BPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatBPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatSenin 13 Nov 2017 15:25Ajeng Widyadibaca 465 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta akan meningkat dengan adanya sistem digitalisasi penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atau BPKB online.selengkapnya

 Pemprov DKI Bebaskan PBB bagi Pahlawan Nasional hingga GuruPemprov DKI Bebaskan PBB bagi Pahlawan Nasional hingga GuruSenin 24 Jun 2019 15:15Ridha Anantidibaca 774 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta memperluas jangkauan penerimaan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak hanya bagi rumah atau hunian di bawah Rp1 miliar saja, melainkan juga untuk orang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, hingga ke ahli warisnya.selengkapnya

 Investment Allowance Efektif Bantu Pengusaha Bayar GajiInvestment Allowance Efektif Bantu Pengusaha Bayar GajiRabu 18 Mar 2020 16:02Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui investment allowance bagi industri padat karya dinilai mampu mengkompensasi gaji yang harus dibayarkan oleh pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diserap.selengkapnya

 Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Jumat 8 Feb 2019 14:06Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor naik dari saat ini 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan tarif ini bukan semata untuk menaikkan pendapatan daerah, namun juga untuk mengerem laju kepemilikan kendaraan.selengkapnya

 Investment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaInvestment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaKamis 19 Mar 2020 10:15Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Ada alasan khusus mengapa suatu industri padat karya harus mempekerjakan secara rata-rata minimal 300 orang tenaga kerja Indonesia dalam setahun untuk memperoleh fasilitas investment allowance.selengkapnya

 Catat! Ini Syarat Industri Padat Karya untuk Dapat Investment AllowanceCatat! Ini Syarat Industri Padat Karya untuk Dapat Investment AllowanceRabu 18 Mar 2020 15:17Ridha Anantidibaca 872 kaliSemua Kategori

Investor pada sektor industri padat karya harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa menikmati fasilitas investment allowance.selengkapnya

 Gubernur DKI Berharap Tilang ETLE Tekan Penunggak Pajak KendaraanGubernur DKI Berharap Tilang ETLE Tekan Penunggak Pajak KendaraanSenin 26 Nov 2018 13:45Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, penerapan tilang elektronik sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) akan menekan jumlah penunggak pajak kendaraan di Jakarta.selengkapnya

 Hati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanHati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanKamis 19 Mei 2016 18:26Administratordibaca 8050 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Traveloka & Pemerintah Sediakan Layanan Bayar Pajak PBBTraveloka & Pemerintah Sediakan Layanan Bayar Pajak PBBSenin 9 Sep 2019 15:16Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi masyarakat yang memiliki bangunan yang masuk dalam objek pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Rabu 22 Nov 2017 11:28Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

 Memburu Penunggak Pajak Kendaraan MewahMemburu Penunggak Pajak Kendaraan MewahRabu 30 Mei 2018 10:20Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mendatangi sejumlah rumah, apartemen, hingga diler di Jakarta. Aparat melakukan pemeriksaan door to door. Sasarannya, mendata kendaraan mewah yang belum bayar pajak.selengkapnya

 2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%Rabu 5 Des 2018 13:15Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak parkir dan pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2019 mendatang. Kenaikan kedua jenis pajak tersebut agar pengendara pribadi beralih ke angkutan umum.selengkapnya

 Jaktim Jadi Contoh Penerapan E-Fiskus, Permudah Pelaporan PajakJaktim Jadi Contoh Penerapan E-Fiskus, Permudah Pelaporan PajakRabu 26 Jun 2019 14:35Ridha Anantidibaca 996 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP) dalam memberikan laporan pajak. Pada April 2019, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi berbasis online yakni e-Fiskus yang berfungsi untuk pelaporan pajak daerah.selengkapnya

 Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianLunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianJumat 30 Ags 2019 14:54Ridha Anantidibaca 693 kaliSemua Kategori

Pembangunan daerah sejatinya berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan daerah, yakni melalui reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan.selengkapnya

 Capaian Pajak Baru Rp13 Triliun, DKI Minta Camat Lurah Ikut Lakukan PenagihanCapaian Pajak Baru Rp13 Triliun, DKI Minta Camat Lurah Ikut Lakukan PenagihanSenin 29 Jul 2019 15:56Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta pada semester pertama 2019 baru mencapai Rp13,6 triliun atau sekitar 30,8% dari target pajak daerah dalam APBD DKI 2019 sebesar Rp44,1 triliun. Seluruh camat dan lurah di Jakarta pun diminta menjadi garda terdepan untuk mencapai target pajak tersebut.selengkapnya

 Sandiaga Ajak Warga DKI Patuh Bayar PajakSandiaga Ajak Warga DKI Patuh Bayar PajakSelasa 27 Mar 2018 15:01Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para warga untuk patuh membayar pajak. Ia mengatakan hal ini adalah bentuk kontribusi positif untuk membangun bangsa.selengkapnya

 Sandi: Zaman Now Kita Harus Patuh Sama PajakSandi: Zaman Now Kita Harus Patuh Sama PajakSelasa 2 Jan 2018 15:02Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengimbau wajib pajak di Jakarta taat pajak. Imbauan tersebut dilontarkannya, terutama untuk warga DKI, yang hingga saat ini belum patuh membayar pajak.selengkapnya

 Kantong Pajak Pemprov DKI Jakarta Baru Terisi 65 PersenKantong Pajak Pemprov DKI Jakarta Baru Terisi 65 PersenKamis 13 Sep 2018 13:54Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga 11 September 2018 baru mencapai Rp24,96 triliun atau 65,47 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp38,12 triliun.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Rabu 4 Jul 2018 13:41Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada semester pertama 2018 mengalami penurunan jumlah realisasi dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan pajak di era Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk periode yang sama ini lebih rendah ketimbang masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :