Penjualan Sedan Merosot Lagi, Harmonisasi PPnBM Kian UrgenPenjualan Sedan Merosot Lagi, Harmonisasi PPnBM Kian UrgenSenin 25 Feb 2019 10:39Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Penjualan sedan nasional tahun lalu anjlok ke titik terendah sejak 2012. Tahun ini, penjualan sedan diprediksi stagnan sehingga diharapkan pemerintah dapat segera melakukan harmonisasi tarif pajak untuk kembali mengangkat penjualan sedan.selengkapnya

 Pelaku industri tolak cukai plastikPelaku industri tolak cukai plastikRabu 19 Des 2018 14:46Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Fajar Budiono mengatakan pengenaan tarif cukai plastik tidak mendesak untuk dilakukan, karena hal yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.selengkapnya

 Pelaku Industri Tolak Cukai Plastik, Ini Alasannya!Pelaku Industri Tolak Cukai Plastik, Ini Alasannya!Rabu 19 Des 2018 10:18Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia menolak pengenaan tarif cukai plastik yang dinilai tidak mendesak untuk diberlakukan.selengkapnya

 Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak DiperkuatTata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak DiperkuatSenin 30 Jul 2018 13:55Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peranan dari PNBP semakin hari menjadi penting karena memiliki banyak dimensi tidak hanya dari sisi penerimaan negara tetapi juga dari sisi ekonomi sosial dan bahkan politik. Seperti diketahui DPR dan Pemerintah baru saja menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru.selengkapnya

 RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaRUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaKamis 26 Jul 2018 15:26Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7/2018).selengkapnya

 Bebas pajak bagi penanaman modal jumboBebas pajak bagi penanaman modal jumboJumat 30 Mar 2018 10:48Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Kabar baik bagi para investor sektor riil, terutama yang menanamkan modalnya dalam skala jumbo. Pemerintah akan memberikan pembebasan pajak penghasilan sampai 20 tahun investasi bernilai besar.selengkapnya

 Freeport Ogah Keluar dari IndonesiaFreeport Ogah Keluar dari IndonesiaRabu 1 Mar 2017 11:17Ajeng Widyadibaca 1130 kaliSemua Kategori

Induk PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan Inc menegaskan tetap beroperasi di Indonesia. Kendati belum ada kesepakatan dengan pemerintah RI terkait izin.selengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 666 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Pemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyPemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 15:18Administratordibaca 1040 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.selengkapnya

 Pengusaha Minta Tarif PPh Turun Seperti di SingapuraPengusaha Minta Tarif PPh Turun Seperti di SingapuraSenin 19 Sep 2016 21:13Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Pengusaha Murdaya Poo berharap pemerintah tidak hanya gencar mendorong para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah juga diminta untuk segera memutuskan kebijakan lanjutan setelah program ini berakhir.selengkapnya

 Tanpa Bayar Pajak, Google akan `Bunuh` Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan `Bunuh` Media NasionalSenin 19 Sep 2016 16:50Administratordibaca 1694 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung.selengkapnya

 Tanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalSenin 19 Sep 2016 09:32Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi.selengkapnya

 Demi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakDemi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakSenin 19 Sep 2016 07:24Administratordibaca 987 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi. Jika Google tidak membayar pajak, sementara semua media nasional membayar pajak, ini akan menimbulkan ketidakadilan dan iklim berusaha yang timpang di bidang media dan informasi.selengkapnya

 Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Selasa 19 Jul 2016 08:42Administratordibaca 874 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

 Jokowi Peringatkan Ditjen Pajak Tak Main-main Soal Tax AmnestyJokowi Peringatkan Ditjen Pajak Tak Main-main Soal Tax AmnestySelasa 5 Jul 2016 17:09Administratordibaca 825 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) untuk tidak main-main dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya program tersebut tidak hanya menyangkut nasib penerimaan pajak tahun ini namun juga pada tahun-tahun mendatang.selengkapnya

 Menunggu keputusan politis di DPRMenunggu keputusan politis di DPRSenin 13 Jun 2016 14:31Administratordibaca 736 kaliSemua Kategori

Rapat anggota panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak di beberapa hotel mewah di Jakarta, tiga pekan ini tak menghasilkan keputusan penting. Selama tiga pekan, setiap perwakilan mempertahankan sikap sendiri-sendiri. Masing-masing partai dan pemerintah masih keukeuh dengan pendapatnya, seperti yang tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 1021 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Sidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungSidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungRabu 18 Mei 2016 12:40Administratordibaca 1023 kaliSemua Kategori

Masa persidangan V DPR RI telah dimulai. Ada sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang ditargetkan selesai pembahasannya, salah satunya adalah RUU Pengampunan Pajak. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung RUU Pengampunan Pajak. Menurut dia, pengampunan pajak penting diterapkanselengkapnya

 Tak Cuma Manufaktur, Pengusaha Usul Insentif Pajak ke Semua SektorTak Cuma Manufaktur, Pengusaha Usul Insentif Pajak ke Semua SektorKamis 19 Mar 2020 13:59Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Pemerintah menunda pungutan beberapa jenis pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) 21, 22, dan 25. Relaksasi ini akan diberikan selama enam bulan mulai April untuk sektor manufaktur.selengkapnya

 Ditjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakDitjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakSenin 6 Mei 2019 09:47Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :