Prancis Dorong Uni Eropa Segera Pajaki Google DkkPrancis Dorong Uni Eropa Segera Pajaki Google DkkSenin 21 Jan 2019 14:20Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis akan mendorong pengenaan pajak terhadap perusahaan internet dan teknologi raksasa dengan memperkenalkan undang-undang yang akan berlaku surut pada 1 Januari 2019. Diperkirakan tarif maksimal yang berlaku sebesar 5 persen dari pendapatan perusahaan.selengkapnya

 Warga Bisa Takut Jika Ditjen Pajak Lacak Data Via MedsosWarga Bisa Takut Jika Ditjen Pajak Lacak Data Via MedsosSenin 7 Jan 2019 13:45Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Sejumlah ekonom menilai penerapan teknologi yang bisa mengakses data Wajib Pajak (WP) melalui media sosial oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan membuat masyarakat ketakutan.selengkapnya

 Memahami Kebijakan Cukai Rokok untuk Tambal Defisit BPJS KesehatanMemahami Kebijakan Cukai Rokok untuk Tambal Defisit BPJS KesehatanJumat 21 Sep 2018 15:37Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

BPJS Kesehatan tengah mengalami kesulitan dalam neraca keuangannya. BPJS mengalami defisit anggaran mencapai Rp 16,5 triliun.selengkapnya

 Aturan Pajak Pertambangan Mineral Baru akan Tingkatkan Penerimaan NegaraAturan Pajak Pertambangan Mineral Baru akan Tingkatkan Penerimaan NegaraJumat 10 Ags 2018 11:02Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral akan meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

 Batas Waktu Penerapan Tarif Cukai Vape Diberi Kelonggaran hingga OktoberBatas Waktu Penerapan Tarif Cukai Vape Diberi Kelonggaran hingga OktoberRabu 4 Jul 2018 15:09Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan tarif cukai produk tembakau alternatif, termasuk vape, pada 1 Juli 2018 dalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Tarif yang dikenakan 57 persen lebih tinggi daripada rata-rata pengguna cukai rokok saat ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tepis Tudingan Sebagai Penyebab Melemahnya Daya Beli Masyarakat Kelas AtasDitjen Pajak Tepis Tudingan Sebagai Penyebab Melemahnya Daya Beli Masyarakat Kelas AtasKamis 26 Apr 2018 11:13Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan tidak relevan mengaitkan penurunan konsumsi dengan upaya mengejar target penerimaan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak menepis tudingan pajak menekan daya beli konsumen atasDitjen Pajak menepis tudingan pajak menekan daya beli konsumen atasRabu 25 Apr 2018 15:54Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan tidak relevan mengaitkan penurunan konsumsi dengan upaya mengejar target penerimaan pajak.selengkapnya

 Bila Pajak Sedan Turun, BMW Belum Tentu Makin MurahBila Pajak Sedan Turun, BMW Belum Tentu Makin MurahSelasa 13 Mar 2018 11:30Ridha Anantidibaca 1132 kaliSemua Kategori

Wacana pemerintah mengeluarkan aturan baru soal pajak barang mewah sedan disambut positif oleh BMW Group Indonesia. Namun, yang perlu disadari efek berkurangnya beban itu belum tentu bikin harga sedan BMW menjadi lebih murah.selengkapnya

 BMW tunggu aturan baru pajak sedanBMW tunggu aturan baru pajak sedanJumat 23 Feb 2018 15:25Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

 DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataKamis 23 Nov 2017 09:59Ridha Anantidibaca 1924 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

 Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmuRabu 22 Nov 2017 15:47Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Mimpi Target Pajak 2017 Terlalu TinggiMimpi Target Pajak 2017 Terlalu TinggiRabu 8 Feb 2017 15:42Ajeng Widyadibaca 628 kaliSemua Kategori

Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp1.307,9 triliun dinilai masih terlalu tinggi. Penilaian itu mengacu pada realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang jauh di bawah target.selengkapnya

 Ketua DPR Kritik Sosialisasi Tax AmnestyKetua DPR Kritik Sosialisasi Tax AmnestySelasa 23 Ags 2016 16:28Administratordibaca 963 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin mengkritik Direkrorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, kinerja Ditjen Pajak memprihatinkan. "Pertama soal sosialisasi. Saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar ke seluruh lapisan pengusaha, baik kecil, menengah maupun besar," kata Ade di Gedung DPR,selengkapnya

 Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturKementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturAhad 14 Ags 2016 09:06Administratordibaca 984 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menentukan jenis proyek infrastruktur untuk menampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ada tiga jenis proyek yang disiapkan untuk menampung dana hasil kebijakan yang mulai berjalan pertengahan Juli lalu itu, yaitu proyek jalan tol, proyek air minum, serta proyek perumahan.selengkapnya

 Menkeu: Bank Repatriasi Jangan Coba-Coba Bawa Dana ke Luar NegeriMenkeu: Bank Repatriasi Jangan Coba-Coba Bawa Dana ke Luar NegeriRabu 20 Jul 2016 08:21Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Sejumlah bank sudah menyatakan minatnya untuk mau menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun demikian, tidak semua bank bisa menjadi penampung dana repatriasi.selengkapnya

 Disahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestyDisahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 18:34Administratordibaca 1273 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Masuk ke KPD, Investor Tunggu Aturan Tax AmnestyMasuk ke KPD, Investor Tunggu Aturan Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 20:08Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Investor masih menanti peraturan pelaksana Kementerian Keuangan terkait tax amnesty untuk memanfaatkan kontrak pengelolaan dana (KPD) sebagai penampungan dana repatriasi. Pasalnya, Undang-Undang Pengampunan Pajak tak menyebut secara spesifik bahwa KPD dapat digunakan untuk menampung repatriasi.selengkapnya

 Alasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiAlasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiSelasa 17 Mei 2016 16:43Administratordibaca 1009 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) bagi kupon obligasi. Penghapusan pajak ini ditujukan mendorong atas penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, rencananya kebijakan penghapusan pajak ini akan disertakan dalam revisi UU PPh.selengkapnya

 Fasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniFasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniKamis 12 Mar 2020 10:09Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Skema fasilitas PPh untuk pelaku usaha berinvestasi pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 RUU reformasi perpajakan singgung ekonomi digital, ini kata pengamat pajakRUU reformasi perpajakan singgung ekonomi digital, ini kata pengamat pajakJumat 6 Sep 2019 10:14Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dalam RUU tersebut juga membahas soal pajak ekonomi digital.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :