Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Kurma dan Minyak Zaitun Asal PalestinaPemerintah Bebaskan Bea Masuk Kurma dan Minyak Zaitun Asal PalestinaKamis 21 Feb 2019 10:21Ridha Anantidibaca 1154 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberlakukan tarif preferensi berupa penghapusan bea masuk bagi sejumlah komoditas dagang dari Palestina.selengkapnya

 Ditjen Pajak yakin lolos penilaian AEoIDitjen Pajak yakin lolos penilaian AEoISenin 18 Des 2017 10:16Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis Indonesia bisa mengikuti program pertukaran data informasi keuangan untuk perpajakan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai pertengahan 2018. Berbagai kebijakan pemerintah diyakini bisa jadi bekal memenuhi syarat-syarat AEoI.selengkapnya

 Ditjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintahDitjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintahSelasa 4 Feb 2020 09:25Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.selengkapnya

 Surat Tagihan Pajak 137 WP Di Panama Paper Sudah TerbitSurat Tagihan Pajak 137 WP Di Panama Paper Sudah TerbitKamis 12 Mei 2016 19:53Administratordibaca 1635 kaliSemua Kategori

Terhadap 137 wajib pajak Indonesia yang tercantum dalam data Panama Papers sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (SKP/STP). Kendati demikian, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan terbitnya SKP/STP itu masih akan ditelusuri dan diidentifikasi lebih lanjut. Pasalnya, ada kemungkinan SKP/STP tersebut tidak berhubungan dengan data Panama Papers.selengkapnya

 WNA yang tinggal lebih dari 6 bulan di Indonesia bakal dikenakan pajak penghasilanWNA yang tinggal lebih dari 6 bulan di Indonesia bakal dikenakan pajak penghasilanKamis 8 Okt 2020 13:53Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Pengumuman bagi Warga Negara Asing (WNA), ke depan pemerintah akan menarik pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang didapat dari Indonesia.selengkapnya

 E-Filling Eror, Denda Keterlambatan SPT DibebaskanE-Filling Eror, Denda Keterlambatan SPT DibebaskanRabu 27 Nov 2019 14:19Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Pemerintah membebaskan sanksi administrasi bagi wajib pajak (WP) yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2019.selengkapnya

 Pemerintah Tak Mau Gegabah Soal Pajak OTTPemerintah Tak Mau Gegabah Soal Pajak OTTJumat 4 Nov 2016 17:50Administratordibaca 1076 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini tengah menggodok mekanisme perpajakan bagi layanan Over The Top/OTT yang selama ini dianggap bebas berbisnis di Indonesia.selengkapnya

 Kenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiKenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiSenin 28 Okt 2019 10:06Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau diproyeksi akan mendorong aksi borong pita cukai yang biasanya terjadi pada akhir tahun.selengkapnya

 137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020Selasa 4 Feb 2020 13:41Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Sebanyak 137 negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) berkomitmen untuk meneruskan pembahasan mengenai pengenaan pajak atas transaksi digital..selengkapnya

 Perjakbi Sambut Baik Pengguna Virtual Office Jadi PKPPerjakbi Sambut Baik Pengguna Virtual Office Jadi PKPSenin 9 Apr 2018 09:39Ridha Anantidibaca 1136 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) Anggawira menyambut baik kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atas diperbolehkannya perusahaan pengguna virtual office menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini merupakan suatu oasis bagi para startup ataupun pengusaha di Indonesia demi kemajuan perekonomian.selengkapnya

 Jalin Kerjasama Dengan BI, DJP Kalbar Terapkan Sistem ElektronifikasiJalin Kerjasama Dengan BI, DJP Kalbar Terapkan Sistem ElektronifikasiSabtu 13 Feb 2016 09:26Administratordibaca 1927 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kalbar jalin kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar bertempat di Aula Kantor perwakilan Bank Indonesia Kalbar. Hal tersebut sebagai bentuk kerjasama Kanwil DJP Kalbar dalam mensosialisasikan e-filing dan e-biling kepada perbankan di Wilayah Kalbar.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Badan Penerimaan Pajak Agar DibentukPENGAMPUNAN PAJAK: Badan Penerimaan Pajak Agar DibentukSenin 2 Mei 2016 16:37Administratordibaca 972 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta meletakkan Pengampunan Pajak sebagai bagian dari reformasi pajak yakni dengan adanya transformasi otoritas pajak dan pemetaan potensi pajak di masa mendatang. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan Pengampunan Pajak harus diletakkan dalam konteks reformasi perpajakan secara menyeluruh. Di antaranya adanlah revisi UU Perpajakan danselengkapnya

 Apindo sarankan agar insentif pajak disinkronisasi dengan kebijakan K/LApindo sarankan agar insentif pajak disinkronisasi dengan kebijakan K/LSelasa 10 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Butuh kurang dari dua tahun lagi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian bisa diundangkan.selengkapnya

 Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Senin 13 Sep 2021 11:30Ridha Anantidibaca 2783 kaliSemua Kategori

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

 Margin Emiten Bisa TerkerekMargin Emiten Bisa TerkerekSenin 15 Ags 2016 11:36Administratordibaca 1230 kaliSemua Kategori

Sejumlah emiten memprediksi tingkat margin penjualan akan mengalami kenaikan menyusul pemotongan pajak penghasilan atas penjualan properti sebesar 50%.selengkapnya

 Ide Blokir Google, Pemerintah Jangan Konfrontatif tapi TegasIde Blokir Google, Pemerintah Jangan Konfrontatif tapi TegasSelasa 20 Sep 2016 20:21Administratordibaca 537 kaliSemua Kategori

Reaksi masyarakat muncul, setelah Google dikabarkan berupaya menghindari pajak yang berlaku di Indonesia.selengkapnya

 E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiE-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiSelasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 575 kaliSemua Kategori

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.selengkapnya

 Cari Solusi Soal Pajak E-Commerce, Sri Mulyani `Ngadu` ke WCOCari Solusi Soal Pajak E-Commerce, Sri Mulyani `Ngadu` ke WCOSenin 15 Jul 2019 11:32Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberi rekomendasi kepada World Customs Forum Organization (WCO) untuk membentuk kelompok penelitian bersama terkait barang-barang digital lintas batas.selengkapnya

 Jokowi Yakin Pengampunan Pajak Dorong Pembangunan InfrastrukturJokowi Yakin Pengampunan Pajak Dorong Pembangunan InfrastrukturSelasa 5 Jul 2016 08:29Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meyakini program pengampunan pajak dapat bermanfaat bagi rakyat. Kata Jokowi, pengampunan pajak akan mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia.selengkapnya

 Kemenkeu Masih Buka Banyak Peluang Insentif PajakKemenkeu Masih Buka Banyak Peluang Insentif PajakJumat 18 Mei 2018 09:09Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Setelah skema tax allowance dan tax holiday, pemerintah mengklaim tidak akan menutup kemungkinan untuk menelurkan desain-desain skema insentif yang lainnya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :