RI Buka Layanan Tax Amnesty di Tiga NegaraRI Buka Layanan Tax Amnesty di Tiga NegaraSabtu 2 Jul 2016 09:54Administratordibaca 938 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan gencar melakukan sosialisasi kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke luar negeri. Bahkan, Ditjen Pajak akan membentuk unit pelayanan pajak bagi peminat Tax Amnesty di kedutaan besar Republik Indonesia di tiga negara.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Saya Tanggung Jawab Kalau Tax Amnesty GagalDirjen Pajak: Saya Tanggung Jawab Kalau Tax Amnesty GagalJumat 1 Jul 2016 22:38Administratordibaca 1429 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi ‎siap bertanggungjawab jika kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) gagal dieksekusi. Namun ekspektasi pemerintah, tax amnesty di Indonesia bisa sukses karena memiliki keunggulan dibanding negara lain.selengkapnya

 Mau Dapat Pengampunan Pajak, WNI di Luar Negeri Bisa ke KBRIMau Dapat Pengampunan Pajak, WNI di Luar Negeri Bisa ke KBRIJumat 1 Jul 2016 17:07Administratordibaca 1926 kaliSemua Kategori

Paska pengesahan Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mulai agresif melakukan sosialisasi di dalam maupun luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, dan London. Warga Negara Indonesia (WNI) di ketiga negara tersebut bisa mengunjungi unit pelayanan pajak yang akan berkantor di Kedutaan Besar RI (KBRI) setempat untuk melayani permohonan tax amnesty.selengkapnya

 BEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuBEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuSenin 16 Mei 2016 11:13Administratordibaca 4147 kaliSemua Kategori

Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri oto motif nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk mem benamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan.selengkapnya

 Tax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangTax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangKamis 5 Mei 2016 19:39Administratordibaca 2072 kaliSemua Kategori

Sungguh, pengembang dan bank nasional merupakan dua pendekar utama dalam mengembangkan sektor properti yang saat ini mulai kembali menggeliat. Bagaimana prospek pengembang di masa mendatang di tengah mimpi suku bunga kredit single digit atau di bawah 10 persen? Tidak dapat dibantah, bank nasional tidak mungkin menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan atau kredit pemilikan apartemen (KPA)selengkapnya

 Fasilitas Pajak kembali DiperpanjangFasilitas Pajak kembali DiperpanjangSelasa 19 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana sebelumnya diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020 hingga 31 Desember 2021.selengkapnya

 Loyonya pertumbuhan kredit perbankan ikut menyeret penerimaan pajakLoyonya pertumbuhan kredit perbankan ikut menyeret penerimaan pajakKamis 24 Sep 2020 10:50Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan kredit perbankan masih belum bergairah seiring dengan dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Hal tersebut turut memengaruhi penerimaan pajak bila dilihat dari jenis bidang usaha.selengkapnya

 Waspada! Ini Ciri-Ciri Modus Penipuan Mengatasnamakan Bea CukaiWaspada! Ini Ciri-Ciri Modus Penipuan Mengatasnamakan Bea CukaiRabu 4 Mar 2020 14:40Ridha Anantidibaca 2524 kaliSemua Kategori

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) Syarif Hidayat menyebutkan, salah satu ciri modus penipuan yang mudah dilihat adalah nomor rekening. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai petugas DJBC dan meminta untuk mentransfer sejumlah nominal ke nomor rekening pribadi mereka, maka hampir dipastikan itu penipuan.selengkapnya

 Ada cukai plastik kresek, Panca Budi (PBID) andalkan plastik food gradeAda cukai plastik kresek, Panca Budi (PBID) andalkan plastik food gradeSenin 24 Feb 2020 11:15Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Menteri Keuangan mengusulkan cukai kantong plastik kresek sebesar Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar untuk tahap awal. Usulan ini berpotensi menambah kas negara dari cukai kantong plastik sebesar Rp 1,61 triliun.selengkapnya

 Bea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaBea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaSenin 19 Ags 2019 15:24Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menciptakan berbagai kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia. Beberapa fasilitas di antaranya Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) telah terbukti memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Ini Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakIni Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakSelasa 25 Jun 2019 13:15Ridha Anantidibaca 780 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merilis rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti. Beleid ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Bea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatBea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatJumat 29 Mar 2019 09:58Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan kawasan berikat (KB) terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berbagai insentif yang diberikan mulai dari penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) dan tidak dipungut PPh Impor.selengkapnya

 Menkeu lantik 18 pejabat eselon dua Ditjen PajakMenkeu lantik 18 pejabat eselon dua Ditjen PajakKamis 24 Jan 2019 14:20Ridha Anantidibaca 1184 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan mutasi dan melantik 18 pejabat eselon dua di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya penyegaran.selengkapnya

 Youtuber Bakal Ditarik Pajak, Berapa Batasan Penghasilannya?Youtuber Bakal Ditarik Pajak, Berapa Batasan Penghasilannya?Senin 21 Jan 2019 13:51Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sudah ada beberapa dari youtuber dan selebgram yang telah membayar pajak dari penghasilannya. Lalu apakah semua youtuber dan selebgram harus bayar pajak?selengkapnya

 Kata Menkeu Soal Pajak Selebgram dan YouTuberKata Menkeu Soal Pajak Selebgram dan YouTuberSenin 21 Jan 2019 09:57Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan nasib para YouTuber dan selebgram terkait soal pajak.selengkapnya

 Soal Pajak Selebgram, Ini Kata Sri MulyaniSoal Pajak Selebgram, Ini Kata Sri MulyaniSenin 21 Jan 2019 08:57Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Instagram merupakan salah satu media sosial yang menjadi ladang penghasilan bagi pengguna dengan banyak follower, atau yang biasa disebut sebagai selebgram (selebriti Instagram).selengkapnya

 Bea Cukai Paparkan Barang Hasil Penindakan 2018Bea Cukai Paparkan Barang Hasil Penindakan 2018Kamis 10 Jan 2019 10:12Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang memaparkan sejumlah barang sitaan, yang didapat dari hasil penindakan sepanjang 2018. Total kerugian yang dialami negara dari barang-barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp 2,97 miliar.selengkapnya

 Menristekdikti Usulan PTNBH tak Bayar Pajak PenghasilanMenristekdikti Usulan PTNBH tak Bayar Pajak PenghasilanJumat 4 Jan 2019 11:01Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengusulkan agar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) tak perlu membayar pajak penghasilan.selengkapnya

 Pembahasan Penerapan Cukai Plastik Masih MengambangPembahasan Penerapan Cukai Plastik Masih MengambangSelasa 27 Nov 2018 09:32Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berkutat dalam tahapan harmonisasi perkara pemberlakuan cukai terhadap plastik. Hingga kini, pembahasannya masih mengambang.selengkapnya

 Cukai Plastik Masih Butuh Kajian LanjutanCukai Plastik Masih Butuh Kajian LanjutanSenin 26 Nov 2018 10:13Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui butuh kajian dan negosiasi yang tepat sasaran untuk menjadikan cukai plastik sebagai solusi pengendalian sampah plastik.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :