengusulkan agar pemerintah memperpanjang periode pertama yang berakhir pada 30 September nanti,selengkapnya

Pemerintah sedang gencar menyosialisasikan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Sosialiasi dilakukan mulai dari pegawai pajak hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas apa manfaat dari tax amnesty tersebut.selengkapnya

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar kembali sidang uji materi terkait Undang-undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada, Selasa (20/9/2019) besok.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan dana repatriasi masih mencapai Rp79,4 miliar. Kendati begi, perseroan optimis dan masih menanti aksi wajib pajak kakap untuk ikut dana pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah berusaha meyakinkan pengusaha sebanyak-banyaknya agar bersedia mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Selain lewat tawaran tarif tebusan yang rendah, pemerintah menjanjikan kerahasiaan data para wajib pajak yang mengikuti program itu dari risiko pengusutan oleh aparat penegak hukum di kemudian hari.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pegawai pajak mulai kewalahan dengan dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016. Salah satunya mengurus program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mematok target penerimaan Rp 165 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya