Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diklaim akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Setelah disosialisasikan di Jakarta, Jokowi langsung tancap gas merayu para pengusaha di Surabaya untuk mengikuti program tersebut.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mereformasi atau menyeimbangi aturan-aturan baru di sektor perpajakan, seperti yang sekarang sudah disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pendiri marketplace khusus busana Muslim HijUp, Diajeng Lestari, menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Kamis (31/1) sore ini. Bersama sejumlah perancang busana Muslim kenamaan, Diajeng secara khusus menyampaikan tantangan-tantangan yang ia hadapi dalam berkiprah di industri busana Muslim kepada Presiden Jokowi.selengkapnya

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi keresahan yang berkembang di tengah masyarakat dalam sepekan terakhir terkait dengan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Menurutnya, masyarakat tidak perlu merasa resah dan menyalahartikan kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai 18 Juli lalu hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan waktu bersantai-santai bagi para menteri barunya yang masuk di Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Keuangan, Sri Mulyani.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menjadi penentu keberhasilan program sosialisasi Undang Undang (UU) Tax Amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh Pejabat Eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7) siang. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyatakan dirinya akan membantu dengan turun langsung melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke Singapuraselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dapat diikuti pelaku usaha besar atau yang menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

Presiden Jokowi (Jokowi) menjelaskan, program tax amnesty atau amnesti pajak itu adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, dengan tax amnesty nanti bisa dilakukan pembebasan sanksi administrasi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan menguatkan nilai tukar Rupiah. Akan tetapi, Jokowi khawatir hal tersebut merupakan salah satu dampak negatif. Pasalnya, jika Rupiah terlalu menguat, maka akan menurunkan daya saing produk ekspor nasional.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dalam waktu dekat pemerintahan kabinet kerja akan merilis kembali beberapa peraturan baru di sektor perpajakan. Hal tersebut menjadi tindak lanjut usai disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak bersiap menyambut komandan baru. Di pengujung Oktober, tepatnya dalam pekan ini, Menteri Keuangan akan melepas Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan memasuki masa pensiunnya dan melantik orang baru untuk menggantikan posisi Robert itu.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kandidat Direktur Jenderal Pajak untuk menggantikan Ken Dwijugiasteadi mulai dibahas Rabu (29/11) siang.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga konglomerat sejak zaman Orde baru. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga "tersangkut" program tersebut.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja para petugas pajak yang selama ini terlibat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini hadir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Pantauan Okezone, Jokowi hadir sekira pukul 19.55 WIB.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat mengamankan APBN 2016.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya