Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim bahwa daerah sudah menyetujui rencana pemerintah pusat untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dari cukai rokok.selengkapnya

Ya, benar. Saat ini, pemerintah sangat butuh pemasukan, sebab brangkas negara selalu jebol oleh defisit. Lantaran, biaya belanja negara lebih besar ketimbang penerimaan. Kejadian ini terjadi sepanjang tahun.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga konglomerat sejak zaman Orde baru. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga "tersangkut" program tersebut.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini hadir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Pantauan Okezone, Jokowi hadir sekira pukul 19.55 WIB.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis program amnesti pajak akan berhasil. Sebab, ada perkembangan yang sangat baik dari segi jumlah peserta maupun angka penerimaan dari amnesti pajak.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat mengamankan APBN 2016.selengkapnya

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi keresahan yang berkembang di tengah masyarakat dalam sepekan terakhir terkait dengan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Menurutnya, masyarakat tidak perlu merasa resah dan menyalahartikan kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai 18 Juli lalu hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung dan menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Ini dilakukan karena Jokowi mulai menyadari bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak realistis.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, tidak ada politisasi di program pengampunan (amnesty) pajak. Ini program penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia, tidak ada kepentingan yang lain.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memenangkan judical review atas digugatnya Undang-undang amnesti pajak atau tax amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Presiden Joko Widodo menyebutkan manfaat dari pengampunan pajak, atau tax amnesty sudah mulai terlihat. Ada penambahan cadangan devisa negara sebesar US miliar. Peningkatan cadangan devisa negara itu, hanya terjadi dalam kurun satu hingga dua pekan sejak tax amnesty mulai diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Jokowi, itu adalah salah satu manfaat dari diberlakukannya tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, dana repatriasi dari program tax amnesty atau pengampunan pajak akan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Pemerintah, kata Jokowi, telah menyiapkan instrumen-instrumen keuangan yang bisa menampung dana repatriasi yang diperkirakan jumlahnya lebih dari Rp11 triliun.selengkapnya

Presiden Joko Widodo sangat berharap masyarakat yang ikut pengampunan pajak dapat melakukan repatriasi dana. Sebab, ada begitu banyak dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dapat diikuti pelaku usaha besar atau yang menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

Presiden Jokowi (Jokowi) menjelaskan, program tax amnesty atau amnesti pajak itu adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, dengan tax amnesty nanti bisa dilakukan pembebasan sanksi administrasi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan berkeliling untuk mensosialisasikan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Langkah sosialisasi diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ke negara.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Melalui Undang-Undang ini diharapkan akan ada dana masuk yang signifikan dari para konglomerat yang selama ini menaruh dananya di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (1/7) melakukan pencanangan program pengampunan pajak, alias tax amnesty. Hal ini dilakukan setelah Undang-undang pengampunan pajak disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa lalu.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya