Pakai Sistem Ini, Orang Kaya Tak Bisa Lari dari PajakPakai Sistem Ini, Orang Kaya Tak Bisa Lari dari PajakSenin 13 Jun 2016 07:43Administratordibaca 2490 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan ditargetkan mengejar penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebesar Rp 18 triliun-Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini. Aplikasi Geo Tagging akan membantu petugas pajak mengidentifikasi orang-orang kaya yang selama ini belum pernah membayar pajak atau menyetor pajak secara tidak benar.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Minuman Berpemanis Bahayakan Kesehatan, Sinyal Kena Cukai?Sri Mulyani Sebut Minuman Berpemanis Bahayakan Kesehatan, Sinyal Kena Cukai?Kamis 1 Okt 2020 13:57Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Ekstensifikasi cukai akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong kinerja penerimaan bea cukai yang tahun depan ditargetkan tumbuh sebesar 4,5 persen.selengkapnya

 BKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 TBKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 TJumat 24 Jul 2020 16:02Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, estimasi besaran tax expenditure atau belanja perpajakan pemerintah pada tahun lalu mencapai lebih dari Rp 250 triliun. Nilai ini naik 13 persen dibandingkan estimasi pada 2018 yang sebesar Rp 221,1 triliun.selengkapnya

 Ini Dua Pemicu Tekanan Penerimaan Pajak Tahun IniIni Dua Pemicu Tekanan Penerimaan Pajak Tahun IniJumat 24 Apr 2020 10:13Ridha Anantidibaca 1105 kaliSemua Kategori

Dampak ekonomi dari Covid-19 dan munculnya kebijakan fiskal yang ekspansif bakal memberikan tekanan terhadap kinerja pajak.selengkapnya

 Target Peneriman Pajak Naik Terus, Pengusaha Nilai Tak RasionalTarget Peneriman Pajak Naik Terus, Pengusaha Nilai Tak RasionalJumat 5 Apr 2019 11:25Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa target penerimaan pajak Indonesia selalu dirancang dengan tidak rasional.selengkapnya

 Penarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaPenarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaSenin 1 Apr 2019 10:46Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) disayangkan. Pasalnya, kebijakan ini seharusnya bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku perdagangan elektronik.selengkapnya

 Dukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenDukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenSelasa 26 Mar 2019 14:10Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.selengkapnya

 Kebijakan Restitusi Menggerus PPN, PPh Badan Mampu Tumbuh 40 PersenKebijakan Restitusi Menggerus PPN, PPh Badan Mampu Tumbuh 40 PersenKamis 21 Mar 2019 11:27Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa kebijakan restitusi dilakukan untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

 Menkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiMenkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiJumat 15 Mar 2019 14:18Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat digunakan untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.selengkapnya

 UMKM Siap Sambut Pajak E-CommerceUMKM Siap Sambut Pajak E-CommerceSenin 4 Feb 2019 14:35Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Penerapan pajak pada pelaku e-commerce​_pada 1 April 2019 masih menuai pro dan kontra. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan E-commerce tersebut akan terus disosialisasikan untuk menghindari gejolak akibat distorsi informasi.selengkapnya

 Berlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceBerlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceJumat 25 Jan 2019 14:08Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 210 tentang pemberlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.selengkapnya

 Pajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaPajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaRabu 16 Jan 2019 11:20Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber.selengkapnya

 E-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberE-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberSelasa 15 Jan 2019 10:18Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk E-commerce. Terbitnya beleid ini diapresiasi, karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 Pajak e-Commerce Beri Kepastian bagi Pelaku UsahaPajak e-Commerce Beri Kepastian bagi Pelaku UsahaSelasa 15 Jan 2019 09:25Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce) memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.selengkapnya

 Pengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianPengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianSenin 14 Jan 2019 14:25Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Aturan penerapan pajak untuk pelaku e-commerce dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Akan tetapi, perlu sosialisasi lebih gencar sebelum dilakukan.selengkapnya

 Masih Ada Peluang Korupsi Petugas PajakMasih Ada Peluang Korupsi Petugas PajakSenin 10 Des 2018 10:18Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit untuk menjadi contoh yang baik dari antikorupsi.selengkapnya

 Hari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiHari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiJumat 7 Des 2018 12:11Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengevaluasi kinerja. Hal ini untuk meningkatkan pencegahan terjadinya tindakan korupsi di tubuh Ditjen Pajak, yang memang rentan akan hal itu.selengkapnya

 Sri Mulyani: Masyarakat Harus Paham Kenapa Bayar PajakSri Mulyani: Masyarakat Harus Paham Kenapa Bayar PajakKamis 6 Des 2018 10:44Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah gencar mengumpulkan penerimaan seperti pajak yang merupakan mandat dari aturan yang berlaku saat menjalankan APBN.selengkapnya

 Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Rabu 3 Okt 2018 10:59Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait tarif cukai rokok pada 2019. PMK tersebut akan dirilis Oktober 2018.selengkapnya

 Mengatur Peta Jalan Simplifikasi Tarif CukaiMengatur Peta Jalan Simplifikasi Tarif CukaiKamis 27 Sep 2018 14:14Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Peta jalan (roadmap) penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :