RUU Tax Amnesty Diminta Bisa Akomodasi Insentif UMKMRUU Tax Amnesty Diminta Bisa Akomodasi Insentif UMKMKamis 21 Apr 2016 18:23Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

DPD RI mendukung usulan adanya Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). DPD RI melihat ada beberapa catatan yang perlu disikapi oleh pemerintah dan DPR RI. Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan secara substansial RUU tax amnesty belum mengatur insentif tarif yang lebih rendah di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).selengkapnya

 Luhut Kejar Pengemplang Pajak Ribuan TriliunLuhut Kejar Pengemplang Pajak Ribuan TriliunRabu 16 Mar 2016 08:46Administratordibaca 1214 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kegeramannya atas masih maraknya pengemplangan pajak. Selama delapan bulan ini, Kementerian Polhukam telah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan menemukan adanya beberapa oknum yang belum membayar pajak dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :


tax amnesty (3) amnesty (3) berita pajak (2) ribuan triliun (2) berita (2) insentif (2) adanya (2) ribuan (2) ruu tax amnesty diminta (1) tax amnesty diminta bisa (1) amnesty diminta bisa akomodasi (1) diminta bisa akomodasi insentif (1) bisa akomodasi insentif umkm (1) akomodasi insentif umkm dpd (1) umkm dpd ri mendukung (1) dpd ri mendukung usulan (1) ri mendukung usulan adanya (1) mendukung usulan adanya undang-undang (1) usulan adanya undang-undang uu (1) adanya undang-undang uu pengampunan (1) undang-undang uu pengampunan pajak (1) uu pengampunan pajak tax (1) pengampunan pajak tax amnesty (1) pajak tax amnesty dpd (1) amnesty dpd ri melihat (1) ri melihat ada beberapa (1) melihat ada beberapa catatan (1) ada beberapa catatan yang (1) beberapa catatan yang perlu (1) catatan yang perlu disikapi (1) yang perlu disikapi oleh (1) perlu disikapi oleh pemerintah (1) disikapi oleh pemerintah dan (1) oleh pemerintah dan dpr (1) pemerintah dan dpr ri (1) iv dpd ajiep padindang (1) dpd ajiep padindang mengatakan (1) ajiep padindang mengatakan secara (1) padindang mengatakan secara substansial (1) mengatakan secara substansial ruu (1) secara substansial ruu tax (1) substansial ruu tax amnesty (1) ruu tax amnesty belum (1) tax amnesty belum mengatur (1) amnesty belum mengatur insentif (1) belum mengatur insentif tarif (1) mengatur insentif tarif yang (1) insentif tarif yang lebih (1) tarif yang lebih rendah (1) lebih rendah di sektor (1) rendah di sektor usaha (1) di sektor usaha mikro (1)