Simak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestySimak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestyKamis 20 Okt 2016 08:21Administratordibaca 1232 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan pintu masuk pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Dari program ini akan ada penambahan basis pajak baru dan juga akan mendapatkan dana segar dari luar negeri.selengkapnya

 Miliki Banyak Manfaat, Tax Amnesty Harus Segera DieksekusiMiliki Banyak Manfaat, Tax Amnesty Harus Segera DieksekusiSelasa 7 Jun 2016 00:29Administratordibaca 1308 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Tax Amnesty masih berlangsung di parlemen. Sejauh ini, masih ada beberapa pasal yang masih diperdebatkan. Praktisi perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, perdebatan itu harus diakhiri dan tax amnesty segera diberlakukan. Sebab, tax amnesty bermanfaat bagi Indonesia. Selain bertujuan mendongkrak sisi penerimaan pajak, kebijakan ini dapat memperluas basis data perpajakan, mendorongselengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Harus Disertai Kesiapan Administrasi Yang TerintergrasiKebijakan Tax Amnesty Harus Disertai Kesiapan Administrasi Yang TerintergrasiSenin 6 Jun 2016 15:59Administratordibaca 1582 kaliSemua Kategori

Pada prinsipinya, RUU Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak, juga diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan. Selain itu, tax amnesty juga diharapkan mendorong repatriasi modal dan menambah jumlah Wajib Pajak serta diharapkan dapat menambah kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya

 E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiE-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiSelasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.selengkapnya

 Kemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKamis 8 Ags 2019 12:08Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa salah seorang warga Jawa Timur (Jatim) yang ditagih pajak senilai Rp 32 miliar dari sejumlah usaha yang bukan miliknya. Kemenkominfo menduga ada pemalsuan data dalam kasus yang menimpa warga bernama Adi itu.selengkapnya

 Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankanJumat 13 Jan 2017 10:23Ajeng Widyadibaca 836 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataPENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataKamis 23 Jun 2016 09:06Administratordibaca 1048 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengandalkan beleid Kementerian Keuangan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kalimantan Barat wajib memberikan informasi data milik Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak. Peraturan yang dimaksud yakni, Permenkeu No. 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Terkait Dengan Perpajakanselengkapnya

 Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Kamis 26 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1999 kaliSemua Kategori

Akhir bulan ini akan menjadi gelombang pertama bagi perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit Tanah Air melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Wacana yang dikumandangkan sejak April ini tak pelak menyebar keresahan bagi nasabah, yang berujung aksi penutupan kartu kredit di perbankan.selengkapnya

 Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021Senin 10 Feb 2020 15:26Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Omnibus Law Perpajakan baru bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021. Peraturan tersebut kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian dimatangkan bersama pemerintah.selengkapnya

 Tambah KPP Madya tahun ini, Dirjen Pajak minta pengusaha wajib pajak makin transparanTambah KPP Madya tahun ini, Dirjen Pajak minta pengusaha wajib pajak makin transparanSenin 10 Feb 2020 13:43Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Di hadapan ribuan pelaku usaha dan industri, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memberikan sosialisasi terkait strategi pemerintah melakukan perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan.selengkapnya

 RI-AS Kerja Sama Tekan Potensi Penggerusan Basis PajakRI-AS Kerja Sama Tekan Potensi Penggerusan Basis PajakSelasa 3 Jul 2018 10:33Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melakukan kerja sama bilateral di sektor perpajakan. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR) oleh Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, dengan Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service Amerika Serikat, Theodore Setzer.selengkapnya

 Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMAlasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMJumat 26 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1277 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

 Setoran Pajak Meleset Rp255,6 TriliunSetoran Pajak Meleset Rp255,6 TriliunRabu 4 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 549 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan kembali meleset dari target. Shortfall, selisih antara realisasi dan target, setoran perpajakan pada 2016 mencapai Rp255,6 triliun, lebih besar dari proyeksi pemerintah Rp219 triliun.selengkapnya

 UKM Tidak Hanya Butuh PengampunanUKM Tidak Hanya Butuh PengampunanSelasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 780 kaliSemua Kategori

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”selengkapnya

 Kantor Pajak Jakarta Selatan I Raup Uang Tebusan Rp 5,4 MiliarKantor Pajak Jakarta Selatan I Raup Uang Tebusan Rp 5,4 MiliarRabu 10 Ags 2016 07:38Administratordibaca 1531 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Ditjen Pajak) Jakarta Selatan I baru meraup uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) Rp 5,4 miliar hingga saat ini. Sedangkan secara nasional, total uang tebusan telah mencapai Rp 231 miliar.selengkapnya

 Pengamat: RUU Pengampunan Pajak segera DifinalkanPengamat: RUU Pengampunan Pajak segera DifinalkanSenin 6 Jun 2016 23:48Administratordibaca 595 kaliSemua Kategori

Praktisi pajak dan Direktur Eksekutif lembaga Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, RUU Pengampunan Pajak perlu segera difinalkan karena memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. "Prinsipnya kita harus segera finalisasikan. Kegunaan 'tax amnesty' (pengampunan pajak) itu tak hanya untuk menggenjot setoran pajak saja, tapi juga bisa meningkatkan basis pajakselengkapnya

 Pajak Teken MoU Kerja Sama Integrasi Data dengan PLNPajak Teken MoU Kerja Sama Integrasi Data dengan PLNSenin 3 Feb 2020 13:08Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama PT PLN (Persero) menandatangani MoU terkait integrasi data perpajakan.selengkapnya

 Pajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifPajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifJumat 9 Ags 2019 11:10Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

 Pajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas KorupsiPajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas KorupsiKamis 8 Ags 2019 09:49Ridha Anantidibaca 784 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan, instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif. Asalkan, ada basis data yang kuat.selengkapnya

 Ini Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakIni Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakRabu 25 Apr 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1535 kaliSemua Kategori

Pada umumnya, ada dua alasan mengapa wajib pajak (WP) menjadi sasaran pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :