Pelaku UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce Ditunda Satu TahunPelaku UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce Ditunda Satu TahunKamis 17 Jan 2019 12:57Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Asosiasi UMKM Indonesia menginginkan penerapan aturan pajak e-commerce ditunda hingga setahun ke depan. Implementasi peraturan ini dapat mengganggu kenyamanan praktik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak bergelut di sektor kreatif.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pemberlakuan Aturan Pajak E-Commerce DitundaAsosiasi Minta Pemberlakuan Aturan Pajak E-Commerce DitundaRabu 16 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid yang bakal berlaku efektif berlaku per 1 April 2019 mendatang ini merupakan wacana lama, namun justru menuai kontroversi saat resmi diterbitkan.selengkapnya

 Akan Berlaku 1 April 2019, Asosiasi Minta Pajak E-Commerce DitundaAkan Berlaku 1 April 2019, Asosiasi Minta Pajak E-Commerce DitundaRabu 16 Jan 2019 09:29Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis aturan terkait pajak untuk e-commerce yang akan berlaku per 1 April 2019. Namun, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta agar Kemenkeu menunda pelaksanaannya karena beberapa alasan.selengkapnya

 Asosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaAsosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaSenin 14 Jan 2019 14:11Ridha Anantidibaca 816 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta Ditjen Pajak menunda implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018. Beleid tersebut mengatur perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha niaga elektronik.selengkapnya

 Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Rabu 9 Jan 2019 10:16Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Sejumlah kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan kepada pemerintah agar dapat menurunkan besaran pengenaan tarif pajak untuk PPh Badan menjadi sebesar 17% agar meningkatkan daya saing.selengkapnya

 Perusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportPerusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportRabu 26 Des 2018 14:36Ridha Anantidibaca 1328 kaliSemua Kategori

Perusahaan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) meminta perlakukan perpajakan yang sama seperti PT Freeport Indonesia. Selain mendapatkan perpanjangan operasi 20 tahun ke depan, perusahaan PKP2B yang kontraknya akan habis juga meminta skema pajak tetap atau nailed down.selengkapnya

 Pengusaha Minta Ditjen Pajak Tak Pandang Bulu dalam Penegakan HukumPengusaha Minta Ditjen Pajak Tak Pandang Bulu dalam Penegakan HukumJumat 14 Des 2018 12:58Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha meminta Ditjen Pajak untuk konsisten melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh.selengkapnya

 Asosiasi Tol Minta Keringanan Pajak, Ini AlasannyaAsosiasi Tol Minta Keringanan Pajak, Ini AlasannyaSelasa 11 Des 2018 11:16Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Asosiasi Tol Indonesia mengusulkan keringanan pajak bagi badan usaha jalan tol guna meringankan arus kas mereka.selengkapnya

 Cegah Korupsi, KPK Minta Perbaikan Sistem dan Basis Data Wajib PajakCegah Korupsi, KPK Minta Perbaikan Sistem dan Basis Data Wajib PajakJumat 7 Des 2018 11:25Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah penyebab sehingga aparat pajak masih melakukan praktik korupsi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak diminta meningkatkan sistem dan pengawasan internalnya. Selain itu, meningkatkan kehandalan basis data wajib pajak dan data eksternal lainnya.selengkapnya

 Yamaha Minta Kaji Ulang Pajak Motor 300 Cc, Supaya Orang Indonesia Bisa BeliYamaha Minta Kaji Ulang Pajak Motor 300 Cc, Supaya Orang Indonesia Bisa BeliRabu 5 Des 2018 15:41Ridha Anantidibaca 1745 kaliSemua Kategori

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengaku keberatan atas aturan pemerintah terkait penerapan pajak barang mewah yang ditetapkan pada motor di atas 250 cc. Sebab PPnBM yang dikenakan bisa membuat harga motor meningkat sampai 40 persen.selengkapnya

 DPRD Minta Pemprov DKI Tidak Menaikkan Pajak DaerahDPRD Minta Pemprov DKI Tidak Menaikkan Pajak DaerahSenin 3 Des 2018 14:00Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikkan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Apkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatApkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatSelasa 27 Nov 2018 10:10Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua Kategori

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) meminta pemerintah untuk dapat menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kayu bulat belum mengalami penambahan nilai.selengkapnya

 Pemprov Kaltim Minta DPR Perjuangkan Pengenaan Pajak Alat BeratPemprov Kaltim Minta DPR Perjuangkan Pengenaan Pajak Alat BeratJumat 19 Okt 2018 10:03Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meminta kepada anggota DPR mendorong pajak alat berat mulai dapat dikenakan untuk pendapatan daerah.selengkapnya

 Kemkeu minta masyarakat laporkan pegawai pajak yang nakalKemkeu minta masyarakat laporkan pegawai pajak yang nakalJumat 5 Okt 2018 10:35Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyesalkan dan prihatin atas kembali tertangkapnya pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).selengkapnya

 Pajaknya Diperiksa, Pengusaha Minta SosialisasiPajaknya Diperiksa, Pengusaha Minta SosialisasiSenin 24 Sep 2018 15:07Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai bahwa otoritas pajak nasional lebih mengutamakan pemberian pembinaan jika masih banyak wajib pajak (WP) yang sulit menerima proses pemeriksaan.selengkapnya

 Waspada Penipuan Berkedok Ditjen Pajak Minta Data KTPWaspada Penipuan Berkedok Ditjen Pajak Minta Data KTPSenin 24 Sep 2018 11:47Ridha Anantidibaca 826 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mendapatkan laporan adanya penipuan yang mengatasnamakan call center Ditjen Pajak yang meminta informasi berupa data nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas lain.selengkapnya

 Chevron minta kepastian pajak untuk jual minyak mentah ke PertaminaChevron minta kepastian pajak untuk jual minyak mentah ke PertaminaJumat 21 Sep 2018 10:32Ridha Anantidibaca 730 kaliSemua Kategori

PT Chevron Pacific Indonesia disebut-sebut masih ogah menjual minyak mentahnya kepada PT Pertamina. Alasannya karena masalah perpajakan.selengkapnya

 DJP Minta Caleg Buka-bukaan SPTDJP Minta Caleg Buka-bukaan SPTJumat 14 Sep 2018 14:49Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendukung transparansi perpajakan calon legislatif (Caleg) dijadikan persyaratan bagi peserta pemilihan umum.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilAsosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilSenin 27 Ags 2018 15:54Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengharapkan perlakuan perpajakan yang adil dalam sektor perdagangan daring atau e-commerce yang aturannya saat ini tengah digodok pemerintah.selengkapnya

 Wali Kota Solo minta UKM tak di bebani pajak penghasilanWali Kota Solo minta UKM tak di bebani pajak penghasilanRabu 15 Ags 2018 11:34Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Pajak Penghasilan (PPh) ditengarai menjadi salah satu faktor penghambat maju dan berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemerintah pusat diminta tak memaksakan para pelaku UKM yang baru memulai usahanya atau baru berkembang untuk membayar PPh.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :