DANA PENGAMPUNAN PAJAK : Sektor Riil Bersiap-siapDANA PENGAMPUNAN PAJAK : Sektor Riil Bersiap-siapRabu 29 Jun 2016 21:41Administratordibaca 1257 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang dapat menyerap dana yang akan masuk ke dalam negeri sebagai dampak dari pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan beberapa proyek seperti jalan tol Trans Sumatera, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan berpotensi listrik dapat memanfaatkanselengkapnya

 DPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokDPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokSelasa 28 Jun 2016 07:53Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak/RUU Tax Amnesty tinggal menghitung hari. DPR RI akan mengetok RUU tersebut menjadi produk UU pada Rapat Paripurna, besok 28 Juni 2016 setelah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan Komisi XI siang ini.selengkapnya

 3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax Amnesty3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 07:08Administratordibaca 708 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) DPR menyetujui draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna. Ada beberapa hal yang mendasari anggota dewan akhirnya sepakat memberi ampun para pengemplang pajak lewat kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Bali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax HavensBali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax HavensKamis 23 Jun 2016 07:26Administratordibaca 1474 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” sebagai kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Beberapa pulau dapat menjadi opsi dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menahan semakin banyaknya aliran keluar dana pengusaha ke luar negeri.selengkapnya

 Beda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengBeda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengSenin 20 Jun 2016 11:49Administratordibaca 1010 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengkritik keras rendahnya tarif tebusan dalam beleid pengampunan pajak (tax amnesty). Seharusnya angkanya 15-20%. "Menurut kami kalau hanya 4 sampai 6 persen untuk tarif tebusan, itu sangat kecil sekali. Kami usulkan 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam sebuah diskusiselengkapnya

 Pengamat: RUU Pengampunan Pajak segera DifinalkanPengamat: RUU Pengampunan Pajak segera DifinalkanSenin 6 Jun 2016 23:48Administratordibaca 600 kaliSemua Kategori

Praktisi pajak dan Direktur Eksekutif lembaga Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, RUU Pengampunan Pajak perlu segera difinalkan karena memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. "Prinsipnya kita harus segera finalisasikan. Kegunaan 'tax amnesty' (pengampunan pajak) itu tak hanya untuk menggenjot setoran pajak saja, tapi juga bisa meningkatkan basis pajakselengkapnya

 Tax Amnesty Diharap Mampu Penuhi TargetTax Amnesty Diharap Mampu Penuhi TargetJumat 27 Mei 2016 12:38Administratordibaca 634 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak diharapkan selesai pada awal bulan Juni, dan diharapkan berdampak signifikan memenuhi target anggaran pendapatan. Kebijakan ini akan memberi peluang untuk pengembalian dana-dana yang saat ini berada di luar negeri ke Indonesia, dan beberapa persiapan telah dilakukan untuk menampung penerimaan dana tersebut.selengkapnya

 UOB: UU Penghapusan Pajak Bawa Dampak Signifikan Bagi IndonesiaUOB: UU Penghapusan Pajak Bawa Dampak Signifikan Bagi IndonesiaKamis 26 Mei 2016 14:47Administratordibaca 635 kaliSemua Kategori

Undang-undang pengampunan pajak akan membawa dampak signifikan bagi pemerintah dalam memenuhi target anggaran pendapatan dan target defisit tahun 2016. Dalam sebuah rilis dari UOB yang diterima Bisnis pada Rabu (25/5/2016) disebutkan undang-undang pengampunan pajak mengusulkan tarif biaya 1-3% jika dana tersebut ditempatkan kembali ke Indonesia atau 2-6% jika dana dilaporkan oleh wajib pajakselengkapnya

 Katrol Pertumbuhan, BI Sarankan Tax AmnestyKatrol Pertumbuhan, BI Sarankan Tax AmnestySelasa 24 Mei 2016 17:32Administratordibaca 724 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tim ekonomi, caranya mudah saja. Segera jalankan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, apabila pembahasan RUU Tax Amnesty bisa dikebut, selanjutnya diketok palu DPR menjadi UU, dampaknya akan sangat positif. "Dengan implementasi UU Tax Amnesty, pertumbuhan ekonomi bakal terdorong 0,3 persen," papar Agus di Komplek DPR,selengkapnya

 BI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenBI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenSelasa 24 Mei 2016 12:24Administratordibaca 645 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia memperkirakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty apabila disahkan bisa membantu mendorong ekonomi tumbuh 0,3 persen, kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Menurut Agus, pengampunan pajak bisa mendorong penerimaan pajak negara sehingga membantu realisasi pendanaan proyek infrastrukturselengkapnya

 Kemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyKemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyJumat 20 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1169 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan APBN Perubahan 2016 menunggu pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR RI. "Sebelum APBN Perubahan itu, kami ingin menanti terlebih dahulu hasil dari suatu terobosan yang kami siapkan yaitu pengampunan pajak," kata Suahasil, di Jakarta, Kamis (19/5) malam.selengkapnya

 RUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalRUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalSabtu 23 Apr 2016 01:02Administratordibaca 803 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah, HIPMI Jaya, Rama Datau mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun dia mengingatkan agar aturan tersebut tak menspesialkan pemulangan dana (repatriasi-red) yang dari luar negeri semata lantaran besarnya potensi dana masuk. Melainkan juga terfokus potensi dana dalam negeri juga yang ada di depan mata.selengkapnya

 RI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatRI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatKamis 18 Feb 2016 06:01Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

 Insentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiInsentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiKamis 5 Sep 2019 14:21Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis.selengkapnya

 Aturan Insentif Pengurangan Pajak di Atas 100 Persen Segera TerbitAturan Insentif Pengurangan Pajak di Atas 100 Persen Segera TerbitRabu 19 Jun 2019 14:37Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko bidang perekonomian) menyatakan skema insentif pajak super deduction tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen tak lama lagi bakal segera diimplementasikan.selengkapnya

 Kemenkeu Sebut Apresiasi Wajib Pajak Bentuk Cerminan Perekonomian NasionalKemenkeu Sebut Apresiasi Wajib Pajak Bentuk Cerminan Perekonomian NasionalKamis 14 Mar 2019 09:06Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemberian apresiasi terhadap Wajib Pajak yang berasal dari berbagai macam latar belakang usaha mencerminkan kondisi perekonomian nasional.selengkapnya

 Gubernur Banten Genjot Pajak Kendaraan di TangerangGubernur Banten Genjot Pajak Kendaraan di TangerangSenin 28 Jan 2019 10:25Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Gubernur Banten, Wahidin Halim menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan lebih dari Rp 1, 2 triliun yang dihasilkan di Tangerang. Target itu harus didapatkan dari dua kantor cabang Samsat di kota tersebut.selengkapnya

 Misbakhun: Pajak dapat kokohkan perekonomian negaraMisbakhun: Pajak dapat kokohkan perekonomian negaraKamis 12 Jul 2018 09:47Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi sebuah negara guna memperkokoh perekonomian dalam pembangunan negara.selengkapnya

 Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBJumat 14 Jul 2017 14:24Ajeng Widyadibaca 1013 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :