Menkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan PajakMenkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan PajakJumat 9 Feb 2018 11:55Ridha Anantidibaca 911 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai rencana pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.selengkapnya

 Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Jumat 5 Jan 2018 15:10Ridha Anantidibaca 697 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menurunkan tarif pajak penghasilan tahun ini dari 25 persen menjadi 18 persen. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri nasional, terlebih di tengah pemerintahan Amerika Serikat yang mulai menjalankan reformasi perpajakan di negaranya.selengkapnya

 Kepatuhan WP, Tanpa TI, Proses Pemilahan Tetap OptimalKepatuhan WP, Tanpa TI, Proses Pemilahan Tetap OptimalJumat 22 Des 2017 10:06Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Pemerintah tak perlu menunggu pembenahan sistem teknologi dan informasi sampai rampung untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasWakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasJumat 23 Sep 2016 08:28Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan kebijakan amnesti pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang cerdas dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dengan amnesti pajak ini maka Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak.selengkapnya

 Memburu Wajib Pajak Besar dengan Tax AmnestyMemburu Wajib Pajak Besar dengan Tax AmnestySabtu 3 Sep 2016 19:34Administratordibaca 897 kaliSemua Kategori

Mungkin sedikit yang paham, tax amnesty bermakna penghapusan hutang pajak. Tak sanksi administrasi atau pidana. Wajib pajak (WP) hanya perlu mencatatkan aset serta membayar uang tebusan.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Sepakat RI Perlu Tax AmnestyPemerintah dan DPR Sepakat RI Perlu Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 07:13Administratordibaca 665 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan DPR telah setuju Indonesia perlu kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). ‎Dengan persetujuan ini diharapkan memperlancar jalan menuju pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Gubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditGubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditRabu 18 Mei 2016 17:42Administratordibaca 1818 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tidak melanggar Undang-undang (UU) kerahasiaan perbankan. BI menanggapi reaksi kalangan industri perbankan perihal aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah ini. Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bankselengkapnya

 Ingin Lapor Pajak Tanpa Repot? Pakai Aplikasi E-FilingIngin Lapor Pajak Tanpa Repot? Pakai Aplikasi E-FilingKamis 25 Feb 2016 14:44Administratordibaca 4520 kaliSemua Kategori

Caranya dengan mengunjungi situs https://djponline.pajak.go.id saja. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Filing, Wajib Pajak hanya perlu mengikuti langkah berikut seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (24/2/2016).selengkapnya

 Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniRabu 17 Feb 2021 10:01Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

 Pakar Ekonomi Minta Rencana Kenaikan Cukai DitundaPakar Ekonomi Minta Rencana Kenaikan Cukai DitundaJumat 11 Okt 2019 11:12Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof Dr Chandra Fajri Ananda, meminta penundaan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok masing masing sebesar 23 dan 35 persen yang direncanakan pemerintah.selengkapnya

 Kata pengamat soal rancangan kebijakan pajak tahun 2020Kata pengamat soal rancangan kebijakan pajak tahun 2020Selasa 20 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai rancangan kebijakan pajak di 2020. Salah satu poinnya adalah penyetaraan level playing field konvensional dengan e-commerce untuk perdagangan dalam negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Tekan Peredaran Rokok Ilegal Jadi 3 PersenSri Mulyani Ingin Tekan Peredaran Rokok Ilegal Jadi 3 PersenJumat 22 Mar 2019 15:09Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menekan jumlah peredaran rokok ilegal menjadi hanya 3 persen dari total penjualan rokok di tahun ini.selengkapnya

 Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanPerlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanSelasa 19 Mar 2019 15:47Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka. Antara lain melalui kampanye dan himbauan secara langsung.selengkapnya

 Penetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMPenetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMSenin 28 Mei 2018 11:28Ridha Anantidibaca 728 kaliSemua Kategori

Langkah Kementerian Keuangan yang menetapkan pajak penghasilan untuk UMKM sebesar 0,5% sudah tepat. Langkah ini perlu diapresiasi sebagai penetapan threshold yang wajar dan merupakan langkah yang akan menginsentif masyarakat untuk tidak ragu mendirikan bisnis pada entitas UMKM.selengkapnya

 Kekurangan Pajak Susut Separuh, APBN 2017 Bisa Tanpa RevisiKekurangan Pajak Susut Separuh, APBN 2017 Bisa Tanpa RevisiSelasa 7 Mar 2017 14:08Ajeng Widyadibaca 726 kaliSemua Kategori

"Menteri Keuangan tidak perlu merevisi APBN. Kecuali ada perubahan asumsi makro seperti harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan lifting minyak."selengkapnya

 Konsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RIKonsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RISelasa 7 Mar 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 1259 kaliSemua Kategori

Saya berpenduduk di Hong Kong dari 2008 sampai sekarang dan sudah memiliki permanent resident di Hong Kong dan terdaftar juga di belakang paspor Indonesia bahwa saya sudah bekerja dan menetap di Hong Kong. Status lengkapnya saya sudah berpenduduk luar negeri dengan status kebangsaan Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakPemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakSelasa 13 Sep 2016 10:15Administratordibaca 1045 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mengusulkan perpanjangan periode pertama amnesti pajak lewat mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kepada DPR. Pemerintah lebih mengakomodasi pemberian kemudahan pengisian formulir kepada para pengusaha.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasPengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasSenin 13 Jun 2016 08:34Administratordibaca 894 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) perlu untuk diundangkan secara nasional karena akan mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selain itu juga akan banyak sekali uang yang masuk dari luar negeri milik warga Indonesia dan akan diinvestasikan di dalam negeri. Praktisi pajak, Yustinus Prastowo mengatakan rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty) yang diidam-idamkanselengkapnya

 KPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakKPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:54Administratordibaca 721 kaliSemua Kategori

Tiga institusi penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa memahami keinginan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Restu” ini bakal meringankan langkah pemerintah agar bisa segera menerapkan kebijakan yang kontroversional ini karena berpotensiselengkapnya

 Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?Rabu 14 Okt 2020 14:06Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pemajakan ekonomi digital.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :