Tax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas NegaraTax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas NegaraKamis 4 Ags 2016 08:35Administratordibaca 873 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cita-cita besar dibalik program pengampunan pajak(tax amnesty). Jika perjalanan tax amnesty lancar hingga berakhir Maret 2017, maka program infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan tidak lagi mengandalkan kas negara.selengkapnya

 Kemenperin Usulkan Pemberian Insentif Fiskal untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemberian Insentif Fiskal untuk Industri Daur UlangSelasa 11 Des 2018 13:20Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan pemberian insentif fiskal untuk industri daur ulang kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Besaran pemberian insentif diperkirakan sekitar 5% untuk seluruh tahapan di rantai proses industri daur ulang.selengkapnya

 Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah DipangkasAnggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah DipangkasRabu 26 Feb 2020 13:52Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah menurunkan alokasi pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) sektor industri tertentu untuk tahun anggaran 2020.selengkapnya

 Kemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKamis 27 Des 2018 14:58Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyatakan keberatan dengan rencana pengenaan cukai untuk produk kantong plastik. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut dinilai bakal berdampak pada industri kecil dan menengah (IKM).selengkapnya

 Industri Plastik Khawatir Rugi dengan Penerapan CukaiIndustri Plastik Khawatir Rugi dengan Penerapan CukaiJumat 30 Nov 2018 16:17Ridha Anantidibaca 910 kaliSemua Kategori

Industri pengguna plastik menilai rencana pemerintah untuk mengurangi limbah plastik dengan menerapkan cukai pada plastik tidak akan mengurangi sampah plastik. Upaya ini malah akan merugikan industri.selengkapnya

 Regulasi hambat industri makanan dan minumanRegulasi hambat industri makanan dan minumanJumat 13 Apr 2018 09:00Ridha Anantidibaca 2070 kaliSemua Kategori

Industri sektor makanan dan minuman (mamin) masih tertekan dengan banyaknya regulasi yang terasa menghambat. Walhasil, ruang gerak mereka mengembangkan bisnis menjadi tersendat.selengkapnya

 Ekonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturEkonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturSelasa 15 Nov 2016 15:53Ajeng Widyadibaca 839 kaliSemua Kategori

Indonesia fokus mendorong investasi dan produksi di dalam negeri. Salah satu caranya, pemerintah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur sebesar 25 persen dari APBN 2016.selengkapnya

 Bea dan Cukai Bangun Platform Logistik Nasional, Ini DetailnyaBea dan Cukai Bangun Platform Logistik Nasional, Ini DetailnyaRabu 20 Nov 2019 13:09Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengembangkan National Logistic Ecosystem (NLE) menjadi platform yang mempertemukan komunitas logistik antara sektor permintaan dan penawaran.selengkapnya

 BI, Bea Cukai Sumbagtim, dan LPEI Bangun Virtual Office Kantor Bersama EksporBI, Bea Cukai Sumbagtim, dan LPEI Bangun Virtual Office Kantor Bersama EksporRabu 8 Mei 2019 08:49Ridha Anantidibaca 846 kaliSemua Kategori

Tim Klinik Ekspor Kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) bersinergi dengan perwakilan Bank Indonesia serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) membangun dan meresmikan Kantor Bersama Ekspor dalam bentuk virtual office yang bertempat di Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang.selengkapnya

 Karawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokKarawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokJumat 10 Ags 2018 14:54Ridha Anantidibaca 1521 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memulai pembangunan rumah sakit khusus pasien paru-paru di Desa Baloggandu, Kecamatan Jatisari. Biaya pembangunan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).selengkapnya

 KPK Heran Orang Terkaya Indonesia Bukan Pembayar Pajak TerbesarKPK Heran Orang Terkaya Indonesia Bukan Pembayar Pajak TerbesarKamis 29 Mar 2018 11:02Ridha Anantidibaca 977 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief heran dengan pengumuman daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia yang ternyata tak seluruhnya memuat daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Beberapa nama tokoh yang selama ini didapuk Forbes sebagai sepuluh orang terkaya di Indonesia tak memenangkan penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Tingkatkan Sumber Pendapatan PajakPemerintah Perlu Tingkatkan Sumber Pendapatan PajakRabu 10 Jul 2019 11:27Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, mengatakan kondisi keuangan negara saat ini berjalan normal sehingga masyarakat diminta tak khawatir. Namun Pemerintah diminta menggali dan memperluas sumber pendapatan salah satunya melalui pajak.selengkapnya

 Pertamina Akan Ajukan Insentif untuk Seluruh Proyek KilangPertamina Akan Ajukan Insentif untuk Seluruh Proyek KilangRabu 18 Apr 2018 15:03Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

PT Pertamina (Persero) akan mengajukan insentif libur pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) untuk proyek kilang minyak yang sedang digarap. Ini mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya

 Potongan Pajak 300% Bagi Industri Yang Kembangkan LitbangPotongan Pajak 300% Bagi Industri Yang Kembangkan LitbangSenin 4 Mar 2019 14:34Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Selain bakal memberikan potongan pajak bagi industri yang mengembangkan vokasi, pemerintah memastikan bahwa fasilitas super deductible tax juga akan diberikan bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).selengkapnya

 Pemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakPemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakSelasa 9 Feb 2016 13:12Administratordibaca 1257 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membangun kilang minyak di kawasan Bontang, Kalimantan Timur. Kilang ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2022 dengan total biaya mencapai USD15 miliar. Namun, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menggunakan APBN dalam pembangunan kilang minyak. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pembiayaan proyek ini akan diserahkan kepada investorselengkapnya

 BKF: Tak Ada Penambahan Insentif untuk InvestorBKF: Tak Ada Penambahan Insentif untuk InvestorKamis 27 Des 2018 15:20Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adrianto mengatakan, pemerintah belum berencana menambah insentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong investasi di sektor manufaktur. Pihaknya akan fokus pada tax holiday terlebih dahulu sampai menghasilkan investasi semaksimal mungkin.selengkapnya

 Penyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikPenyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikKamis 8 Okt 2020 15:23Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Para pelaku industri meyakini bahwa penyederhanaan struktur cukai tidak akan menjadi jawaban yang tepat untuk visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa adanya penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya.selengkapnya

 Insentif Pengurangan Pajak 200 Persen Ditargetkan Terbit April 2019Insentif Pengurangan Pajak 200 Persen Ditargetkan Terbit April 2019Kamis 17 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) terhadap industri yang menyelenggarakan program vokasi dapat terbit April 2019.selengkapnya

 Pekerja Tekstil Dapat Diskon PajakPekerja Tekstil Dapat Diskon PajakSelasa 1 Nov 2016 07:14Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50 persen bagi para pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober lalu.selengkapnya

 Pajak Mobil 0% Ditolak, Stimulus Lain DisiapkanPajak Mobil 0% Ditolak, Stimulus Lain DisiapkanRabu 21 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pelaku industri automotif di Tanah Air tampaknya harus gigit jari pasalnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak usulan pembebasan tarif pajak mobil baru sebesar 0%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :