Asosiasi DPLK: Butuh dukungan teknologi dan insetif pajak untuk pacu segmen ritelAsosiasi DPLK: Butuh dukungan teknologi dan insetif pajak untuk pacu segmen ritelKamis 12 Jul 2018 10:11Ridha Anantidibaca 873 kaliSemua Kategori

Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) terus mendorong industri untuk mengembangkan segmen individu yang saat ini masih rendah. Upaya ini dilakukan untuk menggairahkan bisnis DPLK.selengkapnya

 Indonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleIndonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleJumat 23 Sep 2016 09:28Administratordibaca 1054 kaliSemua Kategori

Kepala Program Studi Akademisi Televisi Indonesia Agus Sudibyo mengatakan Indonesia membutuhkan alat mesin pencari sendiri agar masyarakat tidak bergantung pada mesin pencari dari luar negeri yang nyatanya tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia.selengkapnya

 HOT BISNIS : Masuk Kabinet, Sri Mulyani Langsung `Plototi` PajakHOT BISNIS : Masuk Kabinet, Sri Mulyani Langsung `Plototi` PajakAhad 7 Ags 2016 07:18Administratordibaca 892 kaliSemua Kategori

Belum sebulan menjabat menteri keuangan, Sri Mulyani langsung fokus kepada target penerimaaan pajak yang tertuang dalam APBN-P 2016. Bahkan, Ibu Ani sapaan akrabnya menyebut target penerimaan pajak 2016 terlalu ambisiusselengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMKemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMSabtu 26 Nov 2016 12:18Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,25%. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai mendampingi 31 pelaku UKM bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jumat lalu. Menkop mengatakan, keinginan Presiden Jokowi menurunkan pajak UKM sebagai respons atas permintaan pelaku UKM. Pajak 1% yang dibebankan negara dinilai cukupselengkapnya

 Menkeu Ingin Google Cs Setor Pajak ke IndonesiaMenkeu Ingin Google Cs Setor Pajak ke IndonesiaSenin 23 Mei 2016 16:25Administratordibaca 855 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro cukup geram dengan banyaknya perusahaan asing di Indonesia yang 'tidak berwujud'. Artinya, perusahaan ini hanya meraup keuntungan dari iklan di Indonesia tanpa harus membayar pajak. Apalagi, saat ini iklan telah berangsur merambah bisnis online. Sehingga butuh pengawasan khusus dari pemerintah agar potensi pajak dari iklan ini dapat bermanfaat pada sektorselengkapnya

 Tingkatkan Kepatuhan Belum Maksimal, DJP Butuh Dukungan Konsultan PajakTingkatkan Kepatuhan Belum Maksimal, DJP Butuh Dukungan Konsultan PajakSelasa 18 Feb 2020 10:05Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai konsultan pajak memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Jokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax AmnestyJokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax AmnestyJumat 22 Jul 2016 21:57Administratordibaca 1695 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 971 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Aset hingga Harta Warisan Jadi Pertanyaan Favorit Peserta Tax AmnestyAset hingga Harta Warisan Jadi Pertanyaan Favorit Peserta Tax AmnestyRabu 10 Ags 2016 08:54Administratordibaca 2069 kaliSemua Kategori

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, sosialisasi ini juga dilakukan bersama bank persepsi. Seperti yang siang ini dilakukan antara Kementerian Keuangan bersama DBS.selengkapnya

 Artis Senior Ini Sebut Ditjen Pajak Selalu Telat BertindakArtis Senior Ini Sebut Ditjen Pajak Selalu Telat BertindakRabu 31 Ags 2016 10:55Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Artis senior Roy Marten menanggapi dingin pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengungkapkan bahwa para pekerja seni dan kalangan dunia hiburan atau artis banyak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya dengan baik dan benar.selengkapnya

 Ditjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruDitjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruKamis 28 Apr 2016 15:52Administratordibaca 3377 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 sebanyak lebih dari 4.000 orang. Separuh dari jumlah itu atau sekitar 2.000 PNS baru nantinya adalah jatah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea Cukai. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto mengaku telah menyodorkan formasi kebutuhan PNS di lingkungan Kemenkeu kepada Kementerian PAN RB.selengkapnya

 Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaSelasa 12 Des 2017 14:31Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

 Periode I, Dana Amnesti Pajak Di Riau Kepri Capai Rp1,7 TPeriode I, Dana Amnesti Pajak Di Riau Kepri Capai Rp1,7 TSelasa 4 Okt 2016 09:06Administratordibaca 918 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau Kepri mencatat peraihan dana pengampunan pajak (tax amnesty) di dua provinsi itu mencapai Rp1,7 triliun pada periode pertama.selengkapnya

 Pengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahPengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahJumat 7 Sep 2018 09:46Ridha Anantidibaca 1340 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Menurut ekonom PT Bank Permata Joshua Pardede, kebijakan ini dinilai sudah tepat.selengkapnya

 Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanSenin 5 Sep 2016 15:41Administratordibaca 1638 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Sri Mulyani Terima Banyak Keluhan dari Peserta Tax AmnestySri Mulyani Terima Banyak Keluhan dari Peserta Tax AmnestyAhad 25 Sep 2016 08:35Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau pelayanan program pengampunan pajak (tax amnesty). Dari hasil tinjauannya tersebut, dia mengaku mendapat banyak keluhan dari para wajib pajak.selengkapnya

 Calon Peserta TA Masih Galau, Setorannya CekakCalon Peserta TA Masih Galau, Setorannya CekakSabtu 27 Ags 2016 16:23Administratordibaca 850 kaliSemua Kategori

Penerimaan negara dari program pengampunan pajak alias tax amnesty (TA), masih minim. Ternyata, masih banyak wajib pajak yang pikir-pikir dulu. Saat dihubungi INILAHCOM, Jakarta, Jumat (26/8/2016), Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo membeberkan, setidaknya ada beberapa hal yang membuat wajib pajak urung menjadi peserta program TA ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditDitjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 20:48Administratordibaca 743 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan data kartu kartu kredit. Hal ini sejalan dengan rencana Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadjojo yang juga berencana akan melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Sertaselengkapnya

 Industri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakIndustri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakSenin 31 Okt 2016 12:43Administratordibaca 794 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman nasional sampai saat ini masih jauh dari kata maju. Belum adanya insentif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :