Pemerintah Janjikan Perbaikan Kualitas Pelayanan di Kawasan BerikatPemerintah Janjikan Perbaikan Kualitas Pelayanan di Kawasan BerikatSelasa 19 Feb 2019 09:54Ridha Anantidibaca 215 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan di dalam kawasan berikat dan kemudahan impor bertujuan ekspor untuk meningkatkan performa ekspor nasional.selengkapnya

 Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Inkindo Gelar SosialisasiTingkatkan Kepatuhan Pajak, Inkindo Gelar SosialisasiJumat 15 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 1014 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemahaman para wajib pajak, DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan pelatihan perpajakan bagi anggotanya. Diharapkan dengan sosialisasi ini, tingkat kepatuhan anggota Inkindo makin tinggi. Di samping meminimalisir kesalahan administrasi saat pengisian pajak.selengkapnya

 Pemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraPemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraSelasa 13 Nov 2018 10:15Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Demi menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), pemerintah tengah merancang kebijakan terbaru yakni insentif pajak untuk mendorong industri jasa angkutan udara nasional.selengkapnya

 DPR Nilai Simplifikasi Tarif Cukai Tembakau Rugikan MasyarakatDPR Nilai Simplifikasi Tarif Cukai Tembakau Rugikan MasyarakatJumat 26 Okt 2018 13:51Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI, Firman Soebagyo menilai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 yang mengatur di dalamnya penyederhanaan tarif cukai tembakau (simplifikasi tarif cukai) akan merugikan masyarakat Indonesia. Pasalnya, jutaan buruh linting kretek sangat tergantung hidupnya dari industri nasional hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Pengusaha Rela Diperiksa Pajaknya, Tapi...Pengusaha Rela Diperiksa Pajaknya, Tapi...Senin 24 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku tidak anti dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak nasional.selengkapnya

 Dana Pajak Rokok Bisa Talangi Defisit BPJS KesehatanDana Pajak Rokok Bisa Talangi Defisit BPJS KesehatanRabu 19 Sep 2018 14:39Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Dana pajak rokok resmi bisa digunakan untuk menalangi defisit penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam hal ini defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.selengkapnya

 Rencana Penggunaan Pajak Rokok untuk Tambal Defisit JKN Belum FinalRencana Penggunaan Pajak Rokok untuk Tambal Defisit JKN Belum FinalSelasa 14 Ags 2018 11:07Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan bahwa mekanisme penggunaan pajak rokok untuk menambal defisit penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum final.selengkapnya

 Untuk Dongkrak Devisa, Tarif Tinggi Akan Ganti Pajak Mewah Kapal YachtUntuk Dongkrak Devisa, Tarif Tinggi Akan Ganti Pajak Mewah Kapal YachtSelasa 24 Jul 2018 13:54Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

(PPnBM) untuk kapal cepat yacht sebesar 75 persen. Sebaliknya, untuk menambah devisa negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkaji penetapan tarif tinggi di tempat wisata nasional.selengkapnya

 Perayaan Hari Pajak, Sri Mulyani ingatkan pegawai untuk teruskan reformasi pajakPerayaan Hari Pajak, Sri Mulyani ingatkan pegawai untuk teruskan reformasi pajakSenin 16 Jul 2018 10:22Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merayakan peringatan Hari Pajak Nasional yang jatuh pada Sabtu (14/7) di kantor Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.selengkapnya

 Cukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasCukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasRabu 11 Jul 2018 10:06Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkap dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) minimal 50% untuk menunjang kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Mekanismenya tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.selengkapnya

 Potensi pajak hilang capai Rp 10 triliun dari tambang tanpa izinPotensi pajak hilang capai Rp 10 triliun dari tambang tanpa izinRabu 2 Mei 2018 16:11Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Komite Ekonomi Industri Nasional berencana menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau Peti. Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menyambut baik rencana itu.selengkapnya

 Hampir Rp8 Triliun Telkomsel Bayar Pajak untuk NegaraHampir Rp8 Triliun Telkomsel Bayar Pajak untuk NegaraSenin 4 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 1043 kaliSemua Kategori

Sebagai anak usaha dari BUMN Telkom, Telkomsel pun turut memberikan kontribusia yang besar pada Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP). Tahun ini saja, meski belum berakhir, Telkomsel telah memberikan pajak ke negara hampir Rp8 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenSri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenKamis 29 Des 2016 15:52Ajeng Widyadibaca 736 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak penghasilan (Pph) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di Pulau Jawa tertinggi secara nasional.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017Jumat 18 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 1138 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota DPR usul RUU Konsultan PajakAnggota DPR usul RUU Konsultan PajakJumat 18 Nov 2016 13:56Ajeng Widyadibaca 631 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Jumat 18 Nov 2016 13:24Ajeng Widyadibaca 717 kaliSemua Kategori

Anggota Badan Legislasi DPR RI M Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017. Kata dia, RUU ini penting untuk segera membahas dalam rangka melakukan sistem reformasi perpajakan yang disiapkan pemerintah.selengkapnya

 Baleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanBaleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanJumat 18 Nov 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 1148 kaliSemua Kategori

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly dan DPD RI membahas penyusunan Program Legislasi Nasional 2017. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR RI.selengkapnya

 Tingkatkan Kesadaran, Ditjen Pajak Bidik Siswa SD hingga Perguruan TinggiTingkatkan Kesadaran, Ditjen Pajak Bidik Siswa SD hingga Perguruan TinggiSelasa 15 Nov 2016 14:10Ajeng Widyadibaca 784 kaliSemua Kategori

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal (Dijten) Pajak Kementerian Keuangan. Sebagai langkah nyata Dijen Pajak pun membuat program yang disebut Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional.selengkapnya

 Beri Pengarahan Pegawai Dirjen Pajak, Panglima TNI Sebut Pajak Komponen Vital Ketahanan BangsaBeri Pengarahan Pegawai Dirjen Pajak, Panglima TNI Sebut Pajak Komponen Vital Ketahanan BangsaSelasa 8 Nov 2016 13:05Ajeng Widyadibaca 794 kaliSemua Kategori

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pengarahan dihadapan 646 peserta Rapat Pimpinan Nasional ke-10 Direktrorat Jenderal Pajak tahun 2016, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).selengkapnya

 Sri Mulyani: Kami Tidak Kejar Pajak Secara Membabi ButaSri Mulyani: Kami Tidak Kejar Pajak Secara Membabi ButaSelasa 8 Nov 2016 10:33Ajeng Widyadibaca 662 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sampai saat ini terus menilik potensi-potensi dunia usaha yang mampu dipungut pajak, dalam rangka menambah basis pajak nasional.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :