Aplikasi E-SPOP, Permudah Wajib Pajak Urus PBBAplikasi E-SPOP, Permudah Wajib Pajak Urus PBBSelasa 15 Mei 2018 14:21Ridha Anantidibaca 1310 kaliSemua Kategori

Usai membuka Pekan Panutan Pembayaran PBB 2018 Walikota Semarang Hendrar Prihadi meluncurkan aplikasi ‘E-SPOP’ atau surat pemberitahuan objek pajak online di Hall Balaikota Semarang, Senin 14 Mei 2018.selengkapnya

 Kemkop dan UKM gelar advokasi perpajakan di Kota MalangKemkop dan UKM gelar advokasi perpajakan di Kota MalangJumat 23 Mar 2018 09:40Ridha Anantidibaca 1232 kaliSemua Kategori

Kementerian Koperasi dan UKM menggelKementerian Koperasi dan UKM menggelar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terkait. Tujuan advar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terselengkapnya

 Dorong Taat Pajak, Denpasar Bagi-bagi Kaos GratisDorong Taat Pajak, Denpasar Bagi-bagi Kaos GratisJumat 2 Mar 2018 11:30Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar memberikan bonus kaos kepada para pembayar pajak bumi dan bangunan pada Pameran Inovasi & Pelayanan Publik.selengkapnya

 Pemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBPemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBSelasa 27 Feb 2018 16:02Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang segera menerapkan e-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perbaikan layanan sehingga pemungutan pajak daerah bisa optimal.selengkapnya

 Tunggakan Pajak di Yogyakarta Capai Rp 50 MiliarTunggakan Pajak di Yogyakarta Capai Rp 50 MiliarJumat 2 Feb 2018 15:51Ridha Anantidibaca 882 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini, masih terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan total tunggakan yang ada mencapai Rp 50 miliar.selengkapnya

 Surabaya Jadi Tuan Rumah Konferensi PajakSurabaya Jadi Tuan Rumah Konferensi PajakSelasa 29 Nov 2016 14:19Ajeng Widyadibaca 546 kaliSemua Kategori

Kota Surabaya kembali menjadi tempat penyelenggaraan agenda internasional. Mulai Rabu 30 November 2016 hingga 3 Desember 2016, puluhan perwakilan dari 33 negara akan berkumpul di Surabaya dalam agenda bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030.selengkapnya

 Biaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusBiaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusJumat 25 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 1405 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Kota Solo menggratiskan bea balik nama dan penghapusan denda pajak kendaraan. Kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).selengkapnya

 Tax Amnesty Pulihkan Industri Properti, Masih Jadi Tanda TanyaTax Amnesty Pulihkan Industri Properti, Masih Jadi Tanda TanyaSabtu 27 Ags 2016 13:09Administratordibaca 1086 kaliSemua Kategori

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang digadang-gadang bisa memulihkan properti di Indonesia, sepertinya masih jadi tanda tanya besar. Terlebih untuk properti middle up (mewah) di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. CEO Leads Property Service Indonesia Hendra Hartono mengatakan, adanya tax amnesty ini sejatinya ditargetkan untuk masyarakat kelas ekonomi atas yang kerap menyimpan uangselengkapnya

 Pemohon uji materi soal pajak rokok kecewa ditolak MAPemohon uji materi soal pajak rokok kecewa ditolak MASenin 25 Feb 2019 09:03Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Pemohon uji materi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oka Syahputra Harianda menyatakan kekecewaannya setelah permohonannya kepada Mahkamah Agung (MA) ditolak.selengkapnya

 Ini Strategi Kanwil DJP Riau Genjot Pendapatan Pajak 2020Ini Strategi Kanwil DJP Riau Genjot Pendapatan Pajak 2020Rabu 5 Feb 2020 11:18Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020, khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau.selengkapnya

 Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para HakimPengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para HakimRabu 30 Sep 2020 13:36Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari tiga hakim pengadilan pajak soal kewenangan Menteri Keuangan terkait pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahPemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahKamis 5 Des 2019 10:57Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menarik investasi, pemerintah tengah menyusun skema memoderasi sejumlah jenis daerah menjadi satu tarif.selengkapnya

 Dongkrak Penerimaan Negara, Sinergi Tiga Ditjen DiperkuatDongkrak Penerimaan Negara, Sinergi Tiga Ditjen DiperkuatKamis 28 Mar 2019 13:13Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem penerimaan negara.selengkapnya

 PEMERIKSAAN PESERTA TAX AMNESTY: Ditjen Pajak Klaim Tak Langgar AturanPEMERIKSAAN PESERTA TAX AMNESTY: Ditjen Pajak Klaim Tak Langgar AturanSenin 30 Jul 2018 09:50Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menyisir data wajib pajak (WP), tak hanya peserta yang tak ikut tax amnesy, data yang notabene peserta tax amnesty pun menjadi sasaran. Langkah otoritas pajak ini merupakan konsekuensi pascaimplementasi pengampunan pajak.selengkapnya

 REVISI UU KUP: Perusahaan Kesulitan Likuiditas Bisa Dapat KeringananREVISI UU KUP: Perusahaan Kesulitan Likuiditas Bisa Dapat KeringananSenin 26 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 1640 kaliSemua Kategori

Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas akan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Kemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakKemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakJumat 26 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung (MA) saling silang pendapat mengenai kewenangan pengawasan terhadap hakim pengadilan pajak.selengkapnya

 Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakSelasa 21 Nov 2017 13:11Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

 RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoISelasa 30 Mei 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 622 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

 Revisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata JonanRevisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata JonanRabu 11 Jan 2017 14:11Ajeng Widyadibaca 430 kaliSemua Kategori

Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, revisi PP Nomor 1/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara (minerba), bukan untuk satu badan usaha tertentu saja.selengkapnya

 Apindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakApindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakKamis 1 Des 2016 14:39Ajeng Widyadibaca 712 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :