Per September 2019, ETF resmi dikecualikan dari pajakPer September 2019, ETF resmi dikecualikan dari pajakKamis 29 Ags 2019 15:13Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Per September 2019, rencananya exchange traded fund (ETF) resmi masuk dalam instrumen derivatif yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Insentif yang dikenakan pada instrumen tersebut adalah penghapusan biaya transaksi (levy fee) dan pengenaan pajak final.selengkapnya

 Aturan pajak e-commerce, DDTC: Yang diperlukan upaya kepatuhan sajaAturan pajak e-commerce, DDTC: Yang diperlukan upaya kepatuhan sajaRabu 16 Jan 2019 10:47Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah sudah mengeluarkan aturan pajak atas transaksi di Sistem Elektronik (E-commerce) yang tercantum dalam PMK 210/2018.selengkapnya

 Pemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaPemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaKamis 6 Sep 2018 15:23Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Pemerintah hari ini melakukan kebijakan dalam rangka pengendalian defisit neraca transaksi berjalan. Di mana perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia.selengkapnya

 Kantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineKantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineJumat 31 Ags 2018 15:19Ridha Anantidibaca 969 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mulai memelototi transaksi belanja online. Nanti, kantor pajak akan mengedarkan kartu digital untuk transaksi belanja online.selengkapnya

 Aplikasi Klik46, Permudah Transaksi Perpajakan Pelaku UMKMAplikasi Klik46, Permudah Transaksi Perpajakan Pelaku UMKMJumat 3 Ags 2018 11:29Ridha Anantidibaca 1154 kaliSemua Kategori

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin dimudahkan dalam urusan transaksi perpajakan. Salah satunya dilakukan oleh pengembang aplikasi Klik46.selengkapnya

 Jual Beli di Medsos Mau Kena Pajak, Apa Kata Pebisnis Mainan?Jual Beli di Medsos Mau Kena Pajak, Apa Kata Pebisnis Mainan?Senin 26 Feb 2018 09:44Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak berniat menarik pajak dari transaksi jual beli lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram, selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce. Rencana ini pun menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari kolektor sekaligus pebisnis mainan.selengkapnya

 Threshold Rp 1 miliar untuk kewajiban data kartu kredit masih dirundingkanThreshold Rp 1 miliar untuk kewajiban data kartu kredit masih dirundingkanRabu 14 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mewajibkan perbankan untuk memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing kepada otoritas pajak.selengkapnya

 Tagihan Kartu Kredit Lampaui Penghasilan, Indikasi SPT Pajak Tak BenarTagihan Kartu Kredit Lampaui Penghasilan, Indikasi SPT Pajak Tak BenarKamis 8 Feb 2018 13:19Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Perbankan atau penyelenggara kartu kredit bakal wajib melaporkan transaksi untuk kartu kredit dengan tagihan di atas Rp 1 miliar setahun ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menilai, laporan tersebut dapat menjadi data pembanding untuk intensifikasi pajak.selengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi DilihatPajak Intip Kartu Kredit, Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi DilihatSelasa 6 Feb 2018 13:05Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta perbankan memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing. Ini dilakukan untuk mengecek kepatuhan pajak para nasabah kartu kredit.selengkapnya

 Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineRabu 13 Des 2017 13:52Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

 Pemerintah pastikan pajak e-commerce tak merugikanPemerintah pastikan pajak e-commerce tak merugikanKamis 7 Des 2017 13:07Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP) dan lebih adil baik bagi para pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

 GPN tekan pegawai pajak nakal manipulasi data transaksi WPGPN tekan pegawai pajak nakal manipulasi data transaksi WPSenin 4 Des 2017 15:22Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik adanya Nasional Payment Gateway (NPG) atau Gerbang Pembangunan Nasional (GPN), guna meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran. Sehingga nantinya seluruh pembayaran transaksi yang dilakukan di Indonesia akan jauh lebih efisien.selengkapnya

 TAX AMNESTY DIHAMBAT: Menkeu Jamin Tak Ada Penyelidikan WP Oleh Otoritas SingapuraTAX AMNESTY DIHAMBAT: Menkeu Jamin Tak Ada Penyelidikan WP Oleh Otoritas SingapuraAhad 18 Sep 2016 10:42Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia menjamin tidak akan ada penyelidikan atas adanya dugaan transaksi mencurigakan dari otoritas berwenang di Singapura kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi nasabah bank-bank Negeri Singa tersebut apabila mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Persepsi Investor Positif, Aliran Dana Akan BerkelanjutanAMNESTI PAJAK: Persepsi Investor Positif, Aliran Dana Akan BerkelanjutanSabtu 13 Ags 2016 09:34Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia melaporkan terjadinya surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat seiring persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global.selengkapnya

 Ini Penjelasan DJP agar Masyarakat tak Khawatir Kartu Kredit DiintipIni Penjelasan DJP agar Masyarakat tak Khawatir Kartu Kredit DiintipJumat 3 Jun 2016 20:14Administratordibaca 1309 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengawasan transaksi kartu kredit nasabah. Sayangnya, kebijakan ini justru membuat banyak nasabah menutup akunnya lantaran takut transaksinya diketahui pemerintah. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari meminta agar para nasabah tidak perlu takut untuk melakukan transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Dirjen Pajak Duga Nasabah Tutup Kartu Kredit untuk Hindari PajakDirjen Pajak Duga Nasabah Tutup Kartu Kredit untuk Hindari PajakSabtu 21 Mei 2016 15:31Administratordibaca 1578 kaliSemua Kategori

Aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menimbulkan keresahan bagi perbankan maupun nasabah. Dampaknya, konsumen banyak yang menutup kartu kredit dan berkurangnya transaksi harian pengguna. Menanggapi ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menduga nasabah sengaja menutup kartu kreditnya guna menghindariselengkapnya

 Diwajibkan Lapor ke Ditjen Pajak, Transaksi Harian Kartu Kredit TurunDiwajibkan Lapor ke Ditjen Pajak, Transaksi Harian Kartu Kredit TurunSelasa 17 Mei 2016 18:39Administratordibaca 1008 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menyatakan jumlah transaksi harian pengguna kartu kredit menurun, bahkan ada yang melakukan penutupan setelah Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat data dan transaksi kartu kredit perbankan. ‎"Mutasi harian kami dari Rp 147 miliar per hari, langsung turun ke Rp 120 miliar," kata Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja, Jakarta, Selasa (17/5/2016).selengkapnya

 Posisi KPK dalam UU Pengampunan PajakPosisi KPK dalam UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 13:40Administratordibaca 1452 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, lembaganya belum menerima resmi draft Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak. "KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dalam posisi menyetujui dan menolak RUU. Fungsi KPK meningkatkan kesejahteraan rakyat, kalau upaya pemerintah dan DPR bertujuan kesejahteraan rakyat, KPK tidak bisa menolak dan harus kami dukung,"selengkapnya

 Disoroti Trump, Sri Mulyani Kekeuh Tarik Pajak Netflix hingga SpotifyDisoroti Trump, Sri Mulyani Kekeuh Tarik Pajak Netflix hingga SpotifyKamis 18 Jun 2020 14:45Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Netflix hingga Spotify serta beberapa layanan digital lainnya.selengkapnya

 Kemenkeu Kaji Reverse Tobin Tax, Insentif bagi Investor AsingKemenkeu Kaji Reverse Tobin Tax, Insentif bagi Investor AsingJumat 25 Jan 2019 14:11Ridha Anantidibaca 829 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku tengah mengkaji kebijakan insentif pajak untuk aliran modal asing yang disimpan di pasar keuangan Indonesia dalam waktu panjang atau dikenal dengan istilah Reverse Tobin Tax.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :