Tax Amnesty Jaring Ribuan Wajib PajakTax Amnesty Jaring Ribuan Wajib PajakJumat 9 Sep 2016 10:32Administratordibaca 794 kaliSemua Kategori

Memasuki bulan terakhir program Tax Amesty dengan tarif tebusan terendah, Direktorat Jenderal Pajak mencatat Surat Pernyataan Harta (SPH) yang diterima mencapai 1.889 per hari. Jumlah tersebut naik dibanding Juli dan Agustus, yang masing-masing hanya mencapai 25 dan 705 SPH per hari.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan Memasuki Era Pertukaran Informasi PajakPemerintah Siapkan Aturan Memasuki Era Pertukaran Informasi PajakSelasa 6 Sep 2016 16:47Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sistem perbankan Indonesia belum mendukung sepenuhnya pertukaran informasi secara otomatis. Automatic Exchange of Information (AEOI) ini terutama terkait keterbukaan informasi perbankan dan pajak.selengkapnya

 Konglomerat Minta Pengampunan PajakKonglomerat Minta Pengampunan PajakSabtu 3 Sep 2016 19:51Administratordibaca 700 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) nampaknya mulai memasuki babak baru. Tak cuma pengusaha kecil dan menengah yang ikut program pengampunan pajak tapi para taipan mulai berani menunjukkan diri. Datang terang-terangan, bos Grup Lippo James Riady ikut program pengampunan pajak tahap pertama ini.selengkapnya

 Tax Amnesty Diserbu, Uang Tebusan Dekati Rp 200 MTax Amnesty Diserbu, Uang Tebusan Dekati Rp 200 MSenin 8 Ags 2016 19:49Administratordibaca 988 kaliSemua Kategori

Memasuki pekan kedua Agustus 2016, jumlah uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty mencapai Rp 198,63 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp 8,37 miliar dibandingkan posisi akhir Juli 2016 yang mencapai Rp 85,13 miliar.selengkapnya

 Tebusan Amnesti Pajak Rp 84,3 Miliar Dinilai Kurang MaksimalTebusan Amnesti Pajak Rp 84,3 Miliar Dinilai Kurang MaksimalSenin 1 Ags 2016 08:21Administratordibaca 698 kaliSemua Kategori

Memasuki akhir pekan kedua Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima dana dari amnesti pajak sebesar Rp 3,75 triliun. Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga mengatakan jumlah tersebut didapat dari 340 wajib pajak yang telah melapor dan terdiri dari wajib pajak yang ada di dalam dan luar negeri.selengkapnya

 34 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty34 Wajib Pajak Ikut Tax AmnestySabtu 23 Jul 2016 10:58Administratordibaca 1443 kaliSemua Kategori

Memasuki hari kelima pelaksanaan program Pengampunan Pajak atau tax amnesty‎, sejumlah wajib pajak mulai melakukan pembayaran tebusan pajak.selengkapnya

 20 Wajib Pajak Ikuti Amnesti, Pemerintah Kantongi Rp 6 Miliar20 Wajib Pajak Ikuti Amnesti, Pemerintah Kantongi Rp 6 MiliarSabtu 23 Jul 2016 09:12Administratordibaca 805 kaliSemua Kategori

Memasuki akhir pekan pertama pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah telah mendapatkan wajib pajak yang melakukan deklarasi aset hampir mencapai Rp 400 miliar.selengkapnya

 Dalam Tiga Hari Pemerintah Berhasil Kumpulkan Uang Tebusan Amnesti Pajak Rp 2 MiliarDalam Tiga Hari Pemerintah Berhasil Kumpulkan Uang Tebusan Amnesti Pajak Rp 2 MiliarJumat 22 Jul 2016 08:45Administratordibaca 1019 kaliSemua Kategori

Memasuki pekan pertama pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty‎ mulai terasa. Hingga hari ketiga, Rabu (20/7), Direktorat Jenderal Pajak telah mendapatkan Rp 100 miliar dari wajib pajak yang telah melaporkan pernyataan hartanya.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Nantikan Tax Amnesty untuk InvestasiPengemplang Pajak Nantikan Tax Amnesty untuk InvestasiRabu 22 Jun 2016 08:43Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

RUU Tax Amnesty kini mulai memasuki pembahasan final. Apabila tidak ada hambatan yang berarti, ditargetkan aktif bulan ini RUU tersebut akan diketok palu. Ternyata, RUU Tax Amnesty ini sangat dinantikan oleh para pengemplang pajak. Bahkan, menurut Kapolri Badrodin Haiti, saat ini banyak para pengusaha di Indonesia yang menunda untuk berinvestasi karena menunggu kepastian dari pemerintah terkaitselengkapnya

 Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 11:51Administratordibaca 1583 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

 Kantor Google di Paris Digerebek Terkait PajakKantor Google di Paris Digerebek Terkait PajakRabu 25 Mei 2016 13:42Administratordibaca 945 kaliSemua Kategori

Para pejabat keuangan Prancis menggerebek kantor raksasa internet Google di Paris sebagai bagian dari penyelidikan penggelapan pajak. Laporan-laporan menyebutkan sekitar 100 petugas pajak memasuki kantor Google di pusat kota Paris, Selasa 24 Mei. Kepolisian mengukuhkan penggerebekan tersebut namun Google sejauh ini belum memberikan komentar.selengkapnya

 Amankan Tax Amnesty, Menteri Keuangan Rombak Pejabat PajakAmankan Tax Amnesty, Menteri Keuangan Rombak Pejabat PajakSabtu 21 Mei 2016 15:25Administratordibaca 1295 kaliSemua Kategori

Memasuki babak akhir pembahasan Rancangan Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merombak jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Bambang berharap pejabat-pejabat di pos barunya terampil membujuk wajib pajak mengikuti tax amnesty itu untuk menempatkan dananya di dalam negeri.selengkapnya

 Kaya tidak Apa-Apa Asal Bayar Pajak yang BenarKaya tidak Apa-Apa Asal Bayar Pajak yang BenarSenin 15 Feb 2016 12:36Administratordibaca 1600 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki lampu kuning. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama yakni adanya perbedaan fasilitas antara masyarakat kaya dan miskin. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyampaikan kesenjangan terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi yangselengkapnya

 Mulai 2017, Wajib Pajak Tak Bisa Sembunyikan Harta di Luar NegeriMulai 2017, Wajib Pajak Tak Bisa Sembunyikan Harta di Luar NegeriKamis 11 Feb 2016 09:25Administratordibaca 8521 kaliSemua Kategori

Dunia akan memasuki era baru transparansi dalam beberapa tahun mendatang. Masing-masing negara nantinya akan mulai memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis. Tak terkecuali Indonesia.selengkapnya

 Ingat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikIngat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:30Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Para pengusaha kena pajak mohon diperhatikan. Terhitung mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikMulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 E-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakE-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakKamis 1 Okt 2020 14:04Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Penerapan e-faktur 3.0 akan dilaksanakan mulai Kamis (1/10/2020). Pengusaha kena pajak (PKP) diminta untuk segera bermigrasi ke aplikasi yang baru karena format e-faktur sebelumnya akan segera ditutup.selengkapnya

 5 Insentif Pajak Makin Panjang hingga Akhir 2020 dan Meluas5 Insentif Pajak Makin Panjang hingga Akhir 2020 dan MeluasSenin 20 Jul 2020 14:07Ridha Anantidibaca 1102 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020, dari sebelumnya yang direncanakan hanya sampai September 2020. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020.selengkapnya

 Kurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKamis 2 Jul 2020 10:42Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Begini aturan pemusatan pajak pertambahan nilaiBegini aturan pemusatan pajak pertambahan nilaiRabu 1 Jul 2020 15:15Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Pengusaha kena pajak yang memiliki lebih dari satu tempat pajak pertambahan nilai terutang dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :