Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3581 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Ditjen Pajak Berhasil Patahkan Gugatan Wajib PajakDitjen Pajak Berhasil Patahkan Gugatan Wajib PajakSelasa 29 Jan 2019 09:37Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II memberikan keterangan pers terkait putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Sbg, dengan memenangkan Kepala KPP Pratama Sibolga sebagai tergugat I dan Direktur Jenderal Pajak sebagai tergugat II dengan amar putusan menolak gugatan penggugat (AL) untuk seluruhnya.selengkapnya

 OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?Selasa 31 Mei 2016 14:00Administratordibaca 1141 kaliSemua Kategori

Baru baru ini sejumlah bank mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan, banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya. Para direksi bank mengaku langkah nasabah menutup aplikasi kartu kreditnya tersebut tak lepas dari terbitnya aturan baru dari Kementerian Keuangan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNDitjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNRabu 19 Des 2018 10:54Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meresmikan integrasi data perpajakan PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan di Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Jawa Barat.selengkapnya

 Ditjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruDitjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruKamis 28 Apr 2016 15:52Administratordibaca 3348 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 sebanyak lebih dari 4.000 orang. Separuh dari jumlah itu atau sekitar 2.000 PNS baru nantinya adalah jatah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea Cukai. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto mengaku telah menyodorkan formasi kebutuhan PNS di lingkungan Kemenkeu kepada Kementerian PAN RB.selengkapnya

 Sri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSelasa 17 Sep 2019 13:42Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan tersebut atau Super Deduction Vokasi.selengkapnya

 Bea Cukai dan Ditjen Pajak Bentuk Satgas Bersama SinergitasBea Cukai dan Ditjen Pajak Bentuk Satgas Bersama SinergitasKamis 7 Jun 2018 13:26Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.01/2018 tentang Pembentukan Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018, kedua instansi menandatangani Keputusan Bersama tentang Satuan Tugas Bersama Sinergitas (Joint Programs).selengkapnya

 Pegawai Bea Cukai Dapat Bonus, Bagaimana dengan Pajak?Pegawai Bea Cukai Dapat Bonus, Bagaimana dengan Pajak?Senin 10 Okt 2016 14:02Admindibaca 1677 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memberikan bonus sampai empat kali gaji bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bagaimana dengan pegawai pajak yang telah berkontribusi besar dalam rangka menyukseskan program pengampunan pajak (tax amnesty)?selengkapnya

 Bea Cukai Jalin Kerja Sama dengan Korean Customs ServiceBea Cukai Jalin Kerja Sama dengan Korean Customs ServiceJumat 5 Apr 2019 11:10Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Proses pertukaran data elektronik antara Indonesia dengan Korea telah memasuki babak final. Setelah dilakukannya technical meeting pada Febuari lalu, Selasa (2/4) lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri bersama dengan Indonesian Single Window meresmikan penandatanganan MoU Electronic-Certificate of Origin (E-COO) dengan pihak Korean Customs Services (KCselengkapnya

 Gali Informasi Keuangan Wajib Pajak, Infrastruktur Pelaporan Bank & LJK DisiapkanGali Informasi Keuangan Wajib Pajak, Infrastruktur Pelaporan Bank & LJK DisiapkanRabu 14 Feb 2018 09:26Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pendaftaran dan pelaporan lembaga keuangan sesuai peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-4/PJ/2018.selengkapnya

 Bea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaBea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaSenin 19 Ags 2019 15:24Ridha Anantidibaca 678 kaliSemua Kategori

Sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menciptakan berbagai kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia. Beberapa fasilitas di antaranya Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) telah terbukti memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 DKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineDKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineSenin 4 Feb 2019 15:00Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ibu Kota. Terbaru dengan penguatan jaringan pelayanan dan investasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Negara Capai 100%Sri Mulyani: Penerimaan Negara Capai 100%Kamis 3 Jan 2019 11:11Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2018 sebesar 100% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,72 triliun.selengkapnya

 Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan Bayar PajakKorban Gempa Lombok Dapat Keringanan Bayar PajakJumat 24 Ags 2018 14:32Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan perlakuan khusus kepada seluruh wajib pajak (WP) yang berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).selengkapnya

 Menkeu Apresiasi Pertukaran Pegawai Ditjen Pajak dan Bea CukaiMenkeu Apresiasi Pertukaran Pegawai Ditjen Pajak dan Bea CukaiSelasa 10 Jul 2018 15:28Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk saling memperkuat tugas dan fungsinya. Program secondment sinergi DJP-DJBC tahun 2018 ini merupakan program pertukaran pegawai dengan tujuan saling memahami bidang kerja masing-masing unit.selengkapnya

 Rebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporRebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporKamis 29 Nov 2018 13:38Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Untuk mempermudah legal ekspor-impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan Rebranding Kawasan Berikat. Itu merupakan wilayah bisnis-ekspor impor yang terdiri berbagai sektor bisnis yang dipusatkan dalam suatu kawasan seperti di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.selengkapnya

 Sinergi Pajak, Bea Cukai dan Ditjen Anggaran Incar Rp50 TSinergi Pajak, Bea Cukai dan Ditjen Anggaran Incar Rp50 TRabu 26 Jun 2019 14:18Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengincar penerimaan perpajakan sebesar Rp50 triliun melalui program sinergi antar Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya

 DJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturDJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturJumat 30 Mar 2018 16:38Ridha Anantidibaca 1343 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kuangan (DJP) menunda pemberlakukan kewajiban pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 Pemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniPemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniSelasa 17 Mei 2016 11:51Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun ini berencana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp 46 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugisteadi mengatakan, pembayaran restitusi tersebut menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Pajak, dan hak wajib pajak yang kelebihan membayar pajak dan hal yangselengkapnya

 BC dan DJP Usut Kejanggalan Impor FordBC dan DJP Usut Kejanggalan Impor FordSenin 7 Nov 2016 12:29Ajeng Widyadibaca 967 kaliSemua Kategori

Proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran pajak PT Ford Motor Indonesia (FMI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) terus bergulir. Yang terbaru, sejumlah dokumen memperlihatkan kejanggalan proses pengurusan izin impor Ford Everest 10 kursi sebanyak 755 unit pada akhir 2006 hingga awal 2007.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :