Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa penertiban terhadap pelaku jasa titipan.selengkapnya

Aturan pajak untuk orang pribadi tidak banyak perubahan dari beberapa waktu lalu. Namun, untuk memahami peraturan tersebut ternyata masih sangat sulit. Sehingga tidak sedikit kebingungan melaksanakan kewajiban pajaknya. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung penghasilan, pembayaran pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuanselengkapnya

Ternyata, program tax amnesty atau pengampunan pajak tidak hanya diikuti oleh masyarakat biasa. Para pejabat juga tidak terkecuali, termasuk pejabat di lingkungan Direktorat jenderal pajak (DJP). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Wajib pajak Khusus Muhammad Hanif. Menurutnya, para pegawai dan pensiunan turut serta karena ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi memiliki masalah pajakselengkapnya

Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya

Penerimaan negara dari program pengampunan pajak alias tax amnesty (TA), masih minim. Ternyata, masih banyak wajib pajak yang pikir-pikir dulu. Saat dihubungi INILAHCOM, Jakarta, Jumat (26/8/2016), Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo membeberkan, setidaknya ada beberapa hal yang membuat wajib pajak urung menjadi peserta program TA ini.selengkapnya

Dalam rangka memberikan pelayanan dan dukungan kepada pengguna jasa, Bea Cukai Bogor adakan ‘Coffee Morning’ pada Selasa (01/10) lalu.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengupayakan penyeragaman tarif dan skema pajak untuk produk alternatif berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK).selengkapnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief heran dengan pengumuman daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia yang ternyata tak seluruhnya memuat daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Beberapa nama tokoh yang selama ini didapuk Forbes sebagai sepuluh orang terkaya di Indonesia tak memenangkan penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mencatat dana repatriasi peserta program pengampunan pajak yang masuk ke perbankan hingga saat ini mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

Konsumen pengguna barang dan jasa digital musti bersiap-siap naik harga. Sebentar lagi tagihan Anda bisa lebih mahal 10%.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, masih terdapat masalah perpajakan di industri financial technology (fintech). Pengawasan yang sulit menjadi penyebabnya.selengkapnya

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) mencatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang Pajak Penghasilan (Pph) sebesar Rp 901,1 miliar.selengkapnya

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan sejumlah instrumen yang diharapkan bisa menampung dana hasil repatriasi sebagai imbas diberlakukannya pengampunan pajak.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan telah merilis surat edaran terkait ketentuan soal penghapusan mekanisme tender offer dalam rangka amnesti pajak.selengkapnya

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji skema penghitungan akuntansinya terkait utang pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 901,1 miliar tetap harus dilunasi.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan mengantisipasi masuknya dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Hal ini diharapkan bisa memunculkan sentimen positif di pasar modal.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggandeng tiga bank BUMN untuk memperluas layanan pajak dengan menggunakan jasa perbankan.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, masuknya dana repatriasi tax amnesty tidak akan memicu terjadinya bubble (penggelembungan) di pasar keuangan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya