Rakyat Melarat di Desa Tak Butuh Tax AmnestyRakyat Melarat di Desa Tak Butuh Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 11:19Administratordibaca 1077 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, butuh waktu lama bagi pemerintah untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Deputi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Muhammad Sairi Hasbullah mengatakan, meski pemerintah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) tidak akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.selengkapnya

 DPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanDPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanSenin 23 Mei 2016 13:43Administratordibaca 636 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

 Data PPATK Lebih Seram Ketimbang Panama PapersData PPATK Lebih Seram Ketimbang Panama PapersRabu 18 Mei 2016 15:08Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

Sekian lama dokumen Panama Papers bikin heboh, Kepala PPATK Muhammad Yusuf baru buka mulut. Dia mengaku punya data yang lebih lengkap ketimbang Panama Papers. Kata Yusuf, data yang telah diverifikasi PPATK pada 2015, terdapat transaksi mencurigakan sebanyak 56 ribu laporan. "Sejauh ini pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap data yang dimiliki baru pada tahapselengkapnya

 Ini Urgensi RUU Ketentuan Umum Perpajakan untuk Lengkapi RUU Tax AmnestyIni Urgensi RUU Ketentuan Umum Perpajakan untuk Lengkapi RUU Tax AmnestySelasa 3 Mei 2016 15:46Administratordibaca 2189 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai perlu dilengkapi dengan dasar hukum lainnya yakni RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengatakan jika belum ada perbaikan sistem dan mekanisme perpajakan yang memadai, maka RUU Pengampunan Pajak hanya terfokus pada manfaat jangka pendek.selengkapnya

 Giliran Grab dan Uber, Diuber PajakGiliran Grab dan Uber, Diuber PajakRabu 27 Apr 2016 20:58Administratordibaca 2864 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian gencar mengejar perusahaan digital. Di tengah proses mengejar pajak Google, Facebook, Yahoo! serta Twitter, kini giliran pajak perusahaan transportasi online asing yang dikejar, yaitu Uber dan Grab. Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, pengejaran pajak Uber dan Grab masih dalam proses. Saat ini, Ditjen dalam proses mengubah status Uber danselengkapnya

 Sikap KPK terhadap RUU Pengampunan PajakSikap KPK terhadap RUU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 13:51Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Pro dan kotra terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) terus bergulir. Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎ sebagai lembaga penegak hukum menyatakan tidak dalam posisi menyetujui atau menolak. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, salah satu tujuan kehadiran KPK untuk meningkat kesejahteraan rakyat. Jika upaya pemerintah danselengkapnya

 Rencana Turunkan Pajak Rumah Mewah, Bawa IHSG Menguat 0,72%Rencana Turunkan Pajak Rumah Mewah, Bawa IHSG Menguat 0,72%Jumat 23 Nov 2018 14:27Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) diparkir pada zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis (22/11), menguat 0,72% menjadi berada di level 5990,81. Menguatnya indeks tersebut, ditopang oleh sektor properti yang secara indeks, menguat 1,49% menjadi level 433,41.selengkapnya

 Menyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiMenyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiJumat 25 Nov 2016 14:23Ajeng Widyadibaca 999 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, perusahaan tersebut berpotensi ikut dijerat pidana.selengkapnya

 Bea Cukai Karimun deklarasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsiBea Cukai Karimun deklarasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsiSelasa 11 Feb 2020 10:54Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Tanjung Balai Karimun melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi, pada Rabu (29/1) lalu.selengkapnya

 Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Jumat 22 Nov 2019 10:40Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Restitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRestitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRabu 20 Nov 2019 13:48Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dalam beberapa kasus kalah melawan Wajib Pajak (WP) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pengadilan Pajak sampai Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Kalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunKalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunSelasa 19 Nov 2019 15:33Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Meterai Palsu Marak Beredar, Denda dan Penjara Siap MenantiMeterai Palsu Marak Beredar, Denda dan Penjara Siap MenantiSelasa 19 Nov 2019 13:32Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pemalsuan bea meterai marak terjadi, baik yang bernilai Rp3.000 maupun Rp6.000. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan paling banyak menangkap pelaku meterai palsu pada tahun lalu.selengkapnya

 Sengketa dengan Freeport, DJBC Bakal Review Kebijakan Bea KeluarSengketa dengan Freeport, DJBC Bakal Review Kebijakan Bea KeluarSenin 18 Nov 2019 10:30Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Sengketa antara Bea Cukai dengan PT Freeport Indonesia berpotensi menekan pendapatan negara dari penerimaan bea keluar hingga Rp1,8 triliun.selengkapnya

 Bali Siapkan Skema Pajak TurisBali Siapkan Skema Pajak TurisRabu 8 Mei 2019 09:44Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali tengah menggodok aturan baru terkait pajak turis. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengatakan pungutan kontribusi dari wisatawan sudah jamak dilakukan negara-negara lain, terutama Eropa.selengkapnya

 Bea dan Cukai lelang 20 unit mobil Subaru, berminat?Bea dan Cukai lelang 20 unit mobil Subaru, berminat?Jumat 5 Apr 2019 09:55Ridha Anantidibaca 866 kaliSemua Kategori

Bagi konsumen yang ingin mendapatkan mobil dengan harga yang bersaing, opsi lelang bisa jadi pilihan. Baru-baru ini Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengumumkan akan melelang mobil yang terbilang jarang ada di pasaran yakni Subaru.selengkapnya

 Tol Trans Sumatra Hasilkan Penerimaan Pajak Rp2.690 triliunTol Trans Sumatra Hasilkan Penerimaan Pajak Rp2.690 triliunJumat 8 Mar 2019 13:58Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua Kategori

Pembangunan jalan tol Trans Sumatra akan mendapatkan pendapatan dari pajak sebesar Rp2.690 triliun hingga 2048, dengan pendapatan PAD terbesar diterima Provinsi Sumatra Utara.selengkapnya

 Pemohon uji materi soal pajak rokok kecewa ditolak MAPemohon uji materi soal pajak rokok kecewa ditolak MASenin 25 Feb 2019 09:03Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemohon uji materi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oka Syahputra Harianda menyatakan kekecewaannya setelah permohonannya kepada Mahkamah Agung (MA) ditolak.selengkapnya

 Darmin Beberkan Sulitnya Cari Solusi Hindarkan Petani dari PajakDarmin Beberkan Sulitnya Cari Solusi Hindarkan Petani dari PajakRabu 20 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih memutar otak supaya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil olahan produk pertanian kena pajak tidak merugikan petani. Pajak yang dikenakan ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Pemerintah Kesulitan Cari Solusi Penghapusan Pajak Produk PertanianPemerintah Kesulitan Cari Solusi Penghapusan Pajak Produk PertanianRabu 20 Feb 2019 14:31Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengaku kesulitan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk hasil pertanian yang digunakan di dalam negeri. Produk pertanian mulai dikenakan pajak setelah pengusaha kelapa sawit menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 kepada Mahkamah Agung.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :