KPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakKPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:54Administratordibaca 729 kaliSemua Kategori

Tiga institusi penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa memahami keinginan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Restu” ini bakal meringankan langkah pemerintah agar bisa segera menerapkan kebijakan yang kontroversional ini karena berpotensiselengkapnya

 Thailand Segera Pajaki Mata Uang KriptoThailand Segera Pajaki Mata Uang KriptoRabu 4 Apr 2018 13:15Ridha Anantidibaca 1268 kaliSemua Kategori

Pemerintah Thailand bakal meregulasi pasar mata uang kripto. Tidak hanya itu, perdagangan dan investasi mata uang kripto juga akan dipajaki untuk mencegah sektor tersebut digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, dan tindakan kriminal lainnya.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Jangan Tiru Gayus TambunanSri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Jangan Tiru Gayus TambunanKamis 7 Des 2017 08:39Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta gerakan antikorupsi di Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan. Pasalnya, satu tindak korupsi saja bisa merusak citra institusi tersebut untuk waktu lama, seperti kasus Gayus Tambunan.selengkapnya

 Tak Usah Ragu Ikut Tax Amnesty, Jokowi: Saya Awasi SendiriTak Usah Ragu Ikut Tax Amnesty, Jokowi: Saya Awasi SendiriSabtu 16 Jul 2016 20:51Administratordibaca 1153 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program pengampunan pajak atau tax amnesty akan diawasinya sendiri. “Jadi enggak usah ragu, saya akan bentuk satgas, saya akan bentuk task force dari BPKP maupun intelijen yang akan awasi proses pelaksanaan tax amnesty, untuk mengawasi aparat pajak,” tegas Jokowi seperti dilansir Setkab, Jakarta, Sabtu (16/7/2016).selengkapnya

 Menkeu: Tindak Tegas PMA 10 Tahun Tak Bayar PajakMenkeu: Tindak Tegas PMA 10 Tahun Tak Bayar PajakRabu 25 Mei 2016 15:26Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menekankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan penanaman modal asing (PMA) “nakal” yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kriteria “nakal” ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.selengkapnya

 Istana Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tubuh Ditjen PajakIstana Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tubuh Ditjen PajakSelasa 22 Nov 2016 13:53Ajeng Widyadibaca 760 kaliSemua Kategori

Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan juga pungli.selengkapnya

 Kasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKamis 27 Okt 2016 07:49Administratordibaca 1484 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan titik terang kasus dugaan korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.selengkapnya

 Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 15:12Administratordibaca 7406 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

 Usai Tax Amnesty, Jokowi Segera Terbitkan Banyak Aturan PajakUsai Tax Amnesty, Jokowi Segera Terbitkan Banyak Aturan PajakAhad 3 Jul 2016 20:16Administratordibaca 1295 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dalam waktu dekat pemerintahan kabinet kerja akan merilis kembali beberapa peraturan baru di sektor perpajakan. Hal tersebut menjadi tindak lanjut usai disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyUU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 22:19Administratordibaca 1660 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah resmi disetujui oleh DPR untuk diundangkan pada Selasa (28/6/2016). Lantas apa saja daftar istilah yang ada di dalam payung hukum yang terdiri atas 13 bab, 25 pasal itu? Menilik Undang-Undang tersebut, dalam bab I pasal 1, ada 15 istilah yang mencerminkan ruang lingkup kebijakan ini. Berikut ini 15 poin yang ada dalan bab Ketentuan Umum ituselengkapnya

 DPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyDPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyKamis 19 Mei 2016 15:08Administratordibaca 967 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakPENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakRabu 4 Mei 2016 11:02Administratordibaca 1423 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak harus fokus pada substansi reformasi sistem pajak Tanah Air. Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center menilai perdebatan tarif tebusan yang muncul akhir-akhir ini dalam rencana payung hukum tax amnesty justru telah mengaburkan substansi kebijakan ini.selengkapnya

 Eks Pejabat Kantor Pajak Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Restitusi PajakEks Pejabat Kantor Pajak Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Restitusi PajakKamis 2 Jul 2020 10:51Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan kepala‎ Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta, Yul Dirga, dengan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara.selengkapnya

 Bea Cukai Kudus Tindak 200 Ribu Batang Rokok IlegalBea Cukai Kudus Tindak 200 Ribu Batang Rokok IlegalRabu 25 Sep 2019 15:11Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Petugas Bea Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap bangunan di Desa Robayan, Kalinyamatan, Jepara pada Rabu (18/9) lalu, yang disinyalir menjadi tempat penimbunan rokok ilegal. Pada penindakan ini, petugas mengamankan 200.600 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).selengkapnya

 Pemkot Makassar Bakal Tindak Tegas Wajib Pajak NakalPemkot Makassar Bakal Tindak Tegas Wajib Pajak NakalKamis 15 Ags 2019 15:12Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Masih adanya pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak usaha dipastikan akan mendapat surat teguran yang segera ditindaklanjuti.selengkapnya

 Kejari Pontianak berhasil tangkap buronan kasus pajak Rp 20 miliarKejari Pontianak berhasil tangkap buronan kasus pajak Rp 20 miliarRabu 13 Feb 2019 11:10Ridha Anantidibaca 980 kaliSemua Kategori

Tim gabungan Bidang Tindak Pidana Khusus dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak berhasil menangkap buronan perkara tidak pidana perpajakan atas nama terpidana Kow Siu Seng alias Susein Koputra pada Senin (11/2). Penangkapan dilakukan di Pontianak Kalimantan Barat.selengkapnya

 KPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakKPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakJumat 26 Okt 2018 09:47Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Bali sebagai lokasi percontohan penerapan PHR online bagi seluruh daerah di Indonesia.selengkapnya

 Tindak Reklame Penunggak Pajak, Anies: DKI Tak Khawatir Kekurangan PADTindak Reklame Penunggak Pajak, Anies: DKI Tak Khawatir Kekurangan PADSenin 22 Okt 2018 14:42Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menindak tegas sejumlah papan reklame yang sudah tidak berizin dan menunggak pajak di Jakarta. Tercatat ada 60 titik reklame yang akan dibongkar dan diberi peringatan, salahsatunya di dekat gedung KPK, Jakarta Selatan.selengkapnya

 Kejagung sidik pegawai Pajak menerima suapKejagung sidik pegawai Pajak menerima suapSenin 6 Ags 2018 15:39Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyidik Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan pajak.selengkapnya

 Wakil Rakyat Ini Minta Tindak Tegas WNA tak Taat PajakWakil Rakyat Ini Minta Tindak Tegas WNA tak Taat PajakRabu 30 Mei 2018 09:48Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta agar pemerintah provinsi setempat menindak tegas warga negara asing yang tidak taat pajak. "Pemprov DKI Jakarta harus mengecek siapa saja WNA yang tidak taat membayar pajak selama tinggal di Kota Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik di Jakarta, Senin (28/5).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :