Kelebihan Bayar Pajak? Jangan Lupa Minta KembalianKelebihan Bayar Pajak? Jangan Lupa Minta KembalianSelasa 9 Feb 2016 14:56Administratordibaca 2783 kaliSemua Kategori

Salah satu kondisi yang tidak terhindarkan dalam pajak, yaitu kelebihan bayar. Artinya Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak, dipungut maupun dipotong lebih besar dari yang seharusnya terutang. WP memiliki hak untuk meminta kembali uang dari sisa kelebihan bayar tersebut.selengkapnya

 Penerimaan pajak seret, shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun?Penerimaan pajak seret, shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun?Kamis 12 Des 2019 14:30Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di tahun ini semakin jauh dari target, perlambatan ekonomi domestik disinyalir menjadi penyebabnya. Sehingga, proyeksi shortfall pajak diperkirakan berada di level Rp 200 triliun pada akhir tahun 2019.selengkapnya

 Penerimaan pajak seret, shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun?Penerimaan pajak seret, shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun?Rabu 11 Des 2019 09:20Ridha Anantidibaca 24 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di tahun ini semakin jauh dari target, perlambatan ekonomi domestik disinyalir menjadi penyebabnya. Sehingga, proyeksi shortfall pajak diperkirakan berada di level Rp 200 triliun pada akhir tahun 2019.selengkapnya

 Inaplas sebut rencana pengenaan cukai plastik tidak efektifInaplas sebut rencana pengenaan cukai plastik tidak efektifRabu 30 Sep 2020 14:18Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Sehingga, pada tahun depan DJBC akan menarik cukai untuk kantong plastik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menimbulkan shock di masyarakat, sebab pungutan kantong plastik sebelumnya sudah berlaku di beberapa daerah. Sehingga, tarif cukai kantong plastik yang dipatok sebesar Rp 200 per lembar.selengkapnya

 Penjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak Beserta KetentuannyaPenjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak Beserta KetentuannyaSelasa 6 Mar 2018 11:43Ridha Anantidibaca 1138 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan aturan baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

 Industri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiIndustri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiSelasa 4 Sep 2018 10:38Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) meminta Peraturan Manteri Keuangan (PMK) No. 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau perlu direvisi karena dinilai dapat mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di daerah tersebut.selengkapnya

 Amnesti Pajak Suntik PerekonomianAmnesti Pajak Suntik PerekonomianRabu 5 Okt 2016 11:39Admindibaca 676 kaliSemua Kategori

Sebanyak 66% harta yang diungkapkan dalam kebijakan pengampunan pajak pada periode pertama bersifat likuid, sehingga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.selengkapnya

 Horee.... Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB dari 1994 sampai 2019Horee.... Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB dari 1994 sampai 2019Kamis 4 Apr 2019 09:55Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya bakal menghapus denda pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1994 sampai 2018. Penghapusan itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726.selengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 917 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 1991 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 844 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Pemulihan ekonomi bertumpu pada penerimaan pajak yang diprediksi tumbuh 2,9%Pemulihan ekonomi bertumpu pada penerimaan pajak yang diprediksi tumbuh 2,9%Jumat 9 Okt 2020 14:18Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibuat sebagai instrumen fiskal di masa extraordinary.selengkapnya

 Pengampunan Pajak: Beleid Istrumen Investasi DisiapkanPengampunan Pajak: Beleid Istrumen Investasi DisiapkanJumat 5 Ags 2016 18:42Administratordibaca 663 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan beleid mengenai instrumen investasi untuk menyalurkan dana repatriasi yang diharapkan bisa segera diselesaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia agar instrumen-instrumen yang akan dijadikan tempat untuk menggunakan atau menyalurkan dana repatriasi tersebut sudahselengkapnya

 Penggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliPenggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliKamis 15 Ags 2019 11:58Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan celah yang ada dalam kebijakan tarif cukai rokok yang berlaku saat ini berpotensi memunculkan praktik oligopoli di industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Indef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakIndef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakSenin 26 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya

 Akankah Lonjakan Cukai Rokok Berlanjut?Akankah Lonjakan Cukai Rokok Berlanjut?Senin 6 Mei 2019 09:58Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Meski mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, penerimaan cukai khususnya cukai hasil tembakau (CHT) belum bisa menjadi jaminan untuk menopang penerimaan Bea Cukai tahun ini.selengkapnya

 Apa Itu Pajak Tanah Menganggur?Apa Itu Pajak Tanah Menganggur?Senin 6 Feb 2017 11:44Ajeng Widyadibaca 1892 kaliSemua Kategori

Hal ini berkaitan dengan level regulasi mengenai jenis pajak apa yang tepat serta teknis yang mana administrasinya paling mungkin dan mudah.selengkapnya

 Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaRekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaSenin 2 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 DJP Jatim III Surati WP Agar Manfaatkan Tax AmnestyDJP Jatim III Surati WP Agar Manfaatkan Tax AmnestyKamis 28 Jul 2016 10:13Administratordibaca 626 kaliSemua Kategori

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III menyurati wajib pajak (WP) agar memanfaatkan fasilitas tax amnesty dengan melaporkan kekayaan yang belum terkena pajak sehingga tidak dikenakan pemeriksaaselengkapnya

 Pajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriPajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriSenin 6 Feb 2017 15:06Ajeng Widyadibaca 809 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan baru soal pengenaan pajak progresif untuk lahan iddle atau menganggur masih dalam tahap pembahasan awal. Rencana ini diungkapkan pemerintah pekan lalu dengan niatan agar tanah-tanah yang selama ini menganggur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :