BP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalBP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalSenin 4 Des 2017 11:19Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengawali gerakan transaksi nontunai (e-money), termasuk di lingkungan internal organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak Was-was Banyak Meterai Palsu BeredarDitjen Pajak Was-was Banyak Meterai Palsu BeredarRabu 29 Nov 2017 10:23Ridha Anantidibaca 985 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi Bea Meterai yang sebagai bagian dari upaya memerangi peredaran meterai ilegal termasuk bekas pakai dan palsu.selengkapnya

 Intip Belanja WNI, Ditjen Pajak: Kita Dapat Laporan Negara LainIntip Belanja WNI, Ditjen Pajak: Kita Dapat Laporan Negara LainSelasa 28 Nov 2017 10:57Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah sering mendapatkan laporan dari berbagai negara tentang aktivitas ekonomi Warga Negara Indonesia (WNI). Termasuk soal belanja barang mewah.selengkapnya

 Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersRabu 22 Nov 2017 11:21Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

 Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakSelasa 21 Nov 2017 09:34Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Sektor setoran pajak besar diminta dinamisasiSektor setoran pajak besar diminta dinamisasiRabu 15 Nov 2017 09:14Ajeng Widyadibaca 486 kaliSemua Kategori

Sebagai salah satu langkah mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan dinamisasi penerimaan. Proses dinamisasi ini termasuk dalam salah satu rangkaian dari langkah extra effort, yakni pengawasan.selengkapnya

 Program pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafProgram pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafSenin 13 Nov 2017 09:13Ajeng Widyadibaca 656 kaliSemua Kategori

Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.selengkapnya

 Demi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan TerakhirDemi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan TerakhirKamis 9 Nov 2017 13:14Ajeng Widyadibaca 602 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp858,04 triliun atau 66,85 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.283,50 triliun.selengkapnya

 Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanRabu 27 Sep 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 1026 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 779 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoISelasa 30 Mei 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 594 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

 Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISenin 20 Mar 2017 12:12Ajeng Widyadibaca 1120 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

 Tanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahTanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahKamis 2 Feb 2017 13:18Ajeng Widyadibaca 784 kaliSemua Kategori

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus menggodok skema atau mekanisme pengenaan pajak progresif atas tanah menganggur atau tidak produktif. Kebijakan tersebut masuk dalam Kebijakan Ekonomi Berkeadilan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia, termasuk memberantas para spekulan tanah.selengkapnya

 Singgung Soal Gaji, Pegawai Pajak Ini Curhat ke Sri MulyaniSinggung Soal Gaji, Pegawai Pajak Ini Curhat ke Sri MulyaniSelasa 29 Nov 2016 09:15Ajeng Widyadibaca 1307 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Senin (28/11). Raker itu juga membahas isu-isu aktual, termasuk persoalan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Chatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiChatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiKamis 17 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 1480 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan ekonomi saat ini sulit diharapkan dari aktivitas ekposr dan impor karena perdagangan internasional masih lemah. Banyak negara harus mengandalkan ekonomi di dalam negeri untuk tumbuh, termasuk Indonesia. Jadi, pemerintah disarankan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendorong permintaan domestik.selengkapnya

 Risiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpRisiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpSelasa 15 Nov 2016 13:16Ajeng Widyadibaca 578 kaliSemua Kategori

Kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) diprediksi akan membawa era baru bagi perekonomian negara tersebut. Sejumlah ekonom memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga dan inflasi. Namun, perubahan tiga indikator makroekonomi itu berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, termasuk perang perdagangan internasional.selengkapnya

 Ditjen Pajak Terus Sosialisasikan Tax AmnestiDitjen Pajak Terus Sosialisasikan Tax AmnestiSelasa 15 Nov 2016 11:48Ajeng Widyadibaca 724 kaliSemua Kategori

Kendati begitu, Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menuturkan, sampai detik ini memang harus dilakukan sosialisasi lebih bersegmen lagi termasuk untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).selengkapnya

 Pemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommercePemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommerceSenin 7 Nov 2016 11:00Ajeng Widyadibaca 607 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan perusahaan berbasis digital (e-commerce), termasuk perusahaan raksasa seperti Google dan Facebook, harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Ada Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 RibuAda Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 RibuJumat 28 Okt 2016 15:32Administratordibaca 857 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, keikutsertaan amnesti pajak dari pelaku usaha sektor energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan belum optimal.selengkapnya

 Toko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakToko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakSelasa 25 Okt 2016 08:53Administratordibaca 744 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meluncurkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup menambah pemasukan kas negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :