Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar temu media memaparkan berbagai perkembangan proyek mulai dari pembentukan holding BUMN, pengelolaan dana repatriasi amnesti pajak ("Tax Amnesty"), program percepatan pengadaan listrik 35.000 MW hingga pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar bila ingin kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty berjalan maksimal. Bahkan sedikitnya ada tiga faktor yang bisa mengganggu kelancaran program ini.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Sensus ekonomi yang telah selesai dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata memiliki banyak kendala. Salah satunya yaitu tidak kooperatifnya para pengusaha sebagai pihak yang disensus.selengkapnya

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi menyambut baik penerapan UU Tax Amnesty oleh pemerintah pusat kepada pengusaha.selengkapnya

Kebijakan Amnesti Pajak yang telah bergulir sejak awal bulan Juli ini adalah sejarah baru bagi pengelolaan perpajakan di republik ini. Tidak sedikit pihak yang berpandangan pesimis dan sinis terhadap kebijakan ini, namun tidak sedikit pula yang mengharapkan kesuksesannya.selengkapnya

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini dana repatriasi hasil dari kebijakan amnesti pajak akan banyak masuk pada tiga bulan pertama setelah mulai berlaku efektif pada Senin (18/1).selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan akan mendorong pembangunan di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan berbagai proyek hingga ratusan triliun untuk dimasuki dana repatriasi hasil dari kebijakan tax amnesty.selengkapnya

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengajak seluruh Wajib Pajak (WP), baik itu WP Orang Pribadi, atau WP Badan yang berada di Indonesia maupun luar negeri, agar 'berdamai' dengan pemerintah.selengkapnya

Usai RUU pengampunan pajak (tax amnesty) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU, pemerintah kian gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuka kelas pajak.selengkapnya

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tertarik mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku bulan Juli ini. Namun, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan fasilitas deklarasi aset secara online bagi para pelaku UKM tersebut.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.selengkapnya

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dinilai memiliki kemampuan untuk menampung dana peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai bank persepsi. Sehingga menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemerintah tidak mempunyai alasan tidak memberikan kepercayaan kepada perbankan nasional.selengkapnya

Guna menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak, pemerintah memastikan bank Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) atau swasta nasional serta bank asing akan menjadi bank persepsi.selengkapnya

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian tahun depan bisa tumbuh 5,2 hingga 5,6 persen. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan repatriasi dana diharapkan bisa menopang pencapaian pertumbuhan tersebut.selengkapnya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan program pengampunan pajak (tax amnesty) berpotensi menurunkan porsi penanaman modal asing (PMA) dan meningkatkan investasi lokal. Penurunan tersebut terutama pada PMA yang berasal dari Singapura.selengkapnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berpotensi akan menurunkan porsi penanaman modal asing (PMA). Kepala BKPM Franky Sibarani memperkirakan, potensi penurunan PMA terbesar berasal dari Singapura. Sebab negara tersebut merupakan salah satu wilayah bebas pajak atau tax haven.selengkapnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan tim khusus untuk mempermudah layanan investasi bagi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty. Tiga pegawai eselon II akan ditugaskan sebagai account officer atau pendamping investor. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan para account officer akan memfasilitasi kebutuhan para investor yang akan merepatriasi dananya dalam investasi di sektorselengkapnya

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, butuh waktu lama bagi pemerintah untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Deputi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Muhammad Sairi Hasbullah mengatakan, meski pemerintah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) tidak akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya