Reksa Dana Kembali BergairahReksa Dana Kembali BergairahRabu 3 Ags 2016 15:36Administratordibaca 1390 kaliSemua Kategori

Kinerja reksa dana saham kembali kinclong seiring dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terdongkrak bergulirnya amnesti pajak dan aliran dana keemerging market akibat Brexit. Berdasarkan data Infovesta Utama, kinerja reksa dana saham yang dicerminkan lewat Infovesta Equity Fund Index mencapai 3,86% sepanjang Juli 2016. Kinerja tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Juselengkapnya

 BRI Bidik Penghimpunan Dana Repatriasi Hasil Pengampunan PajakBRI Bidik Penghimpunan Dana Repatriasi Hasil Pengampunan PajakSelasa 26 Jul 2016 21:28Administratordibaca 969 kaliSemua Kategori

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. membidik penghimpunan dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dimanfaatkan pelaku bisnis asal Sulawesi Selatan untuk ditempatkan pada sejumlah produk inevstasi perseroan.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Sang Pendongkrak?Pengampunan Pajak Sang Pendongkrak?Rabu 18 Mei 2016 15:04Administratordibaca 890 kaliSemua Kategori

Penjualan properti residensial sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pelemahan yang disinyalir akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kalangan pengembang cukup terpukul, tetapi mereka masih mencoba tetap optimistis bahwa tahun ini akan terjadi pemulihan. Akankah realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi jalan keluar?selengkapnya

 Traveloka & Pemerintah Sediakan Layanan Bayar Pajak PBBTraveloka & Pemerintah Sediakan Layanan Bayar Pajak PBBSenin 9 Sep 2019 15:16Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi masyarakat yang memiliki bangunan yang masuk dalam objek pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Google Tak Akan Dapat Keringanan PajakDitjen Pajak: Google Tak Akan Dapat Keringanan PajakSelasa 20 Sep 2016 17:30Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Pemerintah tetap akan memaksa perusahaan teknologi Google untuk membayar pajak di Indonesia. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan keringanan pada perusahaan raksasa tersebut.selengkapnya

 APBN-P 2016 Diutak-atik, Ekonom: Jangan Pangkas Anggaran PendidikanAPBN-P 2016 Diutak-atik, Ekonom: Jangan Pangkas Anggaran PendidikanJumat 5 Ags 2016 13:48Administratordibaca 1038 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gunadarma Beny Susanti mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran pendidikan walaupun Undang-undang APBN-Perubahan tahun 2016 akan direvisi. Wanita yang akrab dipanggil Susanti itu menyatakan pemerintah harus berhati-hati jika ingin melakukan pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 untuk sektor pendidikan dan kebudayaan agar tidak meselengkapnya

 Peminat Amnesti Pajak Diklaim MembludakPeminat Amnesti Pajak Diklaim MembludakSelasa 19 Jul 2016 18:28Administratordibaca 1145 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengklaim banyak wajib pajak yang telah mencari informasi di berbagai kantor wilayah maupun pelayanan pajak dan tertarik untuk mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

 DJP Klaim Banyak WP Tertarik Ikut AmnestiDJP Klaim Banyak WP Tertarik Ikut AmnestiSelasa 19 Jul 2016 16:39Administratordibaca 574 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengklaim banyak wajib pajak yang telah mencari informasi di berbagai kantor wilayah maupun pelayanan pajak dan tertarik untuk mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

 PERTAMA KALINYA, BEA CUKAI YOGYAKARTA BERIKAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT MANDIRIPERTAMA KALINYA, BEA CUKAI YOGYAKARTA BERIKAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT MANDIRIJumat 3 Jul 2020 10:51Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Hengky Aritonang, secara langsung memberikan surat keputusan pemberian fasilitas kawasan berikat mandiri kepada Danu Radityo selalu General Manager PT Udaka Indonesia, Selasa (30/06) di aula Bea Cukai Yogyakarta.selengkapnya

 Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 2018, Pendapatan Pajak Pemkot Tangsel Lebihi Target 9,73%2018, Pendapatan Pajak Pemkot Tangsel Lebihi Target 9,73%Kamis 10 Jan 2019 16:20Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Dadang Sofyan mengatakan, penerimaan pajak daerah 2018 melebihi target, mencapai angka Rp1,296 triliun lebih.selengkapnya

 Insentif Tax Holiday Mulai Menarik InvestorInsentif Tax Holiday Mulai Menarik InvestorSenin 16 Apr 2018 11:43Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meluncurkan sistem pelaporan elektronik melalui portal DJP Online. Layanan ini untuk mendukung dan mempermudah pelaporan pajak anak usaha korporasi global. Pelaporan perpajakan anak usaha korporasi global ini untuk mencegah praktik transfer pricing.selengkapnya

 Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Rabu 14 Okt 2020 15:27Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Rabu 14 Okt 2020 15:17Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 BP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalBP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalSenin 4 Des 2017 11:19Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengawali gerakan transaksi nontunai (e-money), termasuk di lingkungan internal organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.selengkapnya

 Ini kata pengamat pajak soal tax ratio 2020Ini kata pengamat pajak soal tax ratio 2020Kamis 23 Jan 2020 11:28Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan tax ratio berada di level 11,6% pada tahun ini. Pengamat pajak menilai angka tersebut terlalu optimistis lantaran penerimaan pajak di tahun ini masih banyak kendala mengingat tahun lalu realisasinya hanya mampu tumbuh 1,4% year on year (yoy).selengkapnya

 DDTC ramal potensi shortfall penerimaan pajak hingga Rp 259 triliunDDTC ramal potensi shortfall penerimaan pajak hingga Rp 259 triliunRabu 20 Nov 2019 14:08Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober masih jauh dari target akhir tahun. Sehingga potensi shortfall pajak kemungkinan bakal terguling lebih jauh dari proyeksi pemerintah sebelumnya sebesar Rp 140 triliun.selengkapnya

 Insentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiInsentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiKamis 5 Sep 2019 14:21Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis.selengkapnya

 Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Akan DiperketatPengawasan Cukai Hasil Tembakau Akan DiperketatRabu 8 Ags 2018 10:38Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan baru mengenai pengawasan terhadap lalu lintas barang kena cukai (BKC) produk hasil tembakau.selengkapnya

 Selain UU Kepabeanan, UU Cukai Juga Masuk Radar RevisiSelain UU Kepabeanan, UU Cukai Juga Masuk Radar RevisiRabu 14 Feb 2018 14:50Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Selain revisi UU Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga tengah membahas secara intens mengenai perubahan UU Cukai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :