Buruh Bakal Ajukan Peninjauan Kembali UU Pengampunan PajakBuruh Bakal Ajukan Peninjauan Kembali UU Pengampunan PajakJumat 1 Jul 2016 14:04Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana mengajukan peninjauan kembali (judicial review) atas pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Buruh akan Ajukan `Judicial Review` UU Tax AmnestyBuruh akan Ajukan `Judicial Review` UU Tax AmnestyJumat 1 Jul 2016 13:56Administratordibaca 1811 kaliSemua Kategori

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Rumah Rakyat Indonesia (RRI) akan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amesty).Judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut akan dilakukan akhir Juli.selengkapnya

 Soal Pajak, Jangan Bandingkan PT Inalum Saat Masih PMA dan BUMNSoal Pajak, Jangan Bandingkan PT Inalum Saat Masih PMA dan BUMNSabtu 18 Jun 2016 07:18Administratordibaca 1284 kaliSemua Kategori

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Bahkan terakhir, muncul opini Inalum saat masih berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) masih lebih baik daripada setelah menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal pembayaran pajak.selengkapnya

 10 Pengusaha Kakap Dompleng Tax Amnesty10 Pengusaha Kakap Dompleng Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 12:08Administratordibaca 874 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sedang dikebut pemerintah dan DPR terus dipersoalkan. Kemarin, giliran politikus Nasdem Akbar Faisal yang mempermasalahkan. Dia bilang, ada 10 pengusaha gede penunggak wajib pajak yang mendompleng RUU ini. Duh, siapa aja itu, Pak?selengkapnya

 Menunggu keputusan politis di DPRMenunggu keputusan politis di DPRSenin 13 Jun 2016 14:31Administratordibaca 710 kaliSemua Kategori

Rapat anggota panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak di beberapa hotel mewah di Jakarta, tiga pekan ini tak menghasilkan keputusan penting. Selama tiga pekan, setiap perwakilan mempertahankan sikap sendiri-sendiri. Masing-masing partai dan pemerintah masih keukeuh dengan pendapatnya, seperti yang tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).selengkapnya

 Kadin Minta Pengampunan Pajak Berlaku Bagi UMKMKadin Minta Pengampunan Pajak Berlaku Bagi UMKMSelasa 31 Mei 2016 16:55Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan diterapkan harus menganut asas keadilan. Pengampunan tersebut tak hanya bagi pengusaha besar namun juga harus berlaku bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, sebagai bentuk wirausaha yang baru dimulai,selengkapnya

 Anggota DPR : Pengampunan Pajak perlu Didahului Reformasi PerpajakanAnggota DPR : Pengampunan Pajak perlu Didahului Reformasi PerpajakanKamis 26 Mei 2016 14:50Administratordibaca 799 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nya diselengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Perlu Didahului Reformasi PerpajakanKebijakan Tax Amnesty Perlu Didahului Reformasi PerpajakanRabu 25 Mei 2016 14:07Administratordibaca 823 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nyaselengkapnya

 Bambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaBambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaSelasa 24 Mei 2016 15:09Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, sudah saatnya pajak yang menjadi hak negara dikembalikan ke Indonesia. Penerapan pengampunan pajak alias tax amnesty, kata Bambang akan menjadi jalannya. "Kami capek negara lain yang ambil untuk dari ekonomi Indonesia. Sudah saatnya, kita akhiri itu, ada keadilan lah. Prinsip pajak, pajak dikenakan ketika transaksi itu dilakukan," tutur Bambangselengkapnya

 Wapres: Pajak Ditetapkan untuk Ciptakan KeseimbanganWapres: Pajak Ditetapkan untuk Ciptakan KeseimbanganSenin 23 Mei 2016 16:56Administratordibaca 863 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan formulasi besaran pajak yang masuk dalam sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan masyarakat. "Pada dasarnya, formula pajak ialah bagaimana membuat keseimbangan, antara lain penerimaan dan investasi, untuk menjaga keadilan antara orang kaya dan yang kurang, menjaga daerah mampu dan tidak mampu,selengkapnya

 DPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakDPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakSelasa 17 Mei 2016 15:06Administratordibaca 1120 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mendorong pemerintah untuk memberikan diskon pajak kepada masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengungkapkan diskon pajak ini menjadi bagian dari prinsip keadilan‎ yang dilakukan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang pengampunan pajak/tax amnesty.selengkapnya

 Pengusaha tak Masalah Transaksi Kartu Kredit Kena PajakPengusaha tak Masalah Transaksi Kartu Kredit Kena PajakSabtu 7 Mei 2016 11:11Administratordibaca 952 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah mendukung kebijakan mengenai pengenaan pajak transaksi nontunai khususnya untuk pengeluaran melalui kartu kredit. "Kami menganggap ini masih wajar, dalam hal ini kami berusaha menjadi wajib pajak yang baik," kata Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi seperti ditulis Antara Semarang, Jumat (6/5).selengkapnya

 Tax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiTax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiJumat 29 Apr 2016 22:10Administratordibaca 1343 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) jelas dinyatakan bahwa pengampunan pajak bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Namun, sesungguhnya tujuan tax amnesty memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, Tax amnesty bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutanselengkapnya

 Pengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorPengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorRabu 27 Apr 2016 21:20Administratordibaca 1586 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

 Penunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraPenunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraSenin 25 Apr 2016 20:19Administratordibaca 1928 kaliSemua Kategori

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memvonis satu tahun penjara dan denda Rp377 juta kepada pengusaha aksesoris dan peralatan komputer Yulianto (36) yang menunggak pajak sebesar Rp4,2 miliar tahun 2010-2011. Pembacaan vonis sidang kasus penunggak pajak tahun 2010 sebesar Rp4,2 milir dipimpin Majelis Hakim PN Pontianak Bonny Sanggah, di Pontianak, Senin sore.selengkapnya

 Pengusaha Minta Kebijakan Tax Amnesty Dibuat Lebih MenggodaPengusaha Minta Kebijakan Tax Amnesty Dibuat Lebih MenggodaSabtu 23 Apr 2016 19:10Administratordibaca 1294 kaliSemua Kategori

Pembahasan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih terus berlangsung di Badan Legislasi. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya Rama Datau sangat mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun, dia meminta pemerintah membuat kebijakan ini lebih menarik, sehingga sukses pada akhirnya. “Bagaimana mau optimal, jika masih ada celah temuan ketidakadilan,selengkapnya

 RUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalRUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalSabtu 23 Apr 2016 01:02Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah, HIPMI Jaya, Rama Datau mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun dia mengingatkan agar aturan tersebut tak menspesialkan pemulangan dana (repatriasi-red) yang dari luar negeri semata lantaran besarnya potensi dana masuk. Melainkan juga terfokus potensi dana dalam negeri juga yang ada di depan mata.selengkapnya

 PUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiPUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiSenin 18 Apr 2016 09:50Administratordibaca 6463 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan upaya penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ritel karena langsung menselengkapnya

 Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSenin 11 Jan 2016 15:55Administratordibaca 2836 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya

 Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%Senin 13 Sep 2021 09:55Ridha Anantidibaca 1565 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :