TAX AMNESTY: Target Arus Kas Ke Negara Seharusnya RealistisTAX AMNESTY: Target Arus Kas Ke Negara Seharusnya RealistisRabu 15 Jun 2016 12:04Administratordibaca 1124 kaliSemua Kategori

Kendati antusiasme para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016.selengkapnya

 Kantor Pajak Purwakarta Bantu Penyetoran Zakat PenghasilanKantor Pajak Purwakarta Bantu Penyetoran Zakat PenghasilanSelasa 14 Jun 2016 13:29Administratordibaca 1827 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta siap membantu kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terkait setoran wajib pajak untuk berzakat penghasilan ke Badan Amil Zakat setempat selama Ramadhan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat Desi Eka Putri, di Purwakarta, Senin, mengatakan, kebijakan Pemkab Purwakarta yang meminta seluruh wajib pajak menyetorkan zakat penghasilanselengkapnya

 Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaSenin 13 Jun 2016 15:11Administratordibaca 1682 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanTAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanSenin 13 Jun 2016 14:24Administratordibaca 1200 kaliSemua Kategori

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak. Terkait hal tersebut, emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut? Riset PT Mandiri Sekuritas menyatakan dari sisi fundamental kinerja emiten, Mansek meyakini bahwa aturan pengampunan pajak (tax amnesty) akan disetujui DPR dalam waktu dekat, dengan syarat bahwa implementasi aturanselengkapnya

 Dirjen Pajak Lempar Handuk, Setoran Mei JeblokDirjen Pajak Lempar Handuk, Setoran Mei JeblokSenin 13 Jun 2016 14:07Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi akhirnya menyerah dengan target pajak Rp 1.360 triliun. Sampai Mei 2016 penerimaan pajak hanya 26,8%. Jumat lalu (10/6/2016), wajah Dirjen Pajak Ken terlihat lesu. Mungkin karena sedang menjalankan Puasa, yang jelas ada masalah dengan kinerja lembaganya. Karena tak mampu mengolek pendapatan pajak sesuai target.selengkapnya

 Legislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaLegislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaSabtu 11 Jun 2016 11:53Administratordibaca 1062 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan belum ada besaran tarif tebusan yang disepakati pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tingkat Panitia Kerja (Panja). "Itu belum, sebagian besar masih berkoordinasi dengan masing-masing fraksinya. Kita lihat seperti apa bagusnya," katanya di Jakarta, Jumat.selengkapnya

 Perdebatan RUU Tax Amnesty Masih AlotPerdebatan RUU Tax Amnesty Masih AlotSabtu 11 Jun 2016 10:51Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

Masih alotnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Gedung DPR membuat produk legislasi itu sulit diharapkan untuk segera menjadi undang-undang. Anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo mengakui masih banyak argumentasi dari berbagai fraksi yang belum menemukan titik temu. Demikian juga dengan antara anggota DPR dan pihak Pemerintah yang belum menemukan kesepakatan.selengkapnya

 Dirjen Pajak Minta Warga Tak Takut Belanja Pakai Kartu KreditDirjen Pajak Minta Warga Tak Takut Belanja Pakai Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 10:42Administratordibaca 1353 kaliSemua Kategori

Kewajiban perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menuai kontroversi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi berusaha menenangkan nasabah agar tidak takut berbelanja menggunakan kartu kredit karena alasan pajak.selengkapnya

 Dirjen: Penerimaan Pajak Turun 2,3 PersenDirjen: Penerimaan Pajak Turun 2,3 PersenSabtu 11 Jun 2016 10:27Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengatakan penerimaan pajak sampai Mei 2016 sebesar Rp364,1 triliun atau sebesar 26,8 persen dari target APBN 2016 turun sebesar 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada Mei 2015 sebesar Rp377,028 triliun atau 29,1 persen. Turun 2,3 persen dibanding periode yang samaselengkapnya

 Penerimaan Pajak Anjlok 2,3 PersenPenerimaan Pajak Anjlok 2,3 PersenSabtu 11 Jun 2016 10:02Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengatakan penerimaan pajak sampai Mei 2016 sebesar Rp 364,1 triliun atau sebesar 26,8 persen dari target APBN 2016 turun sebesar 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada Mei 2015 sebesar Rp 377,028 triliun atau 29,1 persen. Turun 2,3 persen dibanding periode yangselengkapnya

 Setoran Pajak hingga Mei Masih Turun 3%Setoran Pajak hingga Mei Masih Turun 3%Sabtu 11 Jun 2016 09:47Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Periode semester pertama tahun ini hampir berakhir, Realisasi Penerimaan Pajak masih saja terkontraksi. Realisasi Penerimaan Pajak masih lebih rendah 3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi per akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun atau mencapai 26,8% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016. Sementara itu, penerimaan pajak pada periode yang samaselengkapnya

 Ketua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalKetua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalJumat 10 Jun 2016 15:11Administratordibaca 694 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin, menilai realisasi RUU pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan jalan satu-satunya bagi penyehatan perekonomian nasional. Meski tidak sepenuhnya, kebijakan ini juga berkaitan dengan APBN-P 2016. "Saya jujur saja kalau tax amnesty nggak masuk, saya pesimis tentang perekonomian kita. Kalau tax amnesty nggak sukses di UU atau pun aplikasinya,selengkapnya

 Penerimaan Negara Bukan Pajak DipangkasPenerimaan Negara Bukan Pajak DipangkasJumat 10 Jun 2016 12:45Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) menyepakati penurunan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non migas sebesar Rp 10,9 triliun. Dengan begitu, target PNBP nonmigas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016 menjadi Rp 35,4 triliun, dari sebelumnya di APBN 2016 sebesar Rp 46,3 triliun.selengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, 2.400 Nasabah BRI Tutup AkunPajak Intip Kartu Kredit, 2.400 Nasabah BRI Tutup AkunJumat 10 Jun 2016 07:38Administratordibaca 1095 kaliSemua Kategori

Beberapa bank mengaku rugi lantaran adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Pasalnya, akibat aturan tersebut banyak nasabah yang menutup akun kartu kreditnya. Ditutupnya beberapa kartu kredit juga terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Direktur Konsumer Sis Apik Wijayanto menyebut, sepanjangselengkapnya

 Revisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanRevisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanKamis 9 Jun 2016 12:43Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu poin pembahasan beleid yang diharapkan rampung akhir tahun ini adalah, menurunkan besaran denda bagi pembyara pajak yang tidak patuh. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi UU KUP ini diharapkan bisa rampung dibahas sebelum akhir tahun iniselengkapnya

 TERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditTERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditKamis 9 Jun 2016 08:37Administratordibaca 883 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyKamis 9 Jun 2016 08:19Administratordibaca 968 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakIntip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakKamis 9 Jun 2016 07:11Administratordibaca 1757 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menanggapi berbagai keluhan mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit. Hal ini dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain.selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit Nasabah9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit NasabahRabu 8 Jun 2016 20:56Administratordibaca 1506 kaliSemua Kategori

Aturan kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit nasabah oleh pihak perbankan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menuai kontroversi. Dampaknya bahkan sudah menggerus nominal transaksi belanja nasabah hingga penutupan kartu kredit. Ditjen Pajak seolah menutup mata atas permasalahan tersebut, karena pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menjalankan kebijakan ini.selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu Kredit9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu KreditRabu 8 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :