Dukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionDukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionRabu 23 Sep 2020 09:09Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Karantina akan melakukan joint inspection lewat single submisson (SSm QC) untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional.selengkapnya

 Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiAirlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiRabu 24 Jun 2020 15:51Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.selengkapnya

 Rencana pemerintah naikkan cukai rokok dinilai akan hancurkan petani tembakauRencana pemerintah naikkan cukai rokok dinilai akan hancurkan petani tembakauKamis 5 Sep 2019 13:41Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok dalam waktu dekat ini dinilai Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) sebagai penghancuran jutaan petani tembakau yang selama ini menggantungkan hidupnya dari tembakau.selengkapnya

 Menpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalMenpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalSelasa 29 Jan 2019 13:38Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syaruddin memuji program Samsat J'Bret yang baru diluncurkan Pemprov Jabar. Dia berencana akan menduplikasi program ini agar bisa menjadi program nasional.selengkapnya

 Industri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakIndustri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakSenin 31 Okt 2016 12:43Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman nasional sampai saat ini masih jauh dari kata maju. Belum adanya insentif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.selengkapnya

 Tanpa Bayar Pajak, Google akan `Bunuh` Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan `Bunuh` Media NasionalSenin 19 Sep 2016 16:50Administratordibaca 1695 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung.selengkapnya

 Tanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalSenin 19 Sep 2016 09:32Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi.selengkapnya

 Pengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 14:23Administratordibaca 1212 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:53Administratordibaca 998 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 717 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Cukai rokok naik, Asosiasi Petani Tembakau: Industri akan banyak berguguranCukai rokok naik, Asosiasi Petani Tembakau: Industri akan banyak berguguranKamis 22 Okt 2020 14:08Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Dalam Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah memastikan tarif cukai rokok akan naik, tak terkecuali di 2021. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyebut kebijakan itu akan berimbas negatif terhadap kehidupan petani.selengkapnya

 Pengusaha Tolak Kebijakan Penyederhanaan Cukai RokokPengusaha Tolak Kebijakan Penyederhanaan Cukai RokokSenin 20 Jul 2020 14:56Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyesalkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pasalnya, dalam Perpres 18/2020 yang diundangkan 20 Januari 2020, terdapat beberapa klausul yang mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak lanjutkan reformasi perpajakan untuk dongkrak tax ratioDitjen Pajak lanjutkan reformasi perpajakan untuk dongkrak tax ratioJumat 26 Jul 2019 14:23Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis laporan terbaru tentang perkembangan peningkatan rasio pajak (tax ratio) terhadap pendapatan nasional (PDB) di sejumlah negara.selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahBea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahKamis 18 Apr 2019 10:01Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKBea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKKamis 18 Apr 2019 09:05Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Donggala, Irwan Sakti Alamsyah menjelaskan fasilitas yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam acara Forum Investasi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke- 55 Tahun, Selasa (9/4). Untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memselengkapnya

 Tanpa Pajak Negara Ambruk?Tanpa Pajak Negara Ambruk?Kamis 14 Mar 2019 13:52Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Di dalam kehidupan bernegara ada sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyakat, yaitu pajak. Pajak menjadi instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk membangun negaranya.selengkapnya

 Pemerintah Dapat Hibah Rp 759 Miliar untuk Korban Gempa SultengPemerintah Dapat Hibah Rp 759 Miliar untuk Korban Gempa SultengRabu 17 Okt 2018 13:32Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Pemerintah terima hibah US$ 50 juta dari berbagai pihak untuk tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah. Hibah ini nantinya akan digunakan untuk rekonstruksi, yang juga dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

 Pemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasPemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasKamis 21 Jul 2016 09:57Administratordibaca 1109 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Insentif Perpajakan KEK Diatur UlangInsentif Perpajakan KEK Diatur UlangSenin 9 Mar 2020 15:45Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengubah ketentuan mengenai insentif pada kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan tersebut.selengkapnya

 Bea Cukai Karimun deklarasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsiBea Cukai Karimun deklarasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsiSelasa 11 Feb 2020 10:54Ridha Anantidibaca 769 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Tanjung Balai Karimun melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi, pada Rabu (29/1) lalu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :