Puri di Bali Diminta Sosialisasikan Amnesti PajakPuri di Bali Diminta Sosialisasikan Amnesti PajakSenin 5 Sep 2016 14:03Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali berencana mengajak kalangan Puri atau kerajaan di Pulau Dewata untuk diberikan sosialisasi amnesti pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016Jumat 29 Jul 2016 10:09Administratordibaca 1584 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

 3 Tugas Khusus Jokowi ke Sri Mulyani demi Kawal Tax Amnesty3 Tugas Khusus Jokowi ke Sri Mulyani demi Kawal Tax AmnestyJumat 29 Jul 2016 08:39Administratordibaca 957 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan waktu bersantai-santai bagi para menteri barunya yang masuk di Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Keuangan, Sri Mulyani.selengkapnya

 Sidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungSidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungRabu 18 Mei 2016 12:40Administratordibaca 1019 kaliSemua Kategori

Masa persidangan V DPR RI telah dimulai. Ada sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang ditargetkan selesai pembahasannya, salah satunya adalah RUU Pengampunan Pajak. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung RUU Pengampunan Pajak. Menurut dia, pengampunan pajak penting diterapkanselengkapnya

 Ampuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalAmpuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalSelasa 26 Apr 2016 21:02Administratordibaca 1080 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak tax amnesty yang kemarin dibahas oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan tak dipertimbangkannya unsur korupsi. Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan pihaknya menyayangkan sikap Presiden yang tak mempertimbangkan unsur dana hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri. "Rapat terbatas itu semakin menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty dekatselengkapnya

 Pemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakPemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakKamis 31 Mar 2016 06:33Administratordibaca 1696 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta permasalahan pajak air permukaan (PAP) PT Inalum (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak dibiarkan terus terjadi. Roni menilai harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.selengkapnya

 Pejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakPejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakSenin 3 Feb 2020 14:01Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menantang seluruh pejabat Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan komisaris di BUMN untuk membantu pengintegrasian data BUMN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

 51 Selebgram Bakal Dikenakan Pajak Oleh DJP51 Selebgram Bakal Dikenakan Pajak Oleh DJPJumat 18 Jan 2019 14:12Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Pemerintah Harus Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokPemerintah Harus Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokSenin 26 Mar 2018 15:07Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta untuk mencari alternatif selain produk rokok dalam menggenjot penerimaan cukai. Pasalnya, ketergantungan terhadap cukai hasil tembakau (CHT) dinilai telah memberikan tekanan terhadap industri hasil tembakau (IHT) di dalam negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani Kembali Incar Data Nasabah Kartu KreditSri Mulyani Kembali Incar Data Nasabah Kartu KreditRabu 7 Feb 2018 10:30Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengincar data nasabah kartu kredit sebagai sumber informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak di tahun ini. Aturan ini sebenarnya sudah pernah dikeluarkan pada Maret 2016, tetapi ditunda karena DJP memilih fokus pada program amnesti pajak.selengkapnya

 Tarif PPN belum akan diturunkanTarif PPN belum akan diturunkanJumat 22 Des 2017 10:48Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakSelasa 30 Mei 2017 12:16Ajeng Widyadibaca 699 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

 Jelang Akhir Periode II, Peserta Tax Amnesty Diminta Tak MenumpukJelang Akhir Periode II, Peserta Tax Amnesty Diminta Tak MenumpukKamis 29 Des 2016 13:44Ajeng Widyadibaca 1041 kaliSemua Kategori

Jelang berakhirnya periode kedua program tax amnesty atau pengampunan pajak, Kantor Pusat Ditjen pajak kembali ramai oleh wajib pajak. Seperti yang terpantau oleh Okezone hari ini, antrean tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak kembali ramai sejak pagi tadi.selengkapnya

 KPPU, KPK, dan Ditjen Pajak Diminta Selidiki Perang Tarif SelulerKPPU, KPK, dan Ditjen Pajak Diminta Selidiki Perang Tarif SelulerJumat 14 Okt 2016 11:26Ajeng Widyadibaca 860 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak segera turun tangan untuk mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler.selengkapnya

 Tax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangTax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangSabtu 3 Sep 2016 13:16Administratordibaca 669 kaliSemua Kategori

Bos Lippo Group yang juga sebagai pengusaha nasional James Riady hari ini menyerahkan Surat Pernyataan Harta kepada KPP Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta. Menurutnya, ketertarikan untuk ikut ke dalam program pengampunan pajak telah ada sejak program ini berjalan pada awal Juli lalu.selengkapnya

 Apple Diminta Repatriasi Pajak, Ini Kata CEO Tim CookApple Diminta Repatriasi Pajak, Ini Kata CEO Tim CookSelasa 16 Ags 2016 07:08Administratordibaca 819 kaliSemua Kategori

Minimnya dana warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan repatriasi atas amnesti pajak, rupanya dialami Pemerintah Amerika Serikat. Raksasa teknologi AS, Apple Inc., menolak untuk membawa uangnya kembali dari luar negeri (repatriasi) bila tidak ada syarat yang menguntungkan. Merujuk The Washington Post, Senin (15/8/2016), CEO Apple Tim Cook angkat bicara atas persoalan Apple yang menghinselengkapnya

 Kejar Setoran Pajak, Pemerintah Diminta Tak Menakuti PengusahaKejar Setoran Pajak, Pemerintah Diminta Tak Menakuti PengusahaKamis 2 Jun 2016 20:47Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara yang mengandalkan setoran pajak, dapat memicu kekhawatiran para wajib pajak, khususnya pengusaha. Padahal, pengusaha tengah menghadapi kondisi lesunya perekonomian. Alhasil, hal ini berpotensi membuat pengusaha enggan melakukan ekspansi untuk mengembangkan bisnisnya.selengkapnya

 E-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakE-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakKamis 1 Okt 2020 14:04Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Penerapan e-faktur 3.0 akan dilaksanakan mulai Kamis (1/10/2020). Pengusaha kena pajak (PKP) diminta untuk segera bermigrasi ke aplikasi yang baru karena format e-faktur sebelumnya akan segera ditutup.selengkapnya

 Kepatuhan Penyampaian SPT 61,7 Persen, WP Diminta Lapor Meski TerlambatKepatuhan Penyampaian SPT 61,7 Persen, WP Diminta Lapor Meski TerlambatKamis 4 Apr 2019 09:27Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Meski telah menghapus sanksi bagi WP yang melaporkan SPT sampai 1 April 2019 lalu, realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tak kunjung mencapai target.selengkapnya

 Pajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaPajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaRabu 16 Jan 2019 11:20Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :