Pemerintah masih menggodok rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan meyakini adanya tax amnesty bisa membantu peningkatan penerimaan pajak. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menilai beberapa keunggulan dari tax amnesty. Salah satunya, tax amnesty bisa memperluas basis pajak (tax base) untuk memperbesar penerimaan pajak.selengkapnya
Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya
Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya
Dari total sekitar dua juta wajib pajak yang terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah, ditargetkan sekitar 20%-25% di antaranya dapat melakukan pengisian surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk pajak penghasilan melalui sistem online. Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah menargetkan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh melalui e-filing pada tahun ini bisa mencapai 481.735 wajib pajak (WP)selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan peningkatan basis pajak menjadi salah satu agenda utamanya. Musababnya, basis perpajakan Tanah Air cukup jelek. Dari 127 juta jiwa potensi pajak kelas menengah, kata Ken, hanya 27 juta di antaranya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. "Masih ada selisih 100 juta orang,ekstensifikasi harus dilakukan" ujar Ken, Selasaselengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
Pemerintah tengah menyusun strategi guna mendongkrak penerimaan pajak di 2016. Agar bisa mencapai target sesuai APBN 2016 Rp 1.360,2 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerimaan pajak berpeluang mendapat tambahan dari implementasi tax amnesty (pengampunan pajak) serta revaluasi aset.selengkapnya
Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya
Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Plt Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi, secara khusus dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terkait dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, khususnya soal penerimaan pajak.selengkapnya
Minat revaluasi masih tinggi pada tahun 2015. Namun, menurut Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal pajak Mekar Satria Utama, jumlah Pajak Pengasilan (PPh) atas revaluasi yang masuk baru Rp 20,52 miliar.selengkapnya
Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penurunan pajak pada sektor infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok wacana tersebut.selengkapnya
Bank Mandiri mengembangkan channel pembayaran pajak via jaringan Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung program optimalisasi pajak. Pada tahap awal, bank yang memiliki kode emiten BMRI ini akan menempatkan 15 mesin EDC untuk pembayaran pajak di kantor-kantor pajak yang terlah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya
Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogyanya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya