Sri Mulyani lantik Dirjen Pajak baru malam iniSri Mulyani lantik Dirjen Pajak baru malam iniKamis 30 Nov 2017 16:10Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Hari ini Kamis (30/11) menjadi hari terakhir Ken Dwijugiasteadi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ken memasuki masa purnabaktinya mulai 1 Desember 2017.selengkapnya

 Target Pajak Moderat, Pelaku Usaha Diminta Tak PanikTarget Pajak Moderat, Pelaku Usaha Diminta Tak PanikKamis 30 Nov 2017 12:12Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berharap kenaikan target penerimaan pajak tahun depan yang moderat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak membuat dunia usaha ketar-ketir.selengkapnya

 Penerimaan Pajak, Tantangan Terberat 2018Penerimaan Pajak, Tantangan Terberat 2018Kamis 30 Nov 2017 09:55Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tantangan terbesar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan yakni ada pada sisi penerimaan pajak.selengkapnya

 Reformasi pajak syarat Moody`s kerek rating utangReformasi pajak syarat Moody`s kerek rating utangRabu 29 Nov 2017 14:08Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Lembaga pemeringkat utang Moody's mengingatkan kinerja penerimaan negara yang lemah bisa mengancam penurunan peringkat Indonesia. Reformasi perpajakan untuk mengatrol kinerja penerimaan negara menjadi salah satu syarat mempertahankan peringkat utang saat ini, atau bahkan bisa naik level.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporPemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporRabu 29 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan aturan ekspor baru agar platform niaga digital bisa memasuki pasar global. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Joseph Pesik mengatakan, saat ini kajian mengenai aturan yang memungkinkan e-commerce mengekspor barang secara ritel tersebut sedang berlangsung.selengkapnya

 10,5 miliar data terekam di Ditjen Pajak10,5 miliar data terekam di Ditjen PajakRabu 29 Nov 2017 09:27Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data Wajib Pajak yang yang dikelola Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sejak tahun 2004.selengkapnya

 Ditjen Pajak Diminta Bongkar Nama Orang Kaya Tak Punya NPWPDitjen Pajak Diminta Bongkar Nama Orang Kaya Tak Punya NPWPSenin 27 Nov 2017 13:20Ridha Anantidibaca 728 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dinilai harus lebih banyak lagi mempublikasikan mengenai orang Indonesia yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya kepada orang-orang kaya yang selama ini belum patuh.selengkapnya

 Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatJumat 24 Nov 2017 10:07Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya

 Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distopRabu 22 Nov 2017 10:13Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?Selasa 21 Nov 2017 09:40Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberi kesempatan kepada peserta pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendeklarasikan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Mereka tinggal mengungkapkan harta tersebut di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 Pajak kendaraan memukul bisnis alat beratPajak kendaraan memukul bisnis alat beratSelasa 21 Nov 2017 09:26Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya

 Dekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNDekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNSenin 20 Nov 2017 10:02Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) telah bertemu pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas penurunan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian akhir Oktober lalu.selengkapnya

 Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanSenin 20 Nov 2017 09:51Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

 Kata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKamis 16 Nov 2017 13:34Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan reformasi perpajakan yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani juga bilang, pemerintah pemerintah malah telah melaksanakan rekomendasi tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani perkenalkan Alokasi Pajakmu, mudahkan masyarakat cek penggunaan pajakSri Mulyani perkenalkan Alokasi Pajakmu, mudahkan masyarakat cek penggunaan pajakRabu 15 Nov 2017 12:10Ajeng Widyadibaca 954 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun.selengkapnya

 Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatEksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatRabu 15 Nov 2017 11:53Ajeng Widyadibaca 1078 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatselengkapnya

 Dalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliunDalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliunSelasa 14 Nov 2017 14:51Ajeng Widyadibaca 492 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur II, selama sebelas bulan telah menerima setoran wajib taat pajak sekitar Rp 13,7 triliun. Artinya ada kenaikan menjadi 71,9 persen pembayar pajak yang diterima oleh DJP Kanwil Jatim II.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai Capai Rp132 Triliun, Apa Sri Mulyani Puas?Penerimaan Bea Cukai Capai Rp132 Triliun, Apa Sri Mulyani Puas?Selasa 14 Nov 2017 14:28Ajeng Widyadibaca 338 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 13 November 2017 penerimaan mencapai bea dan cukai sebesar Rp132,3 triliun atau mencapai 69,9% dari target sebesar Rp189 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya

 Tidak Bayar Pajak, PHRI Minta Agen Travel Asing DiblokirTidak Bayar Pajak, PHRI Minta Agen Travel Asing DiblokirSelasa 14 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 591 kaliSemua Kategori

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera memblokir situs agen travel asing.selengkapnya

 Transformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomTransformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomSenin 13 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 483 kaliSemua Kategori

Perubahan bentuk kelembagaan Ditjen Pajak masih menjadi wacana besar di Indonesia, meskipun dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sudah mengarahkan Ditjen Pajak menjadi lemabaga yang lebih otonom.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :