Ekonomi Suram, Peritel Inggris Minta Pemerintah Bekukan Pajak dan PungutanEkonomi Suram, Peritel Inggris Minta Pemerintah Bekukan Pajak dan PungutanKamis 15 Ags 2019 10:48Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sajid Javid, hari Selasa (13/08), lebih 50 perusahaan pengecer, termasuk Sainsbury, Marks & Spencer dan Morrison, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan konkret agar mereka tidak terpuruk di masa kelesuan ekonomi.selengkapnya

 Industri Rokok Minta Aturan Tarif dan Struktur Cukai Tak DiubahIndustri Rokok Minta Aturan Tarif dan Struktur Cukai Tak DiubahKamis 8 Ags 2019 10:03Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Industri rokok mengusulkan agar pemerintah tidak mengubah kebijakan terkait dengan cukai, baik tarif maupun strukturnya.selengkapnya

 DPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahDPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahSelasa 6 Ags 2019 13:40Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menyatakan Pajak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) seharusnya sebagian besar kembali ke daerah asal. Hal ini untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah.selengkapnya

 Ratusan wajib pajak Kota Malang minta keringanan pembayaranRatusan wajib pajak Kota Malang minta keringanan pembayaranSenin 5 Ags 2019 16:07Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Sekitar 500 wajib pajak (WP) di Kota Malang, Jawa Timur, mengajukan keringanan pembayaran baik untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak-pajak lainnya.selengkapnya

 Capaian Pajak Baru Rp13 Triliun, DKI Minta Camat Lurah Ikut Lakukan PenagihanCapaian Pajak Baru Rp13 Triliun, DKI Minta Camat Lurah Ikut Lakukan PenagihanSenin 29 Jul 2019 15:56Ridha Anantidibaca 234 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta pada semester pertama 2019 baru mencapai Rp13,6 triliun atau sekitar 30,8% dari target pajak daerah dalam APBD DKI 2019 sebesar Rp44,1 triliun. Seluruh camat dan lurah di Jakarta pun diminta menjadi garda terdepan untuk mencapai target pajak tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Kemenhub dan Kementerian PUPR Kebut BelanjaSri Mulyani Minta Kemenhub dan Kementerian PUPR Kebut BelanjaKamis 18 Jul 2019 15:55Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pada semester I 2019 sebesar Rp342,34 triliun atau 40,02 persen dari pagu APBN 2019, Rp855,45 triliun. Realisasi tersebut meningkat 15,66 persen secara tahunan.selengkapnya

 YLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraYLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraSelasa 9 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi rencana Kementerian Keuangan mengenakan cukai plastik pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30 ribu per kilogram. Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan jika melihat dampak negatif yang ditimbulkannya, menurutnya plastik pantas dikenai cukai.selengkapnya

 YLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiYLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiRabu 3 Jul 2019 13:31Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti beberapa hal terkait upaya pemerintah menurunkan tiket pesawat.selengkapnya

 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) minta dibebaskan dari pembayaran pajakBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) minta dibebaskan dari pembayaran pajakKamis 20 Jun 2019 14:05Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta untuk dibebaskan dari kewajban membayar pajak. Pembebasan pajak diyakni dapat menambah nilai manfaat yang diberikan BPKH kepada jamaah. Sebelumnya BPKH membayar pajak sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

 Menko Darmin Minta Seluruh Ekspor Jasa Bebas PajakMenko Darmin Minta Seluruh Ekspor Jasa Bebas PajakSelasa 9 Apr 2019 11:07Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk sektor ekspor jasa. Ketentuan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Pengusaha Minta Sri Mulyani Turunkan Tarif Pajak PerusahaanPengusaha Minta Sri Mulyani Turunkan Tarif Pajak PerusahaanJumat 5 Apr 2019 11:36Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati untuk segara menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 Ridwan Kamil Tolak Kota Bekasi Minta Tambah Bagi Hasil Pajak KendaraanRidwan Kamil Tolak Kota Bekasi Minta Tambah Bagi Hasil Pajak KendaraanJumat 5 Apr 2019 09:44Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menolak permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy agar dana bagi hasil pajak kendaraan untuk daerah tersebut naik.selengkapnya

 UMKM Minta Tunda Aturan Pajak E-CommerceUMKM Minta Tunda Aturan Pajak E-CommerceKamis 28 Mar 2019 13:02Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berharap pemerintah menunda penerapan pajak bagi pelapak dengan skala usaha kecil menengah (UKM) hingga akhir tahun ini. Dia meminta, penundaan tersebut seiring dengan perluasan pasar bagi pelapak lewat marketplace yang diikutinya.selengkapnya

 Jokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Sebut Masih Dalam ProsesJokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Sebut Masih Dalam ProsesSelasa 26 Mar 2019 13:39Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pajak korporasi alias Pajak Penghasilan (PPh) Badan segera diturunkan. Namun hingga saat ini hal tersebut belum kunjung rampung, sehingga Jokowi sempat mempertanyakan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 RI Minta India Turunkan Bea Masuk Produk SawitRI Minta India Turunkan Bea Masuk Produk SawitRabu 27 Feb 2019 14:30Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia mendesak India untuk menurunkan tarif bea masuk produk minyak kelapa sawit olahan (refined, bleached, and deodorized palm oil/RBDPO) asal Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Pelaku Industri Rokok Tak Hindari Pembayaran CukaiSri Mulyani Minta Pelaku Industri Rokok Tak Hindari Pembayaran CukaiRabu 27 Feb 2019 10:57Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan akan tetap fokus mengurangi aksi penghindaran pembayaran cukai yang dilakukan beberapa pelaku industri rokok.selengkapnya

 Pengusaha Minta Kenaikan PPh Impor Dikecualikan untuk Barang EksporPengusaha Minta Kenaikan PPh Impor Dikecualikan untuk Barang EksporRabu 20 Feb 2019 14:08Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Sejumlah pengusaha meminta tarif pajak penghasilan (PPh) 22 impor pada 1.147 barang dikecualikan untuk produk ekspor. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada sejumlah barang impor yang diolah untuk diekspor lagi.selengkapnya

 Menteri Rini Minta PPN Avtur DihapusMenteri Rini Minta PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 14:17Ridha Anantidibaca 1056 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara terkait mahalnya harga avtur di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji agar harga avtur Indonesia lebih bersaing dibanding dengan negara lain.selengkapnya

 Tarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusTarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 09:54Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa mengkaji penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjulan bahan bakar jenis avtur. Bahkan Rini menyampaikan keinginannya agar PPN dihapuskan.selengkapnya

 REI Minta Keringanan Pajak Program Rumah ASN dan TNIREI Minta Keringanan Pajak Program Rumah ASN dan TNIRabu 6 Feb 2019 10:01Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan sejumlah keringanan bagi Aparatur Sipil Segara (ASN), anggota TNI dan Polri dalam memiliki rumah di antaranya pembebanan pajak, dan ketentuan rumah kosong saat pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :