Pemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commercePemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commerceSenin 14 Okt 2019 11:00Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commercePemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerceJumat 11 Okt 2019 13:43Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Mantapkan Tujuan Pengampunan PajakPemerintah Diminta Mantapkan Tujuan Pengampunan PajakSabtu 23 Apr 2016 00:57Administratordibaca 664 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta memantapkan tujuan penerapan pengampunan pajak (tax amnesty). Sebab tujuan penerapan kebijakan ini dinilai masih bersifat dua arah. Hingga kini RUU Pengampunan Pajak masih dalam pembahasan DPR RI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, berdasarkan penuturan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengampunan pajak untuk mendorong repatriasiselengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Kabar Miring Amnesti Pajak SingapuraPemerintah Diminta Tegas Sikapi Kabar Miring Amnesti Pajak SingapuraJumat 16 Sep 2016 14:24Administratordibaca 340 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta melakukan langkah aktif demi meyakinkan wajib pajak yang memiliki harta tak tercatat di Singapura untuk mengikuti program amnesti pajak. Dorongan ini menyusul kabar yang berkembang terkait pelaporan perbankan di Singapura kepada kepolisian tentang data nasabah yang mengikuti amnesti pajak.selengkapnya

 Pemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakPemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakKamis 25 Okt 2018 09:27Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Setelah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak tahun ini, seperti tax holiday, tac allowance, juga penurunan pajak UMKM, pemerintah masih akan terus mengeluarkan insentif pajak lainnya.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pajak Barang dan JasaSelasa 1 Mar 2016 07:50Administratordibaca 3732 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengarahkann pengenaan pajak atas barang dan jasa (good and service tax/ GST) dan bukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) . Artinya, sebuah barang tidak harus berubah bentuk atau dikatakan ada dinilai tambah untuk dikenakan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Tegur Konsultan Pajak yang Pasang Tarif TinggiPemerintah Bakal Tegur Konsultan Pajak yang Pasang Tarif TinggiRabu 5 Okt 2016 08:04Administratordibaca 1381 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menegur para konsultan pajak yang menerapkan tarif tinggi saat Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berlangsung. Tarif konsultan pajak yang tinggi ini dikeluhkan oleh beberapa pihak yang ingin ikut dalam program yang telah berjalan sejak Juli lalu.selengkapnya

 Pemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenPemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenJumat 26 Jun 2020 14:35Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah ada enam perusahaan asing yang siap membantu pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak yang dibayar konsumen.selengkapnya

 Pemerintah Beri Sinyal tak Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah Beri Sinyal tak Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakKamis 22 Sep 2016 07:33Administratordibaca 1067 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan sinyal untuk tidak memperpanjang periode pertama pengampunan pajak yang berakhir pada 30 September. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan belum ada bahasan tentang perpanjangan periode pengampunan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Dituding Sengaja Rendahkan Penerimaan PajakPemerintah Dituding Sengaja Rendahkan Penerimaan PajakSelasa 28 Jun 2016 08:02Administratordibaca 727 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menuding ada kesengajaan pemerintah dalam rendahnya penyerapan pajak untuk mendorong lolosnya Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak ( RUU Tax Amnesty). Terlebih, target pendapatan negara dari pajak dalam APBN 2016 yang cukup tinggi, mencapai 1.527 triliun.selengkapnya

 PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Pemerintah Pasang BadanPROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Pemerintah Pasang BadanSenin 19 Sep 2016 19:11Administratordibaca 782 kaliSemua Kategori

Pemerintah ‘pasang badan’ untuk menjamin kenyamanan wajib pajak Indonesia yang turut dalam program pengampunan pajak. Negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri terkait dengan amnesti pajak.selengkapnya

 Kesempatan kedua dari pemerintah untuk wajib pajak tak patuh sepi peminatKesempatan kedua dari pemerintah untuk wajib pajak tak patuh sepi peminatSelasa 15 Mei 2018 10:36Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Akhir tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan PMK Nomor 165/2017. Lewat PMK ini, pemerintah memberi kesempatan lagi bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya untuk melakukan Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (Pasfinal).selengkapnya

 Pemerintah Puji Pengusaha Besar yang Patuhi Amnesti PajakPemerintah Puji Pengusaha Besar yang Patuhi Amnesti PajakSabtu 3 Sep 2016 17:14Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi para wajib pajak (WP) besar yang bersedia melakukan deklarasi harta dan repatriasi aset mereka dalam program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah Pangkas Pajak Bunga ObligasiPemerintah Pangkas Pajak Bunga ObligasiJumat 21 Jun 2019 13:40Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat memastikan untuk memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi atau surat utang untuk proyek-proyek infrastruktur menjadi 5 persen, dari tarif sebelumnya sebesar 15 persen. Penurunan tarif pajak bunga obligasi ini dilakukan bersamaan dengan sejumlah insentif pajak lain demi mendongkrak kinerja investasi yang sempat melambat.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Kembali Sasar Pejabat PemerintahPengampunan Pajak Kembali Sasar Pejabat PemerintahSenin 7 Nov 2016 10:51Ajeng Widyadibaca 603 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak yang sudah memasuki periode kedua kian digencarkan. Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang kembali menyisir kalangan pejabat pemerintah.selengkapnya

 Genjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawGenjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawSenin 2 Des 2019 16:19Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengatur tarif pajak daerah, sebagai bentuk realisasi percepatan investasi. Rencana itu tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan yang merangkum beberapa ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).selengkapnya

 Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakBeban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakRabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.selengkapnya

 Kejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialKejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialSelasa 9 Okt 2018 15:22Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan tekanan sosial guna membuat masyarakat patuh membayar pajak. Langkah ini dianggap lebih efektif ketimbang pemaksaan kepatuhan pajak oleh otoritas.selengkapnya

 Kerja Pemerintah Tak Cuma Tarik Pajak, Banyak Juga Insentif DiberikanKerja Pemerintah Tak Cuma Tarik Pajak, Banyak Juga Insentif DiberikanSenin 11 Mar 2019 14:48Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membahas rendahnya tax ratio Indonesia. Tetapi, Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, melainkan memberikan insentif pajak dalam beragam kerangka hukum.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :